Kelembagaan DAS

Tim Teknis Pusat Primatani

PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS INDUSTRIAL PEDESAAN (AIP)

DRAFT 2 (11/3/07)

Disusun Oleh: Tim Teknis Pusat Primatani
Balai Besar Penelitain dan Pengkajian Teknologi Pertanian; Bogor, 2007

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Primatani terdiri atas dua bagian besar, yaitu ‘inovasi teknologi’ dan ‘inovasi kelembagaan’. Sebagai mana dengan aspek teknologi, maka aspek kelembagaan harus secara eksplisit diungkapkan dan dikaji dalam seluruh tahap. Secara berurutan, permasalahan kelembagaan dalam Primatani dimulai dari penggalian saat melakukan studi pendasaran PRA, baseline survey, penyusunan rancang bangun laboratorium agribisnis, serta implentasi di lapangan.

Intensitas perhatian kepada permasalahan kelembagaan dapat lebih besar dibandingkan dengan teknologi, karena kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang sangat variatif dan spesifik. Untuk itu, maka harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Primatani tentang apa itu kelembagaan, bagaimana metodologi untuk memasukkan aspek kelembagaan dalam perencanaan, bagaimana mengkaji sebuah kelembagaan, bagaimana metodologi mengembangkan kelembagaan, serta bagaimana pula menyusun indikator dan variabel untuk mengukur bahwa kelembagaan telah berjalan dengan baik.

1.2. Tujuan Penulisan Juknis

  1. Memberikan pemahaman tentang kelembagaan dalam kegiatan Primatani.
  2. Memberikan pedoman dalam memahami dan menganalisis kelembagaan.
  3. Memberikan panduan untuk menyusun rancang bangun kelembagaan, serta membuat tahapan dan langkah-langkah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan.
  4. Memberikan pedoman untuk menilai tingkat perkembangan dan mengukur keberhasilan dalam pengembangan kelembagaan.

1.3. Cakupan Juknis

Juknis ini mencakup berbagai hal terkait dengan kelembagaan dalam seluruh tahapan kegiatan Primatani, mulai dari pemahaman permasalahan kelembagaan dalam pelaksanaan PRA, mengukur kinerja kelembagaan dalam baseline survey, menyusun rancang bangun kelembagaan, serta implementasi dan mengukur keberhasilan dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dalam laboratorium agribisnis. Sebelum penjelasan yang bersifat teknis, juga disampaikan konsep kelembagaan secara ringkas.

1.4. Istilah dan Batasan

Kelembagaan = sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orangorang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (non formal institution), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (formal institution). Agar konsisten, dalam kegiatan Primatani hanya dikenal 8 kelembagaan yaitu: (1) kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) kelembagaan penyediaan permodalan, (3) kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) kelembagaan penyediaan air irigasi, (5) kelembagaan usahatani, (6) kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) kelembagaan pemasaran hasil pertanian, dan (8) kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dll). Tiap kelembagaan dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu secara individual (berstruktur lunak) atau secara kolektif (berstruktur keras).

Kelembagaan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) =adalah nama lain untuk menyebut ’sistem agribisnis” pada satu kawasan desa secara utuh, yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan (kelembagaan) dan lembaga yang menjalankannya.

Lembaga = atau dapat juga disebut ’organisasi’, adalah bentuk kelembagaan yang formal, dengan ciri memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Contoh lembaga di Primatani adalah kelompok tani, klinik agribisinis, koperasi, dan lain lain. Kelompok tani misalnya, dapat menjalankan fungsi penyediaan saprotan sampai dengan pemasaran hasil pertanian.

Elemen Kelembagaan AIP = unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kelembagaan AIP, dapat berupa lembaga formal maupun non formal.

Analisis kelembagaan = kegiatan mempelajari kelembagaan dengan mendalami berbagai hal yang terkait dalam kelembagaan, misalnya mengetahui historik perkembangannya, mengukur kapasitasnya, memahami perselisihan dan konflik, mengidentifikasi kepemimpinannya, manajemennya, permodalannya, dan lain-lain.

Rancang bangun kelembagaan = adalah dokumen perencanaan yang memuat susunan aktifitas yang berkaitan dengan sebuah lembaga, mulai dari apa kegiatan yang akan dilakukan, tujuan, kapan dilakukan, dan siapa yang melakukan.

II. KONSEP DAN PENGERTIAN KELEMBAGAAN

“Kelembagaan” merupakan satu konsep yang tergolong membingungkan, dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi. Dalam banyak literatur teoritis, baik berbahasa Inggris maupun Indonesia, istilah “kelembagaan” (social institution) selalu disilangkan dengan “organisasi” (social organization). Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan di antara para ahli. “What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist….. The term institution and organixation are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguityand confusion” 1. “…belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘social institution’……. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ….. ada pula yang ‘bangunan sosial’” 2.

Meskipun belum sepakat, namun dapat diyakini bahwa kelembagaan adalah social form ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata “kelembagaan” 3 menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constitued) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (ways) yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

————

1 Norman Uphhof. 1986. hal. 8. Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.
2 Soemardjan dan Soemardi, 1964. hal. 61. Soemardjan, Selo dan S. Soemardi. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan). Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
3 Dalam bahasa Indonesia, Koentjaraningrat (1997. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), mengusulkan istilah pranata sebagai padanan kata “institution”, dan pranata sosial untuk “social institution”.

Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Kelembagaan adalah kelompokkelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu. Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan-kelembagaan di bidang ekonomi, agama, dan lain-lain. Dunia selalu berisi kelembagaan-kelembagaan, dan semua manusia pasti masuk dalam satu atau lebih kelembagaan. Dalam bidang pembangunan pedesaan dan pertanian, kelembagaan umumnya dipersempit terutama hanya menjadi kelembagaan kelompok tani, koperasi, subak, kelompok petani peserta program, dan kelompok pengrajin.

Sebagian besar literatur hanya membanding-banding apa beda “kelembagaan” dengan “organisasi”. Setidaknya ada empat bentuk cara membedakan yang terlihat selama ini, yaitu:

  1. Kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern4. Menurut Horton dan Hunt: “… institution do not have members, they have followers” 5.
  2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas. Tjondronegoro: ”… lembaga semakin mencirikan lapisan bawah dan lemah, dan organisasi mencirikan lapisan tengah dengan orientasi ke atas dan kota” 6.
  3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinuum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga7. Pendapat ini sedikit banyak juga berasal dari dari Huntington yang menyatakan: “Organization and procedures vary in their degree of institutionalization……Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability” 8.
  4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan 9. Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan.

————

4 “Some institutional manifestations are indigenous or diffuse and thus are difficult to adress in terms of technical or financial assistance, so we are focusing on organizational structure or channels which have been, or could be, more readily institutionalized” (Uphhof, 1986. Hal. 8 )
5 Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. Sociology. Sixth Edition. McGraww-Hill Book Company; Sidney, Tokyo, dan lain-lain. Hal. 211.
6 Tjondronegoro, SMP. 1999. Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam: Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal. 22.

7 Uphoff, 1986. hal. 8.
8 Huntington, Samuel P. 1965. Political Development and Politic Decay. World Politics 17 (3). Hal. 378
9 Dari kacamata ekonomi, Binswanger dan Ruttan mengemukakan pandangan, bahwa: “An institution is usually defined as the set of behavioral rules that govern a particular pattern of section and relationship. An organization is generally seen as a decision making unit – a family, a firm, a bureau – that exercise control of resources….. the concept of institution will include that of organization” (Binswanger, Hans P. dan VW. Ruttan. 1978. Induced Innovation: Technology, Institutions and Development. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London. Hal. 329).

Kelembagaan mengandung dua aspek yakni ”aspek kultural” dan ”aspek struktural” 10. Aspek kultural terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan “jiwa” suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain 11. Sementara, aspek struktural lebih statis, yang berisi struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riel, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, klik, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain. Kedua aspek ini secara bersama-sama membentuk dan menentukan perilaku seluruh orang dalam kelembagaan tersebut. Keduanya, merupakan komponen pokok yang selalu exist dalam setiap kelompok sosial, dan berfungsi ibarat dua sisi mata uang.

———

10 Secara panjang lebar hal ini telah penulis bahas secara tersendiri dalam buku: Syahyuti. 2003. “Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian”. Dicetak oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
11 Misalnya Norman Uphoff (1992. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31. IIED, London) dan A. Fowler (1992. Prioritizing Institutional Development: A New Role for NGO. Centres for Study and Development. Sustainable Agriculture Programme Gatekeeper Series SA35. IIED, London) terbaca bahwa kelembagaan adalah “a complex of norms and behaviours that persist overtime by serving some socially valued purpose”. Juga Soejono Soekanto (1999. Sosiologi: Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Cet ke 28 ), yang menyatakan bahwa kelembagaan adalah sebagai jelmaan dari kesatuan norma-norma yang dijalankan.

Pada prinsipnya, sesuatu sosial relation dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:

  1. Komponen person. Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
  2. Komponen kepentingan. Orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
  3. Komponen aturan dan aturan. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
  4. Komponen struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

III. KELEMBAGAAN DALAM PRIMA TANI

Khusus untuk Prima Tani, maka yang disebut ”kelembagaan Prima Tani” pada prinsipnya adalah seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Tim Teknis di pusat, Balit dan Puslit, BPTP, dinas-dinas, Pemda, LSM, organisasi massa, pedagang benih, pedagang pupuk, pedagang gabah, pedagang ternak, petani, kelompok tani, klinik agribisnis, dan lain-lain. Tingkat intensitas interaksi di antara banyak pihak ini pun berbeda-beda. Jadi, kita pun dapat membagi-bagi lagi mereka atas banyak kelembagaan, misalnya ”kelembagaan pusat” yang terdiri dari Kepala Badan, para Kepala Pusat, Tim Teknis, dll; serta ”kelembagaan pelaksana” yang terdiri atas BPTP, dinas-dinas, instansi Pemda, kelompok tani, dll.

Di tingkat pelaksana, kelembagaan dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu kelembagaan tingkat stakeholders, kelembagaan tingkat BPTP, dan  kelembagaan AIP di tingkat lapang.

3.1. Kelembagaan tingkat Stakeholders

Pada prinsipnya, kelembagaan tingkat stake holders Prima Tani terentang mulai dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, organisasi pelaksana Primatani juga bersifat lintas institusi lingkup Departemen Pertanian, yang bermitra dengan institusi terkait di luar Departemen Pertanian. Hal ini sudah diformalkan sesuai dengan SK Menteri Pertanian No………………………

Organisasi di tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian, organisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati masing-masing, dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai focal point-nya. Dalam penyusunan organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten, BPTP harus proaktif sebagai pengambil inisiatif pertemuan dan mengonsultasikannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing. Pada intinya anggota organisasi ini terdiri atas unsur pemda, lembaga-lembaga tani, penyuluh, peneliti/pengkaji, dan pengusaha agribisnis.

0t1

3.2. Kelembagaan tingkat BPTP

Di tingkat lebih rendah, terdapat kelembagaan tingkat BPTP, yang merupakan lembaga tingkat pelaksana secara langsung. Pada tabel berikut diperlihatkan pihak dan peran yang dijalankan masing-masing.

0t2

Seluruh pihak yang terlibat pada tingkat ini dapat menyusun matrik kegiatan, sebagai pedoman dalam aktifitas sehari-hari. Matrik kegiatan semestinya disusun dalam 5 tahun. Berikut dipaparkan contoh susunan matrik kegiatan selama setahun.

0t3

3.3. Kelembagaan tingkat Laboratorium Agribisnis

Dalam kegiatan Primatani ini, kelembagaan di tingkat lapang disebut dengan “Laboratorium Agribisnis” atau disebut dengan “Kelembagaan Agribisnis Industrial Pedesaan” (AIP). Kelembagaan di tingkat ini membutuhkan perhatian yang lebih mendalam dibandingkan kelembagaan di atasnya, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Lembaga-lembaga yang dapat berada dalam sebuah kelembagaan AIP adalah lembaga-lembaga ekonomi pedesaan yang terlibat langsung dalam Prima Tani, di antaranya adalah: kelompok tani, koperasi, klinik agribisnis, kelompok arisan warga, kelompok simpan pinjam, kelompok pengguna air irigasi (P3A), kelompok pengolah hasil, dan lain-lain. Jadi, apa yang dimaksud dengan “kelembagaan AIP” adalah sejumlah lembaga-lembaga yang lebih kecil dan otonom, yang saling terkait satu sama lain secara fungsional, yang menggerakkan sistem agribisnis di lokasi Primatani.

IV. KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN AGRIBISNIS INDUSTRIAL PEDESAAN (AIP)

Pengembangan agribisnis diarahkan untuk melakukan proses transformasi struktur agribisnis dari pola dispersal menjadi pola industrial. Dalam agribisnis pola industrial, setiap perusahaan agribisnis tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam asosiasi horizontal. Setiap perusahaan memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur produk vertikal (dari hulu hingga hilir) dalam satu kelompok usaha yang selanjutnya disebut sebagai unit Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP).

AIP merupakan model inovasi agribisnis yang digunakan dalam Prima Tani, dimana keluaran akhir Prima Tani adalah terbentuknya unit Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) dan Sistem Usahatani Intensifikasi dan Diversifikasi (SUID). AIP dan SUID merupakan representasi industri pertanian dan usahatani berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu kawasan pengembangan. Pada kawasan dimaksud tercermin pengembangan agribisnis lengkap dan padu padan antarsubsistem, yang berbasis agroekosistem, dan mempunyai kandungan teknologi dan kelembagaan lokal yang diperlukan.

Di lokasi dengan AIP yang sudah matang akan terlihat di antaranya:

  1. Sebagian besar produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan mutu termasuk konsistensinya dan dalam jumlah cukup.
  2. Sebagian besar petani mengadopsi teknologi yang diimplementasikan.
  3. Munculnya petani-petani progresif sebagai agen pembaharuan pertanian.
  4. Sebagian besar petani menikmati nilai tambah secara proporsional.
  5. Sebagian besar petani berkembang usahanya yang dapat dilihat dari kemampuan memupuk modal untuk pembiayaan operasional, tabungan, dan investasi.
  6. Sebagian besar petani mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah fluktuasi harga hasil usahataninya.
  7. Hasil pertanian mempunyai daya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.

Setidaknya ada tiga ciri AIP yang sudah matang, yaitu:

  1. Lengkap secara fungsional. Seluruh fungsi yang diperlukan dalam menghasilkan, mengolah, dan memasarkan produk pertanian hingga ke konsumen akhir (alur produk vertikal) dapat dipenuhi.
  2. Satu kesatuan tindak. Seluruh komponen atau anggota melaksanakan fungsinya secara harmonis dan dalam satu kesatuan tindak.
  3. Ikatan langsung secara institusional. Hubungan di antara seluruh komponen atau anggota terjalin langsung melalui ikatan institusional (nonpasar).

Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) berusaha untuk menumbuhkan dua aspek pokok yaitu:

  1. Menumbuhkan seluruh elemen lembaga agribisnis, di antaranya berupa kelembagaan produksi pertanian, kelembagaan penyediaan sarana produksi, jasa alsintan, jasa penyuluhan, pelayanan informasi, dan pelayanan permodalan, dan lain-lain.
  2. Menumbuhkan keterkaitan fungsional yang harmonis dan keterkaitan institusional yang saling menguntungkan di antara pelaku agribisnis, terutama antara petani dan pelaku agribisnis lainnya.

Untuk mewujudkan kelembagaan AIP yang operasional maka dibutuhkan serangkaian kegiatan penumbuhan kelembagaan secara efektif dan efisien untuk seluruh elemen, serta penumbuhan keterkaitan fungsional dan institusional yang harmonis di antara elemen tersebut. Dalam tulisan ini dikemukakan aspek-aspek yang berkaitan dengan penumbuhan kelembagaan tersebut. Informasi yang dikemukakan bersifat dinamis, dalam arti dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi setempat.

4.1. Elemen dalam Kelembagaan AIP

Gambar 1 memperlihatkan elemen kelembagaan AIP yang akan dikembangkan melalui pelaksanaan Prima Tani. Seluruh elemen lembaga tersebut saling terkait satu sama lain dan membentuk satu unit AIP di setiap lokasi Prima Tani.

0g1

Gambar 1. Jaringan Kelembagaan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP)

4.2. Penumbuhan Keterkaitan Antar Elemen dalam Kelembagaan AIP

Keterkaitan antar elemen AIP di lapangan perlu ditumbuhkan melaui upaya khusus. Paling tidak ada tiga aspek yang dibutuhkan, yaitu:

  1. Penumbuhan keterkaitan fungsional antar elemen kelembagaan AIP. Setiap elemen kelembagaan AIP tidak hanya harus berfungsi, namun antar elemen harus memiliki keterkaitan hubungan fungsional. Sebagai gambaran, di suatu tempat bisa ditumbuhkan lembaga permodalan dan penyuluhan. Jika kedua lembaga tadi tidak berfungsi mendukung lembaga produksi, maka dapat dikatakan bahwa keduanya tidak memiliki keterkaitan fungsional. Setelah semua elemen kelembagaan AIP berhasil ditumbuhkan, seluruh elemen tersebut harus memiliki keterkaitan fungsional. Penumbuhan elemen lembaga pengolahan, pemasaran dan permodalan yang terkait fungsional dengan lembaga produksi; bisa dipandang sebagai kunci dibangunnya keterkaitan fungsional antar elemen.
  2. Penumbuhan keterkaitan institusional antar elemen kelembagaan AIP. Tumbuh dan terbentuknya keterkaitan fungsional antar elemen kelembagaan AIP dinilai belum mencukupi, karena masing-masing elemen bisa jadi hanya berorientasi untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka keterkaitan fungsional antar elemen diperkirakan akan rentan terhadap dinamika pasar dan aksi sepihak satu atau lebih elemen kelembagaan AIP yang kontra produktif. Oleh sebab itu, keterkaitan fungsional antar kelembagaan AIP harus ditempatkan dalam bingkai hubungan keterkaitan institusional. Dalam kaitan ini, keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP harus tercermin dalam hubungan sharing system yang adil berdasar kesepakatan bersama.
  3. Pembuatan aturan main bersama antar elemen kelembagaan AIP. Aturan main berfungsi sebagai panduan bersama antar elemen kelembagaan AIP ataupun panduan intern antar anggota dalam satu elemen kelembagaan AIP. Dalam aturan main dirumuskan juga sanksi jika ada pelanggaran terhadap panduan yang telah disepakati bersama, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban masing-masing elemen dan juga masing-masing anggota dalam satu elemen. Mengingat aturan main adalah panduan bersama, maka harus dibuat bersama oleh semua anggota dalam satu elemen kelembagaan AIP. Aturan main antar elemen kelembagaan AIP dibuat oleh perwakilan dari masing-masing elemen AIP, dengan melibatkan aparat BPTP, pemda, pakar lokal dan tokoh masyarakat. Aturan main tidak bisa dibuat sekali jadi, tapi membutuhkan proses modifikasi dari waktu ke waktu. Hal ini perlu dilakukan agar aturan main memiliki kesesuaian dengan perkembangan mental anggota yang terlibat dalam elemen AIP, perubahan iklim usaha, kebijakan pemda, dan aspek sosio-ekonomi-budaya yang belum diperhitungkan sebelumnya. Aturan main yang perlu dibuat secara khusus adalah yang menyangkut (1) pembagian resiko, (2) penentuan harga, (3) sistem pembayaran, (4) cara transaksi, (5) sistem pemilikan usaha, dan (6) cara memperoleh modal dan penentuan harga modal. Aturan main dibuat agar permasalahan antar anggota atau antar elemen kelembagaan AIP bisa diselesaikan secara kelembagaan.

4.3. Tolok Ukur Keberhasilan

Keberhasilan penumbuhan kelembagaan AIP harus bisa dirasakan oleh masyarakat dan sekaligus diukur secara obyektif. Beberapa indikatornya adalah:

  1. Diukur dari tingkat kelengkapan elemen kelembagaan AIP yang terbentuk, yaitu:
    a. Belum ada. Belum ada satupun elemen kelembagaan AIP yang terbentuk.
    b. Belum lengkap. Sudah terbentuk satu atau lebih elemen kelembagaan AIP, namun belum semua elemen kelembagaan AIP terbentuk.
    c. Sudah lengkap. Semua elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk.
  2. Diukur dari tingkat keberfungsian elemen kelembagaan AIP yang terbentuk, yaitu:
    a. Belum berfungsi. Elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk namun belum berfungsi.
    b. Berfungsi sebagian. Satu atau lebih elemen kelembagaan AIP telah berfungsi, namun belum semuanya berfungsi.
    c. Berfungsi sepenuhnya tapi belum terintegrasi. Semua elemen AIP telah berfungsi, namun belum sepenuhnya memiliki keterkaitan fungsional.
    d. Berfungsi sepenuhnya dan sudah terintegrasi. Semua elemen kelembagaan AIP telah berfungsi, dan antar elemen kelembagaan AIP sudah memiliki keterkaitan fungsional
  3. Diukur dari tingkat keterkaitan insititusional antar elemen kelembagaan AIP, yaitu:
    a. Sama sekali belum terbentuk. Keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk, namun keterkaitan institusionalnya sama sekali belum terbentuk.
    b. Sudah terbentuk sebagian. Keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk, namun keterkaitan institusional yang terbetuk baru 2 atau 3 elemen kelembagaan AIP.
    c. Sudah sepenuhnya terbentuk. Keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk, dan keterkaitan institusionalnya secara keseluruhan juga sudh terbentuk
  4. Diukur dari tingkat perkembangan kewirausahaan setempat, yaitu:
    a. Kewirausahaan sama sekali belum bisa ditumbuhkan. Tidak satupun elemen kelembagaan AIP yang mampu meningkatkan efisiensinya secara ekonomi.
    b. Kewirausahaan sudah tumbuh, namun belum optimal. Satu atau lebih elemen mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, namun secara keseluruhan kelembagaan AIP belum mampu meningkatkan efisiensi ekonominya.
    c. Kewirausahaan sudah tumbuh optimal. Seluruh atau sebagian besar elemen AIP mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, dan secara keseluruhan kelembagaan AIP secara progresif juga telah mampu meningkatkan efisiensi ekonominya.

4.4. Prinsip Dasar Penumbuhan Kelembagaan AIP

Penumbuhan eleman atau lembaga dalam kelembagaan AIP dilaksanakan dengan 10 prinsip dasar, sebagai berikut:

  1. Prinsip bertolak atas kenyataan yang ada (existing condition). Tiap masyarakat memiliki sejarahnya sendiri. Kondisi yang ada harus menjadi dasar pengembangan.
  2. Prinsip kebutuhan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: apakah memang perlu sebuah lembaga? Apakah, masyarakat memang sungguhsungguh membutuhkan? Apakah itu lebih ekonomis? Jika tidak perlu, mungkin dapat disatukan dengan lembaga lain. Contoh, jika koperasi sudah mampu menyediakan permodalan, mungkin di kelompok tani tidak perlu lagi dibuat unit pengembangan simpan pinjam.
  3. Prinsip berpikir dalam kesisteman. Selalulah mengimajinasikan sistem ”laboratorium agribisnis” secara keseluruhan. Apapun kelembagaan yang dibangun di dalamnya mestilah didasarkan kepada analisa sistem tersebut. Jangan berpikir parsial dan temporal.
  4. Prinsip partisipatif. Pada hakekatnya, seluruh keputusan dan aksi haruslah merupakan kesepakatan semua pihak. Pembentukan kelembagaan yang didasarkan atas keinginan dan kesadaran sendiri tentu akan menumbuhkan rasa memiliki yang sesungguhnya.
  5. Prinsip efektifitas. Kelembagaan hanyalah alat, bukan tujuan. Jadi, berpikirlah pada hasil akhir. Membangun kelembagaan (baru atau revitalisasi yang lama) harus dapat diposisikan sebagai salah satu langkah menuju tujuan tersebut.
  6. Prinsip efisiensi. Pertimbangan dalam memilih kelembagaan adalah keefisienan. Apakah dengan membentuk satu lembaga baru akan lebih murah, lebih mudah, dan lebih sederhana? Keefisienan mencakup dua kategori, yaitu secara keseluruhan, atau secara bagian per bagian.
  7. Prinsip felksibilitas. Tidak ada acuan baku. Bagaimana kelembagaan akan dibentuk harus sesuai dengan sumberdaya yang ada, kondisi yang dihadapi, keinginan dan kebutuhan petani, serta kemampuan petugas pelaksana.
  8. Prinsip orientasi pada nilai tambah atau keuntungan. Opsi yang dipilih adalah yang mampu memberikan nilai tambah atau keuntungan paling besar bagi seluruh pelaku agribisnis yang terlibat, terutama pelaku di pedesaan.
  9. Prinsip desentralisasi. Setiap sel dalam sistem harus mampu beroperasi dengan kewenangan cukup, sehingga kreatifitasnya dapat berkembang optimal.
  10. Prinsip keberlanjutan. Pada akhirnya model harus mampu membangun kekuatannya sendiri dari dalam. Ia akan tetap mampu beroperasi, meskipun input atau dukungan dari luar berkurang.

Mengacu pada 10 prinsip dasar di atas maka penumbuhan kelembagaan AIP memiliki dua sifat yaitu: (a) penumbuhan elemen kelembagaan AIP tidak harus sama di setiap lokasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas sumberdaya dan budaya setempat, dan (b) elemen lembaga yang dikembangkan tidak harus bentukan baru tetapi dapat merupakan pengembangan dari elemen lembaga yang sudah ada.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: