Kelembagaan DAS

Soekrasno Sastro Hardjono

KELEMBAGAAN PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH SUNGAI CILIWUNG – CISADANE UNTUK MASA DEPAN

Oleh : Ir. Soekrasno Sastro Hardjono Dipl, HE.

Disajikan dalam acara Seminar “Krisis Air di Jakarta: Tinjauan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Ciliwung-Cisadane”.

I. Latar Belakang

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu :

  1. wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
  2. wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
  3. Wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

Wilayah sungai Ciliwung – Cisadane yang mencakup 3 provinsi serta 7 kabupaten/kota yakni : Jawa Barat, DKI Jaya, Banten, Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi merupakan salah satu contoh kongkrit dari phenomena tersebut.

Strategisnya peran dan fungsi yang disandang Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane baik sebagai penyedia air baku untuk berbagai kepentingan, penggelontoran kota dan terlebih-lebih sebagai pengendali banjir sangat terasa. Dampak negatif yang ditimbulkan cukup besar menimbulkan kerugian baik jiwa, harta dan kerusakan prasarana, namun dilain pihak potensi yang dikandungnya belum mampu dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Agaknya peran dan fungsi tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Padahal dilain pihak ada tuntutan pelaksanaan kebijakkan pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan prinsip transparansi, demokrasi, akuntabilitas dan otonomi daerah. Substansi pokok yang harus menjadi perhatian antara lain :

  1. Alokasi air untuk berbagai sector yang mengalami kelangkaan local (local scarcity) akibat bertambahnya penduduk dan kebutuhan air non-irigasi.
  2. Tidak memadainya akses pasokan air bersih dari institusi pengelola, sementara prasarana penyedia air bersih perkotaan tidak kunjung mampu melayani perkembangan yang pesat.
  3. Tekanan terhadap lingkungan yang timbul akibat perencanaan yang tidak mengikuti prosedur dan kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan factor social budaya setempat.

Atas dasar hal-hal tersebut untuk dapat memenuhi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang telah mengantisipasi semangat reformasi, tidak bisa tidak harus terbentuk suatu Institusi Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang kuat.

II. Isu-isu

Berbagai isu yang ada di wilayah sungai Ciliwung – Cisadane adalah:

Suplai Air

Karakteristik suplai air di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya terutama di bagian tengah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi dan merupakan daerah yang perkembangan ekonominya sangat meningkat (dari rata-rata di wilayah SWS Ciliwung-Cisadane) mengalami kekurangan air. Untuk mendukung perkembangan diperlukan suplai dari wilayah sungai sekitarnya khususnya dari wilayah sungai Citarum.

Wilayah Sungai Citarum adalah wilayah sungai terbesar ketiga dan merupakan wilayah sungai terpenting di Indonesia. Wilayah Sungai ini melayani kebutuhan multi-guna, sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan DKI Jakarta serta meledaknya urbanisasi dan perkembangan industri.

Secara potensial dalam kurun waktu 25 tahun, selain wilayah sungai ini mempunyai tingkat aliran yang tinggi juga wilayah sungai ini ada dalam kawasan krisis air dan mempunyai tingkat perencanaan air yang tertinggi di Indonesia.

Sementara seluruh wilayah sungai berlokasi di Propinsi Jawa barat, dilain pihak justru masih merupakan sumber terbesar pasokan air baik untuk perkotaan dan industri melalui transfer antar wilayah sungai, memenuhi cepatnya pertumbuhan Jakarta dan kawasan JABOTABEK. Lembaga Pengelolaan Sumber daya air yang ada di Wilayah Sungai Citarum, terdiri dari Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Citarum sebagai Lembaga Pemerintah Pusat. Perum Jasa Tirta II dan Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat. Sedangkan di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane yang mencakup 3 propinsi, terdapat banyak institusi pengelola.

Koordinasi diantara Lembaga-lembaga ini sangat lemah, untuk mampu berperan mengimbangi pertumbuhan dan kepentingan strategis dari perekonomian Indonesia. Komplektisitas permasalahan seperti tidak terpenuhinya kebutuhan akan air, degradasi lingkungan, terbatasnya potensi penyediaan air, kesemuanya mengisyaratkan perlunya kelembagaan dan koordinasi yang mantap untuk perencanaan yang efisien, pembangunan serta pengelolaan sumber daya air di  wilayah sungai Ciliwung-Cisadane.

Pemakaian air tanah sangatlah intensif baik dari akuifer dangkal maupun akuifer dalam. Kasus tersebut terjadi di DAS Ciliwung bagian hilir/wilayah DKI, oleh sebab itu perlu mengintegrasikan pengelolaan air tanah dan air permukaan, khususnya untuk berbagai alternatif pemenuhan kecukupan air tanah. Dari gambaran keseimbangan air menunjukkan bahwa kuantitas air perlu dikelola bersama. Pemakaian air tanah, meskipun kuantitasnya lebih sedikit, sangatlah berarti untuk suplai air untuk masyarakat setempat. Kebijakan yang berkaitan dengan kuantitas air tanah (alokasi, pemberian ijin) dapat dikelola baik oleh Kimpraswil/Dinas Pengairan Propinsi namun demikian secara teknis yang berkaitan dengan penetapan sumur-sumur/sumur bor dan kaitannya dengan informasi geologi, dapat ditetapkan bersama dengan Departemen Pertambangan dan Sumberdaya Mineral.

Pemakaian air tanah yang berlebihan memberi dampak lingkungan yang kurang baik perlu dikendalikan secara serius dan kalau perlu digantikan dengan air permukaan. Namun demikian sesungguhnya pemanfaatan potensi air di WS Ciliwung-Cisadane sendiri belum dioptimalkan. Kualitas air di WS ini terus mengalami penurunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai air baku. Untuk inilah diperlukan adanya institusi yang kuat dan terpadu untuk mengatasi dan mengupayakan perbaikan kualitas air dan fluktuasi aliran air, khususnya DAS Ciliwung. Kalau hal ini dilakukan maka ketersediaan air DAS Ciliwung akan dapat membantu mengurangi kebutuhan transfer air dari WS sekitarnya.

Pengendalian Banjir

Banjir di DAS Ciliwung dan khususnya di wilayah Jakarta bagian hulu merupakan permasalah yang cukup pelik di beberapa tahun terakhir ini. Kondisi ini merupakan kombinasi dari berbagai akibat yang ditimbulkan oleh :

  • Amblesan tanah ( land subsidence) khususnya di wilayah Jakarta bagian utara yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebih; wilayah ini terletak pada daerah yang rata dan rendah ( kurang lebih 15.000 ha terletak 2 m dibawah permukaan air laut), dan relatif terkena dampak aliran balik dari laut, khususnya pada saat pasang;
  • Meningkatnya urbanisasi dan berkaitan dengan permukaan tanah yang tidak lolos air ( impermeable) , berakibat pada infiltrasi yang relatif kecil dan akan mempercepat aliran permukaan, untuk itu perlu meningkatkan kapasitas drainase yang saat ini belum tersedia
  • Terabaikannya pemeliharaan fasilitas drainase yang ada; floodway, sungai dan berbagai saluran utama yang telah mengalami pengurangan kapasitas oleh adanya kombinasi agradasi dasar sungai,
  • Meningkatnya puncak banjir dari DAS bagian hulu akibat meningkatnya urbanisasi dan hilangnya daerah resapan air.

Mekanisme terjadinya banjir yang terjadi di daerah studi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

  • Masalah drainase internal : yang disebabkan oleh berkurangnya kapasitas drainase terhadap hujan setempat; hal ini disebabkan oleh berkurangnya fungsi saluran drainase  karena sampah, pendangkalan dan bahkan ada yang tertutup akibat kurangnya pemeliharaan.
  • Eksternal drainase : puncak banjir dari luar daerah banjir yang melimpah dari sungai akan mengakibatkan genangan di daerah banjir. Hal ini berkaitan dengan puncak banjir yang berasal dari DAS di hulu Sungai Ciliwung dan melimpah di wilayah Jakarta. Sebagaimana telah disebutkan di atas diakibatkan alih fungsi daerah resapannya.Untuk mengatasi hal tersebut memerlukan penanganan yang menyangkut berbagai pihak terkait. Keberadaan institusi pengelola yang kuat mencakup kawasan hulu dan hilir sangat diperlukan.

Lingkungan dan Konservasi

Pada beberapa lokasi yang ada di beberapa wilayah menunjukkan adanya permasalahan kualitas air, khususnya berkaitan dengan usaha perlindungan sumber air baku dan berbagai suplai. Upaya yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan mengolah limbah terlebih dahulu.

Organisasi yang menanganinya juga merupakan suatu tantangan besar. Kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan kualitas air saat ini harus juga memasukkan upaya pengelolaan kualitas air disamping untuk pengendalian polusi. Standarisasi dalam berbagai undang-undang yang baru perlu dilihat berkaitan dengan otoritas tanggung jawab setempat (pemerintahan pada tingkat nasional, propinsi atau kabupaten). Dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa penetapan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan kulitas air memberikan kebebasan dan tergantung pada kapasitas dan tingkat pengetahuan dari masing-masing penyelenggara administrasi setempat berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian polusi, khususnya di tingkat kabupaten. Hal inipun menunjukkan perlunya pembentukan suatu institusi pengelola yang terpadu, yang mampu menyelenggarakan pengelolaan kualitas air secara lintas kabupaten dan lintas propinsi.

Pengelolaan Sumberdaya Air & Perencanaan Tata Ruang

Berkaitan dengan pengembangan ruang di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane diusulkan untuk melakukan mengembangkan sumber daya air di wilayah sungai dengan menyusun rencana tata ruang yang terkoordinasi. Konservasi untuk wilayah sungai yang sangat terkait dengan perencanaan tata ruang perlu dikembangkan dengan menerima adanya keterbatasan lingkungan dan meminimalkan dampak banjir pada masing-masing wilayah.

Implementasi untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya air dan perencanaan tata ruang dalam pengelolaannya akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Hal ini sangat tergantung pada koordinasi antar disiplin dan antar wilayah, khususnya dalam melibatkan berbagai partner dalam prosesnya. Kesempatan yang bagus berkaitan dengan kasus ini perlu melakukan program konservasi pada DAS Ciliwung hulu. Kasus ini harus dilaksanakan dengan menggabungkan pengelolan sumberdaya air, perencanaan tata ruang dan isu keuangan, dan beberapa hal perlu diperhatikan dimasa yang akan datang antara lain adalah :

  • Adanya proyek yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan partisipasi masyarakat ;
  • Mendifinisikan secara baik pembagian peran bersama antar hulu-hilir sungai berkaitan degan pembiayaan –keuntungan bersama;

III. Institusi Ciliwung-Cisadane di masa depan

Pasal 12 UU No 7 tahun 2004 menyatakan bahwa pengelolaan air didasarkan pada wilayah sungai. Mengingat hal tersebut di atas sangat diperlukan adanya Institusi Pengelola Sumber Daya Air di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane yang “power full” dan mampu melaksanakan prinsip “one river, one plan, and one integrated management”. Walaupun UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air tidak secara spesifik menyebutkan bentuk tertentu dari badan pengelola itu harus berupa apa. Hal ini dikemukakan mengingat banyaknya tugas pengelolaan sumber daya air yang tersebar di berbagai Institusi seperti : Balai PSDA, PIPWS, Dinas PU Kabupaten/Kota dan lain-lain. Tampaknya keadaan ini perlu ditata ulang, sehingga tidak terlalu banyak Institusi pada wilayah kerja yang sama menangani obyek kerja yang sama pula. Atau Role-sharing / pembagian tugas diantara Instansi diatas harus diatur, sehingga jelas “siapa” berbuat apa.

Undang – Undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air menyatakan Rencana PSDA W.S. sebagai dokumen dasar untuk referensi bagi semua kegiatan yang tergantung pada maupun berpengaruh terhadap SDA di W.S. Rencana PSDA mencakup Rencana Induk, Program Jangka Menengah, dan Rencana Kegiatan Jangka Pendek (tahunan). Dari dokumen-dokumen tersebut, Rencana Induk PSDA adalah dokumen pengelolaan strategis. Rencana Induk berkaitan dengan intervensi baik structural (prasarana fisik SDA) maupun non-struktural (pengendalian kegiatan di sector-sektor lain sejauh berpengaruh pada SDA). Untuk mengadakan komitmen yang kuat pada Rencana Induk (dan khususnya untuk identifikasi dan koordinasi intervensi-intervensi nonstruktural) Institusi pengelola SDA Wilayah Ciliwung-Cisadane ini harus tampil sebagai suatu institusi yang kuat sebagai “penjaga” Rencana Induk.

Adapun yang merupakan fungsi pengelolaan SDA pada Institusi pengelola SDA di W.S. Ciliwung-Cisadane adalah pelaksanaan tugas pokok yang komplementer dengan fungsi-fungsi pengelolaan teknis/operasional pada instansi-instansi yang selama ini sudah ada. Dimaksudkan dengan tugas-tugas pokok institusi pengelola SDA Wilayah Ciliwung-Cisadane adalah :

  1. Menyusun rencana pengelolaan W.S yang menyeluruh dan terpadu.
  2. Mengembangkan dan menyelenggarakan suatu proses perencanaan terpadu yang meliputi semua pihak terkait.
  3. Menyelenggarakan konsultasi dengan Dewan SDA.
  4. Menyelenggarakan koordinasi sehari-hari sepanjang dan diantara semua tahap-tahap proses pembangunan (dari persiapan melalui perencanaan, konsultasi, pemrograman, pelaksanaan dan OP, sampai evaluasi);
  5. Mengembangkan dan menyelenggarakan suatu struktur pemeriksaan dan pelaporan untuk mengawasi pelaksanaan rencana seperti dilakukan oleh instansi-instansi di semua tingkat pemerintahan dan jurisdiksi (termasuk pengaturan kegiatan sector swasta);
  6. Menyiapkan materi koordinasi pelaksanaan semua program-program pembangunan yang diusulkan oleh instansi-instansi daerah dengan berpedoman pada Rencana Induk PSDA.
  7. Merekomendasikan sanksi administratip (misalnya tentang pembiayaan kegiatan dalam sector lain) yang dapat diberikan kepada instansi/daerah atas kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Induk PSDA (termasuk kegiatan di sector-sektor di luar sector air, tetapi yang berpengaruh pada SDA);
  8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Induk, dan menyelenggarakan pemutakhiran data secara berkala.
  9. Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Dimaksudkan dengan Institusi Pengelola SDA di W.S Ciliwung – Cisadane yang power full adalah karena :

  1. Adanya pembentukan Dewan SDA W.S. lintas Propinsi yang karena keanggotaannya didukung oleh semua unsur dari 3 Propinsi terkait. Sehingga keputusannya bersifat mengikat.
  2. Perumusan Rencana Induk yang dihasilkan dengan persutujuan Dewan SDA pada angka 1 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteeri Kimpraswil juga memperkuat posisi Institusi Pengelola sebagai Penyelenggara Rencana Induk karena Institusi Pengelola kemudian dilengkapi dengan kewenangan monitoring, Evaluasi penegakan hukum dll.
  3. Institusi pengelola akan menyiapkan kesepakatan bersama antara daerah dan pemerintah tentang pelaksanaan RIPSDA dan meyakinkan bahwa kegiatan disemua sektor lain direncanakan dan dilaksanakan sejalan dengan RIPSDA.
  4. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas, institusi ini berperan dengan tingkat eselon yang memadai sehingga dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.
  5. Kewenangan untuk pemungutan dan pemakaian langsung dana operasional melalui iuran penggunaan air, mungkin di kemudian hari dapat dilaksanakan oleh institusi ini sesuai peraturan perundangannya.

IV. Struktur Rencana.

Kegiatan perencanaan merupakan suatu tahapan awal yang sangat penting karena perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan propinsi, disusunlah Pola Pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan harus ditetapkan oleh yang mempunyai wewenang sesuai Undang-undang Sumber daya air. Untuk wilayah sungai lintas propinsi seperti WS Ciliwung-Cisadane, maka kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan berada pada Pemerintah Pusat (cq menteri yang membidangi sumber daya air, yaitu Menteri Kimpraswil). Pola sebagai strategi pengelolaan berdasarkan Kebijakan Nasional SDA dan Kebijakan Propinsi, harus ditetapkan lebih dulu dengan persetujuan wadah koordinasi stakeholder yaitu Dewan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. Rencana pengelolaan sumber daya air harus didasarkan atas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Rencana ini disusun berdasarkan Pola Pengelolaan SDA.

Struktur perencanaan pengelolaan sumber daya air diatas terdiri dari :

  1. Rencana Induk Pengelolaan sumber daya air
  2. Program pengelolaan sumber daya air
  3. Rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air

Rencana Induk Pengelolaan sumber daya air merupakan rencana jangka panjang yang memuat pokok-pokok rencana program konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air di wilayah sungai. Program pengelolaan sumber daya air merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pengelolaan sumber daya air yang telah dikaji dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam jangka menengah dengan disertai indikasi pembiayaan serta pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Rencana Kegiatan pengelolaan sumber daya air merupakan satuan rencana jangka pendek yang disusun untuk melaksanakan program pengelolaan sumber daya air yang telah dilengkapi dengan rincian anggaran biaya dan organisasi pelaksanaannya. Pola dan Rencana Pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai, artinya satu wilayah sungai mempunyai satu rencana pengelolaan, sesuai dengan azas “ One river, one plan, one integrated management”

Rencana pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai yang permasalahannya tidak terlalu kompleka dapat disusun sekaligus untuk semua unsur sumber daya air, seperti air irgasi, air baku rumahtangga, perkotaan & industri, ketenagaan, banjir, sedinentasi, kualitas air, dll. Namun untuk wilayah sungai yang memiliki permasalahan kompleks seperti Ciliwung-Cisadane, maka rencana pengelolaan dapat disusun untuk masing-masing unsur kegiatan tersebut di atas, dengan tetap berdasarkan pada Pola pengelolaan sumber daya air, yang sudah merupakan kesepakatan bersama. Rencana Pengelolaan ini juga harus ditetapkan oleh yang memiliki wewenang dengan persetujuan Dewan SDA wilayah sungai.

Selanjutnya institusi pengelola di wilayah sungai harus menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Pengelolaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini akan di awasi oleh Dewan SDA wilayah sungai sebagai wakil dari para stakeholder.

V. Opsi Institusi

Pelaksanaan dari hal-hal yang diuraikan dimuka dimanifestasikan dalam susunan organisasi
baik sebagai wadah kegiatan maupun sebagai tata kerja. Untuk sampai pada uraian tentang
Opsi Institusi, diawali dengan pegantar berupa pengelolaan pola pengelolaan sumber daya
air, yang diikuti dengan kerangka kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air,
samapai pada implikasi pelaksanaan tugas.

A. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, serta dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Pola pengelolaan sumber daya air ini didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Dengan demikian pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir.

B. Kerangka kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air yang serba komplek yang menyangkut kepentingan banyak sector memerlukan dukungan system kelembagaan yang kuat dan terstruktur. Ditinjau dari segi fungsi-fungsinya, system kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air secara garis besar dapat dipilah secara sederhana menurut fungsi yang terdiri atas lima unsure, yaitu :

  1. Regulator atau Pemerintah, yaitu institusi pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah para pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan/keputusan (misalnya di Daerah adalah : Gubernur, Bupati/Walikota dan para Kepala Dinas/Badan terkait yang menjadi sub ordinatnya).
  2. Operator, yaitu lembaga yang dibentuk dan berfungsi untuk melaksanakan operasi atau pengelolaan sehari-hari air,sumber air dan prasarana yang ada dalam suatu Wilayah Sungai, misalnya Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) ataupun Badan Usaha semacamPerum Jasa Tirta untuk pengelolaan air pada jaringan sumber-sumber air, Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi tanah atau sekarang bernama Balai Pengelola DAS untuk pengelolaan DAS. Lembaga ini dibentuk oleh Regulator, dengan tugas utama menjalankan keputusan regulator dalam pelayanan sumber daya air kepada masyarakat.
  3. Developer, yaitu lembaga yang berfungsi melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pengairan baik dari unsure pemerintah (misalnya Badan Pelaksana Proyek, BUMN, BUMD) maupun lembaga non pemerintah (investor). Peran lembaga ini, terutama diperlukan ketika terjadi ketidak seimbangan antara permintaan atau kebutuhan air dengan kemampuan menyediakan air, misalnya dalam pembangunan  bendungan dan pembangunan prasarana pengendali banjir atau jaringan irigasi.
  4. User atau Penerima manfaat, yaitu mencakup seluruh unsur masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang mendapat manfaat langsung maupun tak langsung dari jasa pengelolaan sumber daya air.
  5. Wadah koordinasi, yaitu wadah koordinasi yang berfungsi untuk menerima, menyerap dan menyalurkan aspirasi dan keluhan semua unsur stakeholders. Wadah ini bersifat perwakilan yang bertugas menyampaikan masukan kepada regulator sekaligus menyiapkan resolusi dan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah sumberdaya air. Keanggotaan badan ini tediri atas unsure pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar keterwakilan.

C. Opsi Institusi.

Dari uraian dimuka ditambah kenyataan bertambahnya penduduk Propinsi DKI Jaya. (12 juta siang hari dan 10 juta malam hari), perkembangan kegiatan Ekonomi, dan meningkatnya tuntutan pelayanan umum seperti pengendalian banjir, pengendalian kualitas air serta adanya kebutuhan kelestarian fungsi sumber daya air di daerah hulu, tidak bisa lain harus terbentuk lembaga pengelola sumber daya air yang kuat untuk wilayah sungai Ciliwung-Cisadane.

Menyikapi hal ini terdapat tiga (3) sikap dasar yang perlu dipertimbangkan yakni :

  1. Apakah Institusi Pengelola sumber daya air yang ada cukup memadai, sehingga tidak perlu penambahan apalagi perubahan .
  2. Apakah Institusi Pengelola sumber daya air yang ada karena peningkatan tuntutan tugas perlu dikembangkan.
  3. Apakah Institusi Pengelola sumber daya air justru malah harus diubah dan diganti dengan institusi yang baru.

Kalau hal ini diterapkan pada kasus pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Ciliwung- Cisadane maka akan terdapat keadaan sebagai berikut:

  1. Untuk bertahan tetap pada Institusi yang ada, tampaknya tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat tidak akan terpenuhi.
  2. Untuk mengganti Institusi yang ada, walaupun urgensi yang mendesak, akan bertemu dengan rambu-rambu pembatasan Organisasi, baik itu berupa Peraturan Pemerintah (misalnya: PP No 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Presiden, (misalnya : Keputusan Presiden No 68 tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan maupun Keputusan Menteri (misalnya : Keputusan MenPan No 63 tahun 1999 tentang : Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.

Sebagai alat bantu untuk mengetahui permasalahan secara menyeluruh, tergambarkan pada Matrix ‘Alokasi berbagai fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada saat ini’ dan Matrix ‘Rekomendasi Alokasi Berbagai Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air’. Matrix ini menggambarkan pelaksanaan fungsi pengelolaan SDA pada dewasa ini, dibandingkan pelaksanaan fungsi pengelolaan sumber daya air yang dikehendaki, sehingga kalau perubahan Institusi dirasa terlalu berat paling tidak harus dilakukan pengembangan organisasi.

Dengan demikian pilihan terjauh adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ini terdiri dari tiga (3) opsi, masing-masing tergambar sebagai berikut :

Opsi I : – Terbentuknya Balai PSDA lintas Propinsi, dimana eksistensi Balai PSDA tetap ada melalui penyaluran dana via tugas pembantuan. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri kimpraswil, dan 3 Gubernur banten, DKI, dan Jabar, maka balai PSDA lintas propinsi akan membawahi dan menkoordinasikan kegiatan ke 3 balai PSDA yang sudah ada. Balai hanya sebagai “operator”, di mana fungsi “developer” tetap pada Proyek Pelaksana.

Kelebihan :

  • Mudah dibentuk dengan SKB Menteri Kimpraswil dan 3 Gubernur.
  • Tidak merubah struktur Balai PSDA yang ada sekarang (Tugas Pembantuan).
  • SDM Daerah tetap berada dalam Balai PSDA.
  • Balai PSDA mudah menerima dana APBN maupun APBD.
  • Peran serta Daerah besar.

Kekurangan :

  • Balai PSDA Propinsi mempunyai 2 Komandan : Dinas PSDA dan Balai Lintas
  • Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan oleh Balai PSDA Lintas terhadap Balai
    PSDA lemah, karena Balai PSDA Lintas adalah UPT Pusat dibentuk berdasarkan
    Kepmen, sedang Balai PSDA adalah UPT Daerah dibentuk berdasarkan Perda
  • Koordinasi antara OP dan pembangunan lemah, karena balai terpisah dari Proyek
    Pelaksana
  • Balai tidak dapat memungut “revenue”.

Opsi II : Terbentuknya Balai PSDA Lintas Propinsi, dimana eksistensi Balai PSDA melebur menjadi Sub Balai PSDA Lintas Propinsi yang tunduk pada hubungan kerja melalui garis komando dari Balai PSDA Lintas Propinsi. Sub Balai PSDA menjadi unit di bawah Pusat, dibentuk dengan Kepmen Kimpraswil. Balai tetap hanya sebagai “operator”, di mana fungsi “developer” tetap pada Proyek Pelaksana.

Kelebihan :

  • Mudah dibentuk dengan SKB Menteri Kimpraswil dan 3 Gubernur.
  • Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan oleh Balai Lintas terhadap Sub Balai PSDA lebih kuat.
  • SDM Daerah dapat tetap dalam Sub Balai PSDA.

Kekurangan :

  • Merubah struktur Balai PSDA yang ada sekarang (menggabungkan 3 Balai PSDA), menjadi struktural Pusat, pembagian tugas Sub Balai tidak lagi berdasarkan wilayah kerjanya melainkan berdasarkan jenis kegiatan tugasnya.
  • Sub Balai PSDA tidak mudah menerima dana APBD.
  • Peran serta Daerah berkurang.
  • Koordinasi antara OP dan pembangunan masih lemah.
  • Balai tidak dapat memungut “revenue”.

Opsi III : Terbentuknya Badan Pelayanan Umum, yang menggabungkan pelaksanaanfungsi tugas sebagai “operator” dan sekaligus sebagai “developer” Disini Badan ini cukup “powerfull” karena dibentuk dengan Keputusan Presiden, menyandang Echelon I, dibiayai APBN dan pelaksanaan tugasnya menyeluruh sejak perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, evaluasi dan pengawasan, serta dapat memungut dan memanfaatkan “revenue”

Kelebihan :

  • Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan oleh Badan/Balai Lintas terhadap Sub Badan/Balai PSDA sangat kuat.
  • Koordinasi pelaksanaan antara perencanaan, pembangunan dan OP baik.
  • Badan Pelayanan Umum dapat memungut revenue, iuran, serta memanfaatkannya.

Kekurangan :

  • Mungkin perlu dibentuk dengan KEPRES .
  • Merubah struktur Balai PSDA yang ada sekarang, menjadi struktural Pusat.
  • SDM dalam Balai PSDA akan berubah karena harus menangani OP & pembangunan.
  • Badan tidak dapat menerima dana APBD.
  • Peran serta Daerah menjadi lemah.
Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: