Kelembagaan DAS

Bustanul Arifin

Pembenahan Kelembagaan: Kunci Keberhasilan Reforma Agraria

Oleh: Prof. Dr. Bustanul Arifin;  Dewan Pendiri dan Ekonom Senior, INDEF-Jakarta

Sumber: http://barifin.multiply.com/ Investor Daily, Senin 28 Mei 2007

Reforma agraria atau yang sekarang dinamakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) sebenarnya merupakan cita-cita besar yang disampaikan founding fathers bangsa Indonesia.

Catatan sejarah menyebutkan, pada Februari 1946, Wakil Presiden Dr Mohammad Hatta pernah menyampaikan pidato yang sangat monumental tentang “Ekonomi Indonesia di Masa Depan”. Secara tegas di sana Bung Hatta menyebutkan, Indonesia adalah negara agraris, maka landasan pembangunan harus dimulai dari pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian akan memperoleh makna yang lebih substantif apabila masalah agraria dan pertanahan memperoleh porsi perhatian yang memadai. Sebagai negara yang baru saja terlepas dari penjajahan asing yang tidak beradab, para pendiri bangsa ini memang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang politik penindasan dan kesewenang-wenangan.

Para founding fathers seakan sepakat bahwa bangsa Indonesia harus memiliki identitas struktur politik dan hukum pertanahan yang mampu membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tidak berlebihan untuk disampaikan bahwa reforma agraria tidak berhubungan dengan ideologi yang dianut suatu bangsa, apakah kapitalistik, sosialis atau yang berdasar Pancasila seperti Indonesia.

Negara yang bergerak ke arah kapitalis seperti Taiwan, Korea dan lain-lain, reforma agraria justru memperoleh tempat yang sangat memadai dalam proses perumusan kebijakan. Namun, reforma agraria di Filipina justru menuai banyak masalah karena buruknya aransemen kelembagaan. Negara -negara di kawasan Amerika Latin yang bergerak ke arah sosialis pun bahkan tidak mampu melaksanakan reforma agraria yang efektif.

Sepanjang lebih 60 tahun perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembenahan kelembagaan dalam pelaksanaan reforma agraria seakan berjalan di tempat. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau disebut UUPA) sejak masa Orde Lama, namun pembenahan aransemen kelembagan reforma agraria tidak dilaksanakan secara serius.

Bahkan, selama Orde Baru, tidak terlalu banyak kejadian atau peristiwa positif yang spektakuler yang berhubungan dengan pertanahan. Benar, bahwa pada masa Orde Baru fenomena Revolusi Hijau yang bergulir di belahan dunia telah diadaptasi dalam pembangunan pertanian Indonesia. Salah satu “cerita sukses” dalam sektor pertanian adalah keberhasilan mengubah status negara importir beras menjadi negara yang mencapai swasembada beras.

Di sini, reforma agraria telah disimplifikasi menjadi aktivitas redistribusi lahan, sebagaimana diterapkan pada kebijakan transmigrasi yang memberikan akses lahan kepada petani transmigran, seperti pada uraian sebelumnya.

Momentum Baik

Pada masa reformasi, reforma agraria kembali memperoleh momentum yang baik, termasuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, strategi reforma agraria diletakkan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Dalam Sub-Judul “Pemenuhan Hak atas Tanah”, RPJM secara eksplisit menyebutkan salah satunya adalah untuk “meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender, mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan; dan paling penting adalah “mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif”.

Namun demikian, setelah dua tahun perjalanannya, angka kemiskinan masih cukup tinggi (39,1 juta) dan pengangguran yang tidak berkurang (10, juta), maka diperlukan suatu upaya strategis dalam hal reforma agraria.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan hasil signifikan bagi perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang dapat membawa dampak sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat. Pada Pidato Politik Awal Tahun, tanggal 31 Januari 2007 di Jakarta, Presiden SBY kembali secara tegas memberikan arah kebijakannya mengenai pertanahan. Pada masa administrasi pemerintahan Presiden SBY, reforma agraria atau PPAN harus telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2007 sekarang ini.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana aransemen kelembagaan untuk mewujudkan langkah reforma agraria yang tidak sederhana tersebut? Kelembagaan yang dimaksudkan di sini adalah seperangkat aturan yang dirumuskan, dianut, dipelihara dan ditegakkan oleh masyarakat dan negara.

Secara mendasar definisi ini berbeda dengan istilah kelembagaan yang dikenal atau digunakan sehari-hari, yang memiliki sinonim dengan organisasi seperti kelompok tani, fakultas ekonomi dan manajemen, perusahaan, universitas, bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Organisasi-organisasi tersebut sebenarnya memperoleh makna dari aturan main (kelembagaan) yang menentukannya.

Kelembagaan mencakup hal-hal yang tidak tertulis seperti aturan adat, norma dan sistem nilai yang dianut masyarakat, dan mencakup sesuatu yang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah. Jadi definisi kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau jurisdiksi, pembebasan atau liberasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu seperti tersebut di atas.

Mekanisme Reforma Agraria

Reforma agraria adalah salah satu pintu masuk untuk memecahkan permasalahan struktural yang diharapi rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Masalah struktural tersebut saling berkait antara satu dan lainnya. Misalnya, masalah kemiskinan adalah sangat struktural karena berhubungan dengan pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja.

Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan yang layak, bahkan tidak bekerja alias menganggur dan setengah menganggur. Mereka menganggur karena tingkat pendidikannya sangat rendah, sehingga tidak mampu memperoleh pekerjaan yang layak dan bahkan tidak memiliki akses terhadap tanah dan sumberdaya alam lainnya. Akses terhadap tanah dan sumberdaya ini sangat berhubungan dengan pola penguasaan tanah dan sumberdaya alam lainnya. Lingkaran tidak berujung ini seharusnya dapat dipecahkan dengan strategi reforma agraria yang efektif.

Secara umum, terdapat tiga mekanisme dasar reforma agraria, sesuai dengan kondisi atau kedudukan subjek (petani miskin, buruh tani atau pengelola tanah) dan objek (tanah yang akan diredistribusikan kepada subjek), sebagai berikut:

Pertama, Subjek dan objek berdekatan atau “berhimpit”. Mekanisme dengan setting seperti ini sebenarnya cukup straightforward, dan langsung fokus pada ketiga objek tanah dalam reforma agraria ini, yaitu: (1) tanah kelebihan maksimum, (2) tanah absentee, dan (3) tanah negara lainnya, termasuk tanah tumbuh. Penyelenggaran reforma agraria dalam setting ini dapat ditempuh melalui penataan aset atau meredistribusi subjek tanah di atas, serta penguatan akses atau memperbaiki akses petani kepada teknologi baru, mendekatkan pelaku usaha dengan sumber-sumber pembiayaan, serta menyediakan akses pasar dan pemasaran bagi produk yang akan dikembangkan oleh subyek reforma agraria.

Kedua, Subjek mendekati objek. Mekanisme seperti ini diterapkan apabila subyek dan obyek berada pada lokasi yang berjauhan. Skema transmigrasi umum dan transmigrasi lokal seperti dengan memindahkan subjek petani miskin dan tidak bertanah dari daerah padat penduduk ke daerah jarang penduduk, serta memberikan atau meredistribusi tanah seluas dua hektar atau lebih di daerah tujuan kepada subyek reforma agraria.

Ketiga, Objek mendekati subjek. Mekanisme seperti ini juga diterapkan apabila subjek dan objek berada pada lokasi yang berjauhan. Skema yang sesuai untuk mendekatkan objek kepada subjek dikenal dengan skema swap atau pertukaran tanah yang didasarkan pada strategi konsolidasi lahan atau bahkan ”bank tanah”. Skema ini memang agak rumit karena melibatkan hubungan kepemelikan tanah bertingkat yang tidak sederhana, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati, dengan kelembagaan yang jelas dan berwibawa.

Mekanisme dasar atau skema apa pun yang dipilih, pembenahan aransemen kelembagaan nyaris menjadi keniscayaan karena menata aset dan penguatan akses sekaligus memerlukan sinergi kebijakan yang tidak sederhana. Untuk itu, penyelenggaraan reforma agraria memerlukan suatu perangkat peraturan perundangan yang cukup kuat dan mampu mengikat segenap pemangku kepentingan. Sebuah peraturan pemerintah (PP) memang amat diperlukan untuk mengawal dan melaksanakan penyelenggaraan reforma agraria, yang memberi naungan (liberty) dan hambatan (constraint) yang berwibawa.

Penguatan Kelembagaan

Berikut ini adalah beberapa langkah penguatan atau pembenahan aransemen kelembagaan menuju reforma agraria yang efektif.

Pertama, prioritas revitalisasi kelembagaan internal Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) dan instansi pemerintah lain yang berhubungan langsung dengan reforma agraria. Di sinilah urgensi penguatan kelembagaan internal BPN dan instansi lain tersebut untuk melakukan pemantauan berlapis pascasertifikasi, untuk mengurangi dampak spekulasi tanah, yang dapat menjadi kontra-produktif.

Kedua, pemberian sertifikasi tanah milik bagi petani kecil dan buruh tani (secara cuma-cuma), melalui sebuah badan layanan umum (BLU) yang dikuatkan dengan peraturan perundangan yang berwibawa. Pemberian sertifikasi tanah perlu dilihat sebagai langkah awal pembaruan agraria, karena hanya berdimensi penguatan aset petani.

Ketiga, peningkatan akses untuk mengembangan skala ekonomi petani, seperti dukungan pembiayaan usaha (terutama pertanian), teknologi baru, informasi kesesuaian lahan, pendidikan petani, akses pasar dan pemasaran dan sebagainya.

Kelima, fasilitasi penyusunan kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mendukung strategi reforma agraria, yang dapat dijadikan acuan dalam penerbitan izin lokasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan;

Keenam, alokasi dana dekonsentrasi untuk merumuskan kebijakan daerah yang mampu merangsang (dan melindungi) tanah pertanian, terutama sawah beririgasi teknis, dengan peraturan yang mengikat dengan sanksi yang tegas.

1 Comment »

  1. langkah apa saja yang harus saya lakukan dalam menganalisis kelembagaan operasi pangan

    Comment by kampaiputraeka — July 15, 2011 @ 2:07 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: