Kelembagaan DAS

MG Ana Budi Rahayu

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Oleh : MG Ana Budi Rahayu

Pengantar

Pada tingkat makro, pertumbuhan PDB triwulan I tahun 2006 sebesar 2,03%  dibandingkan pada triwulan IV tahun 2005. Kontribusi terbesar adalah sektor pertanian  sebesar 18,77% (BPS, 2006). Walaupun perkembangan sektor pertanian mengalami pasang surut, namun kenyataannya sektor ini masih diandalkan untuk mendorong  pertumbuhan perekonomian nasional. Potensi yang cukup besar masih dapat digali di  sektor ini, baik berupa ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.  Hampir 60% jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang persebarannya  sampai di desa terpencil. Sektor pertanian ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar hampir sekitar 74%. Dari gambaran tersebut, pembahasan mengenai sektor  pertanian yang ternyata tidak lepas dari peran masyarakat pedesaan (petani) sangat  relevan apabila dikaitkan dengan pembangunan perekonomian nasional.

Sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, gonjang-ganjing mengenai peningkatan taraf hidup petani di pedesaan selalu mengalami dinamika. Apapun  kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, seringkali menuai kritikan  dan kontroversi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang mengatakan petani sebagai  “wong cilik” yang kehidupannya semakin tertindas dan harus menjadi tumbal atas kebijakan perekonomian pemerintah. Kita lihat kembali bagaimana kebijakan penentuan  harga dasar gabah, pengurangan subsidi pupuk, mahalnya harga bahan bakar dan baru-baru ini kebijakan import yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan  petani.

Disisi lain, pembangunan nasional juga menciptakan kesenjangan antara desa dan  kota. Banyak peneliti yang sudah membuktikan bahwa pembangunan semakin  memperbesar jurang antara kota dan desa. Sangat disadari, negara berkembang seperti  Indonesia mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri yang  membutuhkan investasi yang mahal untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya sektor lain  seperti sektor pertanian dikorbankan yang akhirnya pembangunan hanya terpusat di  kota-kota. Hal ini juga sesuai dengan hipotesa Kuznets, bahwa pada tahap pertumbuhan  awal pertumbuhan diikuti dengan pemerataan yang buruk dan setelah masuk pada tahap  pertumbuhan lanjut pemerataan semakin membaik. (Todaro, 2000) Faktor-faktor yang  mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karena perbedaan pendidikan,  ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan (Arndt, 1988).

Dewasa ini, telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang  mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani  tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber  daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya  berbeda. Studi mengenai kemiskinan pedesaan oleh Sarman dan Sajogyo (2000)  menunjukkan bahwa untuk daerah pedesaan di Sulteng mencapai 48,08% sementara untuk perkotaan sekitar 12,24%. Studi ini menggunakan pendekatan jisam (kajian bersama) sehingga kriteria kemiskinan sangat lokalistik berkaitan dengan pemenuhan  kebutuhan dasar dan kepemilikan masyarakat.

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong  pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan  masing-masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik  berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang. beberapa faktor yang mempengaruhi  kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan  masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan  ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek. Belajar dari berbagai  kegagalan tersebut, generasi selanjutnya proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek  lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapang, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM). Atau dengan kata lain beberapa proyek dikelola dengan pendekatan  pemberdayaan masyarakat. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil proyek lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak  positif.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan  perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai  kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek  sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Telaah lebih lanjut paper ini adalah bagaimanakah peran pemberdayaan  masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan.  Kemudian seberapa besarkah kegiatan ekonomi masyarakat desa mendukung  perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda  pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, mengingat keberadaan masyarakat desa dari  sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan.

Dikotomi biaya dan manfaat pemberdayaan masyarakat (Kasus Program  Pemberdayaan masyarakat)

Pada bagian ini merupakan analisis biaya dan manfaat program pemberdayaan  masyarakat. Walaupun tidak didukung dengan data-data kuantitatif yang lengkap tapi  analisis deskriptif di bawah ini cukup berarti. Sebagai bahan analsis digunakan beberapa kasus proyek yang menggunakan pendekatan pemberdayaan. Proyek tersebut adalah  Program PIDRA di propinsi NTT, Proyek BRDP di Propinsi Bengkulu, dan Program Pompanisasi di Indramayu.

1. Program Participatory Integrated Development in Rainfed Area (PIDRA) di Propinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program PIDRA merupakan replikasi Proyek Pengembangan Lahan Kering  (P2LK) Jawa Timur yang diperbaharui pada aspek partisipasi masyarakat pemanfaat  proyek. Program ini dilaksanakan berdasarkan Loan Agreement Nomor 539-ID tanggal  21 Juni 2000 yang didanai oleh International for Agricultural Development (IFAD).  Tujuan Program PIDRA adalah meningkatkan pendapatan, produksi pangan dan  ketahanan pangan. Komponen kegiatan program ini meliputi (1) pemberdayaan  masyarakat dan gender, (2) pengembangan pertanian dan peternakan (3) pengembangan  lahan dan infrastruktur desa (4) manajemen program dan dukungan kelembagaan.

Peran Bina Swadaya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Utama (LSMU) yang memberikan bantuan teknis kepada pengelola proyek tingkat propinsi dan LSM  lokal dalam mengembangkan pendekatan partisipatif. Keterlibatan masyarakat penerima program sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Perencanaan di  tingkat masyarakat difasitasi oleh pendamping dengan menggunakan metode Rural  Rapid Appraisal (RRA). Masyarakat penerima proyek menentukan sendiri program  maupun rencana kerja sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Program ini membentuk Kelompok Mandiri (KM) secara demokratis dengan menetapkan pengurus dan anggota kelompok. Asas dari, untuk, dan oleh anggota berlaku di KM, dimana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dilakukan melalui Rapat Anggota. Aturan  KM dibuat secara tertulis dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah  Tangga (ART), butir-butir dalam AD dan ART dibuat bersama oleh pengurus dan  anggota. Untuk kegiatan permodalan KM, proyek memberikan matching grant setelah  KM memenuhi persyaratan jumlah tabungan yang terkumpul.

Hasil yang diperoleh sampai dengan tahun 2005 adalah:

  1. Terbentuknya sebanyak 710 KM yang tersebar di 5 Kabupaten (TTU, TTS, Sumba Barat, Sumba Timur dan Alor), atau sekitar 14.239 Kepala Keluarga (KK). KM ini mempunyai administrasi kelompok yang lengkap, pertemuan anggota yang teratur,  tabungan yang teratur serta kegiatan usaha produktif.
  2. KM mempunyai jaringan kerja dengan Pihak Pemerintah Daerah, swasta dan  sekolah.
  3. Meningkatnya pendapatan anggota KM, yang dilihat dari kepemilikan ternak  maupun usaha, pengembalian pinjaman yang lancar, peningkatan konsumsi keluarga  untuk investasi pendidikan dan kesehatan.
  4. Terlaksananya kegiatan konservasi yang mendukung ketahanan pangan (DAS  Mikro).

2. Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP)

BRDP merupakan proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia yang dilaksanakan  sejak tahun 1998. Komponen BRDP merupakan kegiatan masyarakat desa melalui  partisipasi masyarakat yang meliputi: (1) pembangunan sarana/prasarana desa (2) Adopsi pertanian dan (3) usaha ekonomi produktif dalam bentuk dana bergulir. BRDP mencakup  220 desa di 16 kecamatan pada 3 kabupaten, yaitu Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. Di tingkat masyarakat desa dibentuk UPKD (Unit Pengelola  Keuangan Desa) yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan yang menempatkan  kreatifitas dan tanggung jawab anggotanya untuk peningkatkan kesejahteraan hidup.  Proyek menempatkan pendamping yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat  baik pada aspek manajemen maupun teknis usaha (Bina Swadaya, 2003).

Selama kurun waktu 2003, jumlah peminjam UPKD sebanyak 12.832 orang  terdiri dari laki-laki 9.714 dan 3.118 perempuan. Tingkat pengembalian pinjaman secara keseluruhan sebesar rata-rata 77%. Sedangkan tingkat pertumbuhan tabungan kelompok  rata-rata 40%.

Dampak proyek terhadap peningkatan pendapatan masyarakat terlihat dengan  adanya peningkatan konsumsi dan kepemilikan masyarakat. Disamping itu rata-rata  kwantitas usaha yang dimiliki semakin bertambah. Secara sosial pertemuan untuk  melakukan diskusi secara teratur di tingkat kelompok merupakan sarana saling belajar dan bertukar pengalaman terutama yang berkaitan dengan pengembangan usaha mereka.

3. Program Pompanisasi Haurgeulis Indramayu

Program pompanisasi di Kecamatan Haurgeulis Indramayu dilaksanakan dari  tahun 1989 hingga 1995. Bina Swadaya melakukan introduksi pembangunan irigasi skala  kecil pompanisasi untuk mengangkat air sungai Cipunegara bagi kepentingan pengairan  di areal sawah tadah hujan. Kegiatan ini didanai oleh German Agro Action yang  bekerjasama dengan Pemda Tingkat II Indramayu. Melalui irigasi pompanisasi ini,  kebutuhan air untuk tanaman padi sawah dapat lebih terjamin, terutama saat musim  kemarau sehingga produktifitas lahan tadah hujan per tahun mengalami peningkatan.  Selain untuk meningkatkan produksi padi, aspek lain yang juga dicapai oleh proyek ini adalah pemerataan kesempatan kerja bagi buruh tani.

Bina Swadaya membantu petani melalui mekanisme kredit dana berputar. proses ini mengajarkan kepada petani mengenai kemandirian dan tanggung jawab karena  mereka harus mengembalikan apa yang mereka terima. Bina Swadaya menempatkan  tenaga pendamping yang memfasilitasi proses keswadayaan di tingkat masyarakat dalam  wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pendampingan kepada P3A dilakukan  pada aspek teknis, kelembagaan dan ekonomi. Setelah masa pendampingan selesai,  maka P3A selanjutnya mengambil alih manajemen proyek di tingkat masyarakat.

Hasil yang telah dicapai oleh proyek ini adalah:

a. Terbentuknya kelembagaan P3A yang mampu mengelola dan memeliharan sistem irigasi pompa.
b. Meningkatnya produktivitas lahan dari 1 kali panen menjadi 3 kali panen dalam setahun.
c. Meningkatnya produksi dari 3-4 ton per ha menjadi 6-7 ton per ha gabah kering.
d. Meningkatkan pemahaman hidup berdemokrasi di tingkat petani.
e. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola dan memelihara proyek.
f. Meningkatnya partisipasi petani melalui iuran setiap musim untuk kepentingan  operasional pompa dan dana cadangan untuk mengganti pompa baru.

Dari hasil evaluasi studi dampak mengenai proyek pompanisasi ini, dampak proyek terhadap masyarakat sebagai berikut (Arihadi dan Fiyanti, 2001)

  1. Irigasi pompa telah meningkatkan produktifitas lahan, penyerapan tenaga kerja dan  pendapatan petani peserta proyek.
  2. Peningkatan pendapatan menyebabkan perubahan terhadap perbaikan tingkat konsumsi keluraga petani.
  3. Berdasarkan indikator Sajogyo rata-rata pengeluaran per kapita per tahun petani berada di atas garis kemiskinan. Rata-rata petani mengeluarkan biaya untuk  konsumsi sebesar 37-47%. Nilai ini dibawah rata-rata nasional BPS (1999) yang  menyatakan bahwa penduduk Indonesia rata-rata membelajakan lebih dari 55,3%  dari total pengeluarannya untuk konsumasi.
  4. Belum adanya kesetaraan gender terhadap akses kesempatan kerja untuk  mendapatkan tambahan penghasilan. Karena justru kegiatan perempuan dengan adanya proyek ini menambah beban pekerjaan mereka.

Belajar dari beberapa proyek/program yang menggunakan pendekatan  pemberdayaan masyarakat, tentunya menjadi pertanyaan besar, bagaimanakan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Ukuran  manfaat apabila dibandingkan dengan investasi yang sudah dikeluarkan untuk pengadaan  program tersebut tidak hanya diukur secara ekonomi melainkan dampak-dampak pada  aspek lain yang juga menjadi manfaat dari program pemberdayaan.

1. Manfaat dari aspek ekonomi

Secara ekonomi, rata-rata program pemberdayaan masyarakat mampu  meingkatkan pendapatan masyarakat pemanfaat dan bahkan masyarakat diluar sasaran  proyek. Filosofinya sederhana, bahwa persoalan masyarakat miskin terutama adalah  tidak mempunyai modal untuk berusaha. Dengan intervensi pendampingan, maka memungkinkan mereka untuk memobilisasi tabungan kelompok yang digunakan untuk  modal usaha. Modal yang terkumpul di tingkat kelompok, mengundang partisipasi dana  yang lebih besar dari pihak ketiga. Bahkan saat inipun memungkinkan lembaga keuangan  untuk memberikan pelayanan modal kepada kelompok swadaya. Modal usaha  merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan proses produksi. Artinya secara  signifikan terbukti bahwa semakin besar modal yang digunakan maka semakin besar  output yang dihasilkan. Pada Program PIDRA, Proyek BRDP maupun Proyek  Pompanisasi di Indramayu, rata-rata masyarakat penerima proyek telah dapat  memanfaatkan fasilitasi proyek sebagai aset ekonomi. Terjadi deversifikasi konsumsi  masyarakat baik untuk peningkatan kualitas gizi, pendidikan maupun kesehatan.  Disebabkan karena terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat.

Usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok juga membuka kesempatan kerja  atau usaha bagi kelompok itu sendiri maupun masyarakat luas. Multiplier effect, ini  sangat nampak saat sebuah jenis usaha berkembang maka mendorong jenis usaha lain untuk mendukung perkembangannya. Sebagai contoh pada Program PIDRA, adanya  industri kerajinan tenun ikat maka beberapa warga masyarakat menjadi pemasok bahan  baku. Ketersediaan lapangan pekerjaan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Manfaat dari aspek sosial kemasyarakatan.

Pemberdayaan masyarakat menekankan partisipasi masyarakat untuk  menemukenali permasalahan sendiri, mengatasi dengan program kerja yang sesuai dan mengatur penyelenggaraan untuk keberlajutannya. Mubyarto (1984) mendefinisikan  partisipasi sebagai kesediaan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan  setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya partisipasi ini dibedakan atas partisipasi kolektif dan partisipasi individu.

Menurut Ndraha (1987) bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui, yaitu:  (1) proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah  dikelola oleh masyarakat (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu  menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (3) peningkatan peranan  masyarakat dalam pembangunan. Jadi masih dibutuhkan wadah untuk berpartisipasi di tingkat kelompok. Melalui wadah partisipasi tersebut anggota kelompok akan saling  belajar melalui pendekatan”learning by doing” menuju pada tujuan peningkatan kualitas  hidup yang lebih baik. Yang terjadi adalah adanya perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang merupakan potensi untuk pembangunan.

Peluang dan tantangan

Pembahasan mengenai peluang dan tantangan pemberdayaan masyarakat desa  dalam mendorong perekonomian nasional, akhirnya meluas pada kondisi internal dan  ekternal bagaimana pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan  perekonomian nasional. Setiap periode pembangunan ekonomi nasional Indonesia  mengalami perubahan sesuai dinamika di dalam dan di luar negeri. Permalahan tersebut  juga berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat desa. Kondisi terkini, adalah  terbukanya era globalisasi ekonomi yang wujudnya nampak dengan adanya prose  internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang. Aspek-aspek penting yang tercakup dalam proses globalisasi ekonomi adalah runtuhnya hambatan-hambatan  ekonomi nasional; meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan dan perdagangan  secara internasional serta semakin berkembangnya kekuasanaan perusahaan transnasional dan institusi Moneter Internasional. Ciri utama yang nampak dari  globalisasi ini adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya dan  kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional, maupun oleh perusahan-perusahaan keuangan dan dana global (Khor, 2002).

Persoalan globalisasi menjadi serius ketika pengaruhnya berdampak pada produk  kebijakan nasional. karena selama ini kebijakan menjadi juridiksi masyarakat dan  pemerintah bergeser dan berada di bawah pengaruh atau diproses oleh badan-badan  internasional atau perusahaan swasta besar selalu pelaku ekonomi/keuangan internasional.  Yang terjadi adalah penyempitan kedaulatan pemerintah dan masyarakat untuk  menentukan sendiri jenis kebijakan sesuai dengan kondisi negaranya baik pada aspek  ekonomi dan sosial budaya.

Salah satu dampak negatif yang dirasakan bagi negara seperti Indonesia, adalah  kebijakan yang berkaitan dengan subsidi di sektor pertanian. Pengurangan subsidi  domestik bagi para petani, akan mengancam kehidupan para petani skala kecil karena  tidak dapat bersaing dengan pemodal besar. Kekhwatiran selanjutnya adalah menambah  pengangguran dan kemiskinan yang akhirnya menjadi permasalahan pembangunan nasional.

Disisi lain, persolan pemberdayaan masyarakat tidak bisa lepas dari permasalahan  eksternal. Program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah digulirkan dengan pendampingan LSM seringkali mengalami masalah ketika dibawa pada tataran makro.  Sebagai contoh, produksi jagung kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan Cibugel  (Jawa Barat) kesulitan mendapatkan pasar karena masalah kuantitas, kualitas dan  kesinambungan produksi. Apabila ada perusahan yang bersedia menerima hasil produksi  mereka, seringkali masyarakat tidak mampu memproduksi sesuai dengan target  perusahaan. Produksi tenun ikat di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur (NTT) kesulitan pmendapatkan pasar karena kurangnya informasi pasar. Sehingga masyarakat  hanya memproduksi untuk kebutuhan lokal yang sangat terbatas dengan harga yang lebih  murah.

Artinya, peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa masih  besar namun menghadapi tantangan yang besar juga. Tantangan tersebut berkaitan  dengan kapasitas sumber daya manusia, modal, jaringan kerja serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Kerajinan batu kecubung di Kecamatan Manis Mata (Kalimantan  Barat) tidak mungkin dimiliki oleh konsumen di Jepang, apabila tidak ada informasi  pasar, desain yang disukai konsumen, serta peralatan yang memadai untuk berproduksi.  Lagi-lagi kita dihadapkan dengan kenyataan bagaimana memberdayakan masyarakat,  agar mereka mengenali potensi dan mengubah potensi tersebut menjadi output.

Sejak bergulirnya otonomi daerah, sepertinya pendekatan ini menjadi kambing  hitam ketika pemerintah daerah tidak mampu mengembangkan perekonomian lokal yang  ada di daerahnya. Mestinya menjadi refleksi bersama bahwa keberhasilan pemerintah  daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal di wilayahnya sangat tergntung dengan  kesesuaian instrumen pembangunan yang dimiliki. Sudah banyak kajian yang menyoroti bagaimanakah kebijakan otonomi daerah dalam arti luas mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi baik tingkat regional maupun nasional. Walaupun studi empiris yang  menganalisis mengenai pengaruh proses pemberdayaan masyarakat terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah belum banyak ditemukan. Namun pendapat beberapa ahli  perekonomian rakyat seperti Korten (1988) Mubyarto (1984 ), Sajogyo (2000 ), Ismawan  (1992) secara eksplisit menemukan bahwa perencanaan yang berpusat pada masyarakat  dalam perencanaan program, menempatkan masyarakat sebagai subyek untuk mengenali permasalahan, potensi dan secara swadaya akan tercapai kemandirian dalam mengatasi  pemasalahan mereka. Usaha produktif baik dalam bentuk on-farm maupun off-farm milik kelompok masyarakat mampu memberikan multiplier effect pada sektor lain baik  dalam bentuk peningkatan konsumsi maupun mengundang investasi pihak lain. Pada gilirannya mendorong pertumbuhan output.

Agenda pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional

Bagian ini merupakan agenda yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, swasta,  LSM, Koperasi maupun kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat. Agenda ini merupakan analisis dari tataran teoritis maupun  pengalaman praktis di lapangan.

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Keterkaitan masalah ini dengan pemberdayaan masyarakat sangat besar. Dampak pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Tentunya membutuhkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Banyak ekonom yang memandang penting investasi sumber daya manusia. Adanya perubahan paradigma bahwa dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya mementingkan akumulasi modal fisik melainkan juga pembentukan modal manusia. Studi Schultz, Harbison, Dension, Kendrick, Moses Abromovits, Becker, Kuznets (Jhingan,1988) menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan pertumbuhan cepat perekonomian Amerika adalah pembiayaan pendidikan yang secara relatif selalu meningkat. Telaah mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini adalah masyarakat pedesaan dan institusi elembagaan sebagai wadah mereka berorganisasi.

Menjadi pertimbangan bagi perencana pembangunan, ketika menghadapi persoalan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat pedesaan yang rata-rata pendidikan formalnya terbatas. Bahkan di beberapa desa terpencil masih ditemukan mereka yang buta huruf. Tentunya perlu dipilih metode dan media pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Para pelaku pemberdaya di tingkat masyarakat yang selanjutnya sering disebut dengan fasilitator, mengembangkan metode pelatihan bagi orang dewasa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pedesaan. Kunci dari metode pendidikan bagi orang dewasa adalah proses penyadaran melauli penumbuhan kepercayaan diri, menumbuhkan rasa membutuhkan pada diri masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup.

Media untuk pendidikan orang dewasa sangat beragam dan tentunya disesuaikan dengan kelompok sasaran dan tujuan. Dari hasil pengalaman beberapa lembaga pendidikan bagi masyarakat bahwa metode on the job training, demplot, sangat efektif dan efisien sedangkan diskusi kelompok, tanya jawab efektif dan effisien dibandingkan ceramah. Disamping itu tetap dilakukan proses refleksi untuk membagi pengalaman belajar masing-masing anggota kelompok belajar. Filosofi yang terkandung dalam proses pendidikan orang dewasa ini adalah meningkatknya kesadaran kritis masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini dan mengorganisir diri untuk membebaskan dari ketidakberdayaan.

Rancangan program pelatihan yang disediakan oleh poyek kadang-kadang ditemukan tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok belajar. Seringkali masyarakat membutuhkan ketrampilan teknologi tepat guna yang sesuai dan mudah untuk mengelola sumber daya lokal yang ada. Sedangkan teknologi yang diberikan sulit dipahami penggunaan dan perawatannya. Kegitan penjajakan kebutuhan pelatihan perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan. Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelatihan yang didahului dengan studi penjajakan kebutuhan lebih efektif dan efisien dari pada tidak dilakukan studi penjajakan.

Beberapa program memadukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini pada program kesehatan, air bersih, keluarga berencana maupun program nutrisi. Sasaran utamanya tentunya adalah peningkatan produktifitas masyarakat miskin pedesaan untuk meningkatkan peluang dan kesempatan mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Dengan berkembangnya konsep ”gender and development”, perhatian proses peningkatan kapasitas masyarakat sudah semakin merata baik terhadap laki-laki dan perempuan. Dorongan yang kuat karena kesetaraan akan membangun relasi yang adil, maka kesempatan pendidikan peluangnya sama bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun sering berbenturan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Temuan penting pada program perkreditan bagi masyarakat dengan Pola Grameen Bank dan Association for Social Advance (ASA), nasabah perempuan lebih besar tingkat pengembaliannya dari pada laki-laki. Tingkat pengembalian kredit pada perempuan hampir 98% bahkan sampai 99%. Kecenderungan ini disebabkan karena karakteristik perempuan lebih hati-hati dalam pengeloaan uang kredit dan sikap malu apabila terlambat mengembalikan pinjaman. Melihat potensi yang besar tersebut, mendorong negara-negara donor untuk menggunakan pendekatan ” gender sensitive” dalam proyek- proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran organisasi kelembagaan di tingkat desa sangat penting sebagai wadah belajar bersama. Memang banyak organisasi kelembagaan di tingkat desa baik formal maupun non formal. Kelembagaan formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dasa Wisma, PKK, seringkali hanya papan nama dan belum berfungsi secara optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan sebatas ketersediaan dana atau proyek. Ketika dana sudah habis biasanya kegiatan juga berakhir. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan local leaders atau champion di tingkat masyarakat sebagai motivator yang selalu menggerakkan kegiatan di tingkat masyarakat. Para kader inilah yang perlu mendapatkan pelatihan lebih, karena fungsinya seringkali berkembang menjadi problem solving bagi anggota lainnya.

Peran lembaga pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sangat diperlukan dalam hal ini. Tentu saja juga menjadi persoalan mengenai anggaran untuk melaksanakan ini. Pemerintah daerah beserta dinas terkaitnya, sebenarnya mempunyai anggaran untuk program-program peningkatan kapasitas masyarakat. Kesinergisan dan koordinasi dengan pihak lain

Kerjasama yang sinergis berbagai sektor seperti sektor swasta, pemerintah, lembaga lokal, serta institusi lainnya diperlukan untuk menangani kegiatan ini. Walaupun menjadi pertanyaan besar, seandainya ada pihak swasata yang melakukan kegiatan ini di desa terpencil lalu bagaimana teknis pelaksanaannya? Di luar kemungkinan terlibatnya aparat pemerintah atau pengusaha swasta yang idealis, maka hanya paling mungkin dilakukan oleh sukarelawan yang berkompeten atau LSM.

Keterlibatan LSM sudah tampak di berbagai daerah khususnya desa yang tertinggal mampu mendampingi kelompok masyarakat miskin pedesaan melalui kegiatan usaha produktif yang meningkatkan pendapatan. Disini lain , kalangan LSM ini mempunyai jaringan kerja dengan lembaga donor yang mempunyai eprhatian terhadap program pengembangan masyarakat tanpa memperhitungkan untung dan ruginya.

Para perencana kebijakan daerah, sangat diahrapkan perannya memahami pesoalan sosial bidaya masyarakat desa, hendaknya program-program pemerintah yang digulirkan melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menajadi panutan dan tempat bertanya. Seringkali justru dengan adanya para tokoh panutan ini program berjalan lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh di Propinsi NTT kehadiran “mosa adat” lebih memudahkan proses sosialisasi program di tingkat masyarakat. Keberhasilan soalisasi memudahkan rencana kerja di tingkat masyarakat.

2. Membangun kelembagaan masyarakat

Pembahasan mengenai kelembagaan masyarakat sangat berkaitan dengan proses  pemberdayaan di tingkat masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya sekedar pendekatan  metodologis dalam rangka memandirikan masyarakat sasaran, akan tetapi harus juga  diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret sebagai bentuk dari pencapaian sebuah  program. Ketika melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat miskin di suatu desa, maka pemberdayaan ditempatkan bukan hanya sekedar bagaimana  melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan bersama mereka yang miskin, tetapi  pada kurun waktu tertentu, harus ada monitoring dan evaluasi “sudah berapa anggota  masyarakat desa tersebut yang berubah hidupnya menjadi tidak miskin dan atau tidak  lagi menjadi ketergantungan kepada pelaku pemberdaya di lingkungannya”.

Syarat mutlak program pemberdayaan adalah orientasinya yang selalu tertuju  kepada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan. Naif sekali apabila suatu  program pemberdayaan berjalan sambil menciptakan ketergantungan masyarakat kepada  pihak lain atau kepada pihak pelaku pemberdayaan tersebut.

Kemandirian adalah sikap yang bersumber pada kepercayaan diri. Kemandirian  juga adalah kemampuan (mental dan fisik) untuk: 1) memahami kekuatan dan kelemahan  diri sendiri; 2) memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan; dan 3) memilih  berbagai alternatif yang tersedia untuk mengatasi persoalan dan sekaligus mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkesinambungan. Jelas kiranya bahwa  pemberdayaan pada akhirnya bukan hanya sekedar berorientasi pada proses tetapi juga  pada hasil itu sendiri.

Dalam rangka mencari pola dan paradigma baru untuk kepentingan terjadinya  proses pemberdayaan yang benar, AB Susanto (Managing Partner the Jakarta  Consulting Grouf) telah melakukan kajian, yang akhirnya merumuskan pola yang disebut  dengan JCG Community Development Cycle, unsur-unsurnya terdiri dari: Development,  Involve, Socialize, Cater, Utilize, Sensitive dan Socialize (DISCUSS).

Kegiatan Community Development yang berorientasi pemberdayaan dimulai dengan kegiatan Development, yaitu pengembangan konsep sesuai dengan tujuan dan  sasaran program berdasarkan hasil community needs analysis; bersamaan dengan tahap  ini adalah mengikut-sertakan (melibatkan peran komunitas/masyarakat) atau yang lazim  disebut dengan Involve. Tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan (Socialize) program  kepada seluruh komunitas, agar dan untuk tujuan mereka merasa memiliki program  sekaligus ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program. Pada tahap ini musyawarah (sebuah pendekatan kultural khas Bangsa Indonesia) memegang  peranan yang sangat penting sebagai sarana komunikasi. Menginjak tahap pelaksanaan,  terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan; yaitu: Cater, yang berarti  program-program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat  (dalam bahasa lain harus aspiratif), serta memperhatikan potensi lokal dan Utilize, yang berarti sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan proyek.  Selanjutnya harus dikembangkan kepekaan (Sensitive) dalam memahami situasi  psikologis, sosial, dan budaya yang tengah berkembang di masyarakat sasaran.  Kemudian yang terakhir adalah Socialize, dalam artian melakukan sosialisasi program  atau exposure pada pihak liuar melalui media-media tertentu.

Prinsip di atas syarat pada orientasi pemberdayaan dengan selalu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan. Menurut Dillon prinsip ini disebut dengan pendekatan People Driven (menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan  keputusan “politik”.

Pemberdayaan adalah sebagai proses. Keberhasilan proses ini bukan hanya  karena faham terhadap pengetahuan dan ketrampilan menyangkut pemberdayaan dan  pembangunan, akan tetapi seluruh stakeholders (seluruh unsur terkait dalam program) harus komitmen dengan beberapa hal antara lain:

a. Komitmen pada profesionalisme
b. Komitmen pada keterbukaan
c. Komitmen pada kejujuran
d. Komitmen pada kebersamaan dan kerjasama
e. Komitmen pada kemiteraan, dan
f. Komitmen pada kepentingan pembelajaran dan mencari keuntungan bersama dalam bentuk pola horizonal.

Tenaga pemberdaya harus melebur dalam kesetaraan dan kemitraan bersama masyarakat. Kegagalan selama ini banyak diasumsikan karena prinsip-prinsip  pemberdayaan (kode etik pemberdayaan) yang seharusnya dilakukan bersama (secara  partisipatif) telah dilanggar, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari segelintir orang di luar unsur masyarakat sasaran. Dampaknya menjadi lebih besar terutama untuk  kepentingan pemberdayaan dan berkesinambungan.

Tantangan proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut  untuk mempertahankan profesionalisme bagi para pelakunya, tetapi harus menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders yang terlibat dalam proyek  bersangkutan. Prof. Bob Tilden telah memberikan jawaban mengenai keterampilan dan  sikap apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdaya.

Menurut Tilden sekurang-kurangnya ada 4 (empat) kegiatan penting yakni:

Problem solving (pemecahan masalah); Sense of Community (perduli terhadapa  masyarakat); Sense of mission (komitmen terhadap misi proyek); dan Honesty with self  and with others (jujur kepada diri sendiri dan orang lain).

Dalam bukunya “Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan  (Owin Jamasy, 2004) dikatakan bahwa para pelaku program pemberdayaan, harus  profesional dan komitmen untuk mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam  setiap kegiatan aksi program. Dikatakannya ada dua belas prinsip yang harus dijadikan  kekuatan internal pelaku pemberdaya.

Pertama, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur stakeholders, harus  berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk  meningkatkan kualitas kerja yang adil). Dari sekian banyak arti dan bentuk perilaku adil,  setidaknya dua hal diantaranya akan menjadi sangat penting yakni: Keadilan distribusi dan keadilan prosedural.

Adil distribusi adalah berlaku adil ketika mendistribusikan sesuatu sekalipun yang miskin harus diutamakan. Setiap individu (siapapun orangnya) membutuhkan keadilan, tetapi tidak keluar dari koridor keadilan apabila ternyata berlaku lebih kepada individu atau kelompok miskin; apakah miskin dari aspek intelektual (pengetahuan dan ketrampilan), ekonomi (fisik dan material atau sandang, pangan dan papan), miskin dari aspek politik dan lain-lain. Mereka yang miskin ini sangat membutuhkan perhatian dan intervensi lebih, dan tentu tidaklah sama bagi mereka yang tidak miskin.

Adalah berlaku adil apabila pendistribusian informasi dan pengalaman (yang terkait dengan pengetahuan dan ketrampilan) lebih mendahulukan mereka yang miskin  daripada yang kaya, karena yang miskinlah yang sangat membutuhkan terutama agar terjadi keseimbangan (tidak timpang); demikian juga dalam pendistribusian bahan makanan seperti bantuan beras untuk orang miskin dan subsidi-subsidi lain dari pemerintah yang selalu mengutamakan orang miskin. Dalam hal ini keadilan berfungsi untuk menyeimbangkan stratifikasi sosial yang acap kali terlihat semakin timpang antara batas yang kaya dengan yang miskin.

Keadilan prosedural adalah berlaku adil dalam memberikan pelayanan sekalipun yang harus dutamakan adalah orang miskin. Dan bukan sebaliknya dimana memberikan pelayanan yang cepat kepada mereka yang kaya atau yang tidak miskin. Siapakah yang lebih membutuhkan? Sekalipun dalam pengurusan atau pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP), adalah berlaku adil apabila si petugas telah memperhatikan yang lebih (pelayanan serius) kepada mereka yang miskin.

Kedua, seluruh unsur stakeholders harus jujur (jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain). Kejujuran adalah sifat dasariah manusia, namun seringkali berubah (menjadi tidak jujur) karena terkalahkan oleh kepentingan emosi pribadinya. Kejujuran sangat besar pengaruhnya terhadap keadilan. Keduanya merupakan sifat dasariah manusia.

Ketiga, kemampuan melakukan problem solving, menumbuhkan dan memasarkan inovasi, asistensi, fasilitasi, promosi, dan social marketing. Memecahkan masalah (problem solving) adalah proses bagaimana semua pihak menerima jalan keluar yang ditawarkan. Pemecahan masalah, bisa jadi dari sipemilik masalah itu sendiri. Dalam hal ini terdapat seni bagaimana proses dialog yang baik berlangsung ketika proses mencarai jawaban dari sebuah masalah.

Tenaga pemberdaya harus trampil dan kreatif mencari inovasi (ide dan pemikiran baru atau terobosan baru); juga trampil melakukan asistensi dan fasilitasi (bimbingan dan dampingan); demikian juga dalam hal promosi dan sosial marketing.

Keempat, kerjasama dan koordinasi seluruh unsur stakeholders berdasarkan kemitraan. Kendatipun ada struktur pengelolaan program dengan berbagai atribut jabatannya, namun dalam proses perjalanannya harus berlangsung secara kemitraan. Mengejar misi dan mencapai tujuan program adalah tugas bersama. Apabila ada persoalan, semestinya menjadi tanggungjawab bersama untuk mengatasinya, dan tidak dibenarkan apabila pihak pimpinan atau pihak tertentu mengatakan “itu adalah tugasmu dan kamulah yang harus bertanggungjawab”.

Kelima, partisipasi aktif dari seluruh unsur stakeholders. Partisipasi tidak hanya diukur oleh jumlah melainkan harus juga diukur oleh seberapa banyak elemen masyarakat yang terlibat, misalnya dari latar belakang jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), latar belakang usia (tua dan muda), latar belakang sosial-ekonomi (kaya – menengah dan msikin) dan lain sebagainya. Bias partisipasi seringkali dijumpai, misalnya pertemuan yang dihadiri oleh 40 orang dan yang dihadiri oleh 20 orang. Dari aspek jumlah, 40 orang lebih baik dari yang 20 orang, tetapi dari aspek kualitas mungkin saja yang 20 orang akan menjadi lebih baik dan partisipatif karena mereka adalah wakil dari seluruh elemen masyarakat, sementara yang 40 orang hanyalah dari kelompok karang taruna.

Keenam, lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu. Keterpaduan ini diawali dengan ketajaman analisis dalam melihat persoalan. Keterpaduan dari sudut pandang “tujuan” mengandung arti bahwa tujuan pemberdayaan harus meliputi aspek intelektual, aspek sosial-ekonomi, aspek fisik, dan aspek manajerial. Tujuan juga harus mampu meningkatkan aspek pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan. Selanjutnya dari sisi pelakunya, keterpaduan harus diartikan kepada kerjasama unsur stakeholders yang harmonis dan kondusif.

Ketujuh, mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal. Pengembangan potensi lokal untuk merintis kemandirian dan memperkecil terjadinya ketergantungan kepada pihak luar. Pengembangan potensi lokal yang konsisten, juga mengandung maksud agar masyarakat sadar bahwa kontribusi itu jauh lebih realistis untuk tujuan rasa memiliki.

Kedelapan, aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran (self-reliant development). Kenyataan banyak sekali bentuk kemampuan yang bisa diswadayakan oleh masyarakat misalnya: tenaga, ide dan pemikiran, uang, dan kepemilikan (tanah dan harta lainnya).

Kesembilan, mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan berkesinambungan. Program pembinaan dikonstruksi bersama oleh semua pihak sehingga dapat dipastikan bahwa antara satu bentuk pembinaan dengan bentuk yang lainnya akan berkorelasi positif, saling mendukung dan berkesinambungan.

Kesepuluh, pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual/bertahap. Tahapan kegiatan sebaiknya dibuat bersama masyarakat. Fasilitator dapat menggabungkan antara waktu yang tersedia bagi program dan yang tersedia pada masyarakat. Tahapan kegiatan tidak akan berpengaruh kepada waktu yang disediakan. Justru dengan tahapan itulah akhirnya seberapa sempitpun waktu yang disediakan, akhirnya dapat dikonsumsi atau dibagi dengan adil.

Kesebelas, seluruh unsur stakeholders harus konsisten terhadap pola kerja pemberdayaan. Pola ini harus dibedakan dengan pola kerja pada pembangunan fisik. Pemberdayaan adalah untuk kepentingan manusia seutuhnya. Oleh karena itu pola dan cara kerja harus mampu menyentuh kepada seluruh kepentingan masyarakat (SDM, ekonomi dan material serta manajrial)

Keduabelas, komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu (Sense of mission, sense of community, and mission driven profesionalism).

Kesinambungan dalam perspektif pemberdayaan adalah terjadinya kesinambungan kepada seluruh aspek kepentingan manusia (manusia seutuhnya). Manusia mempunyai banyak kebutuhan antara lain: a) pengetahuan dan ketrampilan; b) keuangan/modal; c) fisik/bangunan; d) kesehatan; e) lingkungan (sosial dan alam); dan f) wadah atau lembaga/organisasi.

Antara pemberdayaan dengan kesinambungan ibarat batang tombak dimana pemberdayaan adalah batangnya dan mata tombak adalah kesinambungan. Gerak pemberdayaan kepada seluruh aspek kebutuhan manusia adalah secara otomatis bermuara pada kesinambungan. Apabila terjadi ketidaksinambungan, maka ini berarti ada yang tidak benar di dalam melakukan pemberdayaannya.

Wadah pemberdayaan masyarakat desa ini bentuknya bemacam-macam sesuai dengan proyek yang digulirkan. kenyataan di lapangan ditemukan seperti Kelompok Tani, Kelompok Reboisasi Kelompok Tani Hutan, Kelompok Swadaya Masyarakat. Tentunya menjadi pekerjaan yang tidak efektif apabila di sebuah desa terdapat berbagai macam kelompok, dengan kegiatan yang identik. Akhirnya membingungkan petugas lapangan ataupun aparat pemerintah dalam melakukan monitoring maupun evaluasi. Belajar dari hal tersebut, kiranya diperlukan koordinasi yang baik antar dinas dan aparat desa untuk memanfaatkan kelompok masyarakat yang sudah ada dengan kegiatan yang disesuaikan dengan program yang digulirkan.

Prinsip kerja kelembagaan masyarakat ini agar mandiri dan bermanfaat, harus kuat pada aspek internal kelompok. Aspek internal tersubut adalah kemampuan KSM mengelola organisasi, administrasi baik oragnisasi maupun keuangan, permodalan kelompok, usaha produktif maupun membangun jaringan dengan pihak lain. Perkembangannya selanjutnya kelompok yang sudah mandiri dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain baik pada aspek keuangan, produksi maupun pemasaran.

Beberapa Departemen seperti Dirjen PMD, Depkes, Depnakertans, Dekimpraswil, Deptan juga mempunyai wilayah kerja aspek pemberdayaan masyarakat. Kiranya konsepsi mengenai pemberdayaan masyarakat antardepartemen sama, sehingga memudahkan menyusun indikator dan intrumen kegiatan yang tidak jauh berbeda. Lokakarya maupun pertemuan mengenai konsepsi pemberdayaan masyarakat seringkali dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga donor, Swasta maupun LSM. Namun sampai dengan saat masih ditemukan kegiatan yang overlaping di tingkat lapangan. Perlunya lembaga informasi yang dapat diakses banyak pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat untuk menyampaikan kondisi terkini untuk meningkatkan pertan berbagai pihak.

3. Menyediakan fasilitas produksi (teknologi dan modal usaha)

Teknologi dan kapital merupakan input yang penting untuk pertumbuhan. Hal ini juga sesuai dengan teori neoklasik Solow yang selanjutnya dikembangkan oleh Romer. Dalam implementasinya, Romer mengingatkan pentingnya kebijakan yang mendorong investasi baik pemerintah maupun swasta untuk mendorong pembentukan modal sumber daya manusia dan industri padat pengetahuan yang mendorong penciptaan teknologi.

Bagi masyarakat pedesaan yang sehari-hari hanya akrab dengan teknologi pengolahan hasil pertanian sederhana, perkembangan teknologi pertanian di negara lain yang lebih maju nyaris tak terdengar bagi mereka. Di negara maju, telah terjadi internalisasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan. Kemungkinan ini terjadi karena anggaran untuk melakukan penelitian dalam menemukan inovasi baru tersedia dan mendapatkan perhatian pemerintah. Dibandingkan dengan negara dunia ketiga seperti Indonesia anggaran penelitian untuk sektor pertanian masih di bawah 1% dari PDB (Arifin, 2004). Disamping itu juga muncul kendala lain bagaimana melakukan proses sosialisasi hasil penelitian di bidang pertanian kepada petani. Seringkali kelembagaan yang ada kurang mendukung proses sosialisasi ini.

Kaitan antara teknologi dengan pemberdayaan masyarakat adalah permasalahan awal sejak dimulainya identifikasi kebutuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melengkapi sosialisasi teknologi dengan pelatihan untuk ketrampilan sehingga masyarakat tahu bagaimana menggunakan, merawat dan memanfaatkannya secara baik. Hal penting lainnya adalah membuka pusat informasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Hal penting lainnya yang menjadi pembahasan mengenai teknologi ini adalah, keterkaitan antara teknologi dan budaya lokal. Pilihan teknologi modern seringkali justru meminggirikan budaya lokal yang ada. Sebagai contoh pergeseran ani-ani dnegan mesin pemangkas pada. Walaupun dari sisi output menghasilkan produksi yang lebih tinggi namun dari sisi budaya proses sosialisasi dan keeratan antaranggota masyarakat mulai luntur. “Trade off” antara target output seringkali juga mengorbankan pihak lain seperti banyak burah tani perempuan yang kehilangan pekerjaan. Karena mekanisasi di sektor pertanian tidak diimbangi dengan upaya penciptaan lapangan kerja baru di pedesaan bagi buruh tani. Lagi-lagi masih diperlukan upaya pemberdayaan uktuk mengatasi persoalan yang tersisa setelah pesoalan lain terselesaikan.

Peran pemerintah menjadi besar untuk memilirkan dampak pengangguaran pedesaan dengan adanya mekanisasi di sektor pertanian. Pengalaman kelompok tani perempuan di Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) mereka biasanya bekerja sebagai buruh tani, sejak adanya mesin pemipil jagung mereka menjadi pengrajin makanan kecil dari jagung. Ternyata secara ekonomis nilai tambah menjadi lebih besar setelah jagung diolah dalam bentuk lain dibandingkan jagung pipilan. Keberadaan dinas tenaga kerja dan perindustrian menjadi dipelrukan dalam hal ini. Tentunya membutuhkan pelatihan untuk pengolahan paska panen, pengemasan dan promosi. Disamping itu diperlukan juga peran pihak lain dalam aspek pemasaran.

Seiring dengan fokus pembangunan perekonomian saat ini, maka aspek pemberdayaan masyarakat perlu menyesuaikan dengan paradigma pembangunan tersebut. Masalah konkrit yang pernah dihadapi bangsa ini adalah ambruknya usaha-usaha besar akibat terjangan krisis ekonomi maupun moneter. Sedangkan usaha ekonomi rakyat mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis walupun dalam kondisi sangat terbatas.

Kesulitan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat karena peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini semakin bertambah karena keterbatasan ketrampilan sehingga banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh lapangan usaha. Bagaimana dengan problema penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Ciri khas kondisi perekonomian pedesaan adalah keterbatasan infrastruktur, modal kerja, ketrampilan, pemasaran. Artinya, kompleksitas permasalahan tersebut tidak bisa diatas  dengan pemberian salah satu fasilitas saja misalnya kredit. Menyoal tentang kredit yang sudah dikucurkan pemerintah sebenarnya sejak Pemerintahan Orde Baru sudah dilakukan.

Melaui Kepres No. 14 dan Kepres No. 14a tahun 1979 diatur kredit semacam KIK dan KMKP bagi masyarakat kecil. Baswir (2003) menagatakan bahwa permasalahan penyaluran kredit masa Orde Baru adalah timpangnya akses kredit secara sektoral maupun parsial. Secara sektoral nampak bahwa sektor pertanian yang tingkat pertumbuhannya konstan 4$ per tahun dan penyerapan tenaga kerjanya periode 1970-1991 mencapai 67,5% hingga 55% ternyata penyerapan kreditnya hanya 7,8% tahun 1981 dan sedikit meningkat 11,2% pada tahun 1992. Hal ini apabila dibandingkan dengan sektor industri dan pertambangan yang tingkat pertumbuhannya 14% per tahun. Pada tahun 1981, akses kredit pada sektor ini mencapai angka 49,7% dan hanya mampu menyerap 115-17% tenaga kerja. Sedangkan secara spasial hanya 5% saja total kredit nasional yang disalurkan ke desa walaupun lembaga keuangan yang melayani dekat dengan lokasi masyarakat desa seperti BRI.

Pengalaman masa lalu bentuk penyaluran kredit di pedesaan sangat birokratis dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan, yaitu salah satunya tentang agunan yang digunakan untuk kredit. Hanya sedikit dari masyarakat dan pada umunya golongan elit yang mampu mengakses kredit ini. Masalah lain timbulnya ”moral hazard” dari para pemburu rente akhirnya justru mandapatkan manfaat kredit yang seharusnya disalurkan bagi masyarakat kecil ini. Munculnya kredit macet di tingkat masyarakat kecil, menjadi daya tolak bagi lembaga keuangan lainnya untuk melakukan investasi. Kondisi ini memperparah kesulitan modal bagi pelaku usaha kecil di pedesaan.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memberikan bantuan kredit bagi para pengusaha mikro merupakan angin segar. Menengok kembali tentang sektor perekonomian rakyat, bahwa sektor ini telah mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis. Akhirnya memang benar dengan adanya pendapat bahwa sektor ini berdikari dan ulet. Namun sekali lagi sektor ini justru sulit sekali mengakeses modal dari lembaga perbankan. Selama ini sektor tersebut tumbuh dan bertahan dengan menggunakan modal sendiri serta modal lain diluar sektor perbankan.

Menjadi pertanyaan selanjutnya, bagiamana mestinya LKM mulai dikembangkan untuk memberikan modal bagi para pengusaha mikro yang pada umunmnya bekerja di sektor informal. Mereka pada umunya adalah para pekerja sendiri yang tidak tertampung sebagai pekerja upahan. Walaupun sebenarnya merupakan bentuk mempertahankan diri agar bisa menghidupi diri dan keluarganya. Sebagai contoh mereka yang berusaha di sektor pertanian, perikanan, perkebunan (dalam skala kecil), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil dan banyak lagi yang juga terjun di sektor jasa. Mereka sebenarnya para enterprenuer yang secara mandiri memperjuangkan kehidupan yang lebih layak.

Salah satu contoh keberhasilan pengembangan ekonomi rakyat melalui LKM ini adalah di Kabupaten Jembrana Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dibentuk sesuai dengan khas komunitas Bali yang sering jaga disebut dengan community-owned financial institution. Kegiatan ini dilakukan melalui dana bergulir. Dana bergulir adalah pinjaman untuk modal usaha kelompok masyarakat (misal: kelompok tani, nelayan dan pegrajin) dengan sistem bagi hasil. Setelah dikembalikan dana itu dipinjam oleh kelompok lain. Keberhasilan sistem ini didukung dengan keterlibatan lembaga–lembaga adat seperti Subak, Subak Abian dan Banjar untuk menjamin pengembalian kreditnya.

Menurut Ismawan dan Budiantoro (2005) bahwa beberapa permasalahan mendasar yang masih dihadapi oleh LKM saat ini adalah capacity building kelembagaan LKM dan belum adanya kerangka hukum untuk pengaturan keuangan mikro. Jumlah LKM yang ada saat ini sekitar 10 ribu unit, dengan semakin bertambahnya para pengusaha mikro berarti semakin dibutuhkan lebih banyak lagi. Kondisi yang ada di tingkat LKM, kemampuan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan kredit masih rendah. Keberadaan pusat pelatihan keuangan mikro sangat diperlukan untuk menguatkan sumber daya manusia. Disamping itu fungsinya bisa berkembang menjadi lembaga Research and Development untuk menggodok persoalan yang berkaitan dengan keuangan mikro.

Kebutuhan terhadap kerangka hukum pegaturan keuangan mikro semakin mendesak. Hasil dari penelitian SMERU menunjukkan bahwa kesulitan utama yang dihadapi oleh LKM non bank adalah persoalan dana. Keterbatasan dana tersebut memungkinkan turunnya kepercayaan nasabah, karena kenyataanya para nasabah tidak hanya menabung tetapi ketertarikannya pada LKM karena kredit yang diterima.

Peran pemerintah sangat besar untuk mendorong perkembangan LKM ini. Pemerintah dapat mengubah kebijakan proyek-proyek hibah yang menimbulkan ketergantungan kepada masyarakat. Temuan pada proyek ini penerima bantuan kredit enggan mengembalikan pinjaman karena melihat aturan yang lunak. Tidak ada monitoring, evaluasi serta keaktifan petugas atau justru ketidakpercayaan pada petugas, akhirnya banyak ditemukan kredit macet. Apabila bemtuk-bentuk proyek ini tetap ada, maka LKM sulit berkembang. Sedangkan keuangan mikro ada, bukan untuk mengejar proyek namun memang dibutuhkan bagi masyarakat untuk melayani kebutuhan keuangan.

Masih adanya paradigma lama dari para pejabat publik yang menimbulkan kesan bahwa kegiatan keuangan mikro hanya sebatas mengisi kebutuhan proyek. Padahal apabila pengelolaan keuangan mikro dapat dilakukan secara komersial dan berorientasi pasar maka menjadi usaha yang menguntungkan banyak pihak. LKM dapat melayani kebutuha uang bagi para pengusaha mikro secara berkelanjutan, di sisi lain LKM dapat hidup dan berkembang dari hasil pelayanan kepada para nasabahnya.

Menurut GTZ kebijakan nasional keuangan mikro sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan LKM. Karena dapat mendorong tumbuhnya LKM baru untuk mengisi kesenjangan permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan. Disamping itu kepastian hukum tentang pengaturan LKM, mendorong pihak lain seperti swasta dan lembaga donor untuk melakukan investasi pada usaha ini. Beberapa corporate bahkan sudah mengalokasikan dana untuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk kegiatan LKM.

Penutup

Agenda kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasinonal sebenarnya sudah dilakukan, hanya masih terkesan tempelan dan setengah hati. Karena prosesnya banyak terfokus di tingkat mikro (desa dan sekitarnya), namun ketika berhadapan dalam tataran makro menjadi mentah dan sulit untuk mengakses kebijakan yang ada.

Pertama, aspek sumberdaya manusia. Keterbatasan sarana komunikasi dan informasi, menimbulkan terjadinya jebakan bagi masyarakat desa karena pemahaman mereka hanya di lingkungan sekitar. Pola pikir seperti itu sulit sekali menerima perubahan dan apabila perubahan dipaksakan akan menimbulkan kontra produktif. Lebih-lebih pada program yang sangat sensitif dengan budaya lokal setempat, inovasi baru yang tidak sesuai menimbulkan daya tolak, contoh pada program yang “sensitive gender”.

Pelatihan di tingkat masyarakat ditekankan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang merupakan proses yang aksi refleksi untuk pembelajaran bersama. Sumberdaya manusia kreatif dan terampil akan lebih mandiri untuk membuka peluang usaha serta tidak tergantung pada pihak lain. Bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas petani dan buruh tani, usaha pertanian tidak terlalu menjanjikan karena ketidakseimbangan antara ratio output dan input produksi. Akhirnya kegiatan “off farm” lebih banyak dilakukan. Kadangkala masyarakat desa tidak siap dengan pilihan ini karena implikasinya sangat tergantung dengan input dan kualitas produksi serta pemasaran. Akhirnya banyak pihak yang harus mengambil peran baik masyarakat, pemerintah, swasta maupun LSM.

Kedua, aspek kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat berkaitan dengan wadah yang digunakan untuk proses pemberdayaan masyarakat. Jargon mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah lama didengungkan sejak dikenalnya perencanaan bottom up yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hanya konsepsi ini masih berbeda-beda sesuai dengan kepentingan para pelaku pembangunan. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan.

Pemberdayaan adalah sebagai proses. Keberhasilan proses ini bukan hanya karena faham terhadap pengetahuan dan ketrampilan menyangkut pemberdayaan dan pembangunan, akan tetapi seluruh stakeholders (seluruh unsur terkait dalam program) harus komitmen dengan beberapa hal antara lain: (a) Komitmen pada profesionalisme (b) Komitmen pada keterbukaan (c) Komitmen pada kejujuran (d) Komitmen pada kebersamaan dan kerjasama (e)Komitmen pada kemitraan, dan (f) Komitmen pada kepentingan pembelajaran dan mencari keuntungan bersama dalam bentuk pola horizonal.

Tenaga pemberdaya harus melebur dalam kesetaraan dan kemitraan bersama masyarakat. Kegagalan selama ini banyak diasumsikan karena prinsip-prinsip pemberdayaan (kode etik pemberdayaan) yang seharusnya dilakukan bersama (secara partisipatif) telah dilanggar, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari segelintir orang di luar unsur masyarakat sasaran. Dampaknya menjadi lebih besar terutama untuk kepentingan pemberdayaan dan berkesinambungan.

Tantangan proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut untuk mempertahankan profesionalisme bagi para pelakunya, tetapi harus menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholders yang terlibat dalam proyek.

Ketiga, aspek teknologi dan modal. Kebutuhan masyarakat desa akan teknologi yang sesuai dan modal untuk melakukan usaha sudah disampaikan pada berbagai pihak. Respon positif sudah ada baik dari pemerintah, lembaga keuangan, lembaga donor, swasta, maupun LSM. Kondisi kritisnya adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat berkelanjutan di tingkat kelompok sasaran. Akhirnya pemberian fasilitas tersebut outputnya tidak hanya telah tersalurkannya bantuan di tingkat kelompok sasaran, melainkan sampai pada tingkat manfaatnya bagi kelompok sasaran. Sekali lagi, membutuhkan sentuhan pemberdayaan masyarakat yaitu berkaitan dengan siapa yang mengelola, bagaimana proses pengelolaannya, mekanisme, sampai pada perhitungan tingkat pengembalian investasi.

Teknologi tepat guna yang diberikan kepada masyarakat desa dilengkapi dengan proses sosialisasi, penggunaan yang tepat, perawatan apabila rusak agar tidak hilang begitu saja ketika proyek berakhir. Monitoring dan evaluasi juga tetap dilakukan untuk melihat perkembangan baik dari sisi output, manfaat dan dampaknya. Trade off dengan masuknya teknologi baru adalah munculnya pengangguran di pihak lain karena pengalihan proses dari orang ke mekanis. Penyiapan lapangan pekerjaan baru akhirnya ikut menjadi paket mengatasi pengangguran yang muncul.

Salah satu kesulitan pelaku usaha di pedesaan adalah keterbatasan modal usaha. Walaupun terdapat lembaga keuangan seperti BRI, mereka masih sulit mengakses karena keterbatasan agunanan. Keberadaan LKM dapat menjawab masalah ini, karena LKM dengan sistemnya telah teruji mendorong pengembangan perekonomian masyarakat  melalui kredit mikro yang diberikan.

Peran pemerintah untuk mendorong kegiatan LKM ini adalah memberikan  kebijakan keuangan mikro yang berorientasi pada dinamika masyarakat yang dapat  menciptakan insentif bagi pihak lain untuk terlibat di bidang keuangan mikro dari sektor  swasta dan pasar keuangan mikro.

Keterlibatan aktif masing-masing stakeholder akan mempercepat pertumbuhan  perekomian masyarakat. Karena masing-masing stakeholder dapat memberikan  kontribusi sesuai dengan sumberdaya masing-masing. Keterpaduan dan kesinergisan  dapat terjadi apabila ada forum yang memfasilitasi pertemuan rutin untuk saling bertukar  informasi. Sehingga menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup  masyarakat desa.

(tulisan ini pernah dimuat juga untuk Iskandarsyah Institute tahun 2006, semoga  bermanfaat)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Shocking Blue Green Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers

%d bloggers like this: