Kelembagaan DAS

Ahmad Erani Yustika

NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS ATAU EKONOMI KELEMBAGAAN (DEFINISI, TEORI DAN APLIKASI)

Oleh: Ahmad Erani Yustika

Sumber: Orasi Ilmiah Ahmad Erani Yustika 4 Januari 2006 dalam Berita Jurnal FIA-UB

Harus diakui, saat ini aliran pemikiran ekonomi klasik/neoklasik menjadi sandaran bagi sebagian besar pengambil kebijakan ekonomi dalam merancang mekanisme dan kebijakan ekonomi. Lebih-lebih setelah era 1980-an, ketika liberalisasi menjadi bahasa tunggal pergaulan ekonomi internasional, pemikiran klasik/neoklasik mendapatkan tempat yang luas untuk merentangkan sayapnya.

Masa itu, ditandai oleh dua peristiwa penting. Ambruknya ekonomi sebagian negara berkembang, yang kemudian diobati dengan kebijakan penyesuaian struktural yang disponsori IMF dan Bank Dunia, yang tidak lain adalah paket kebijakan memaklumatkan pasar sebagai institusi penggerak kegiatan ekonomi. Dan transisi ekonomi beberapa negara Eropa Timur menuju mekanisme pasar, menggantikan paket ekonomi komando yang dipandu oleh negara. Momentum tersebut semakin disempurnakan ketika pada tahun 1994 perjanjian WTO (World Trade Organization) diratifikasi sebagai payung liberalisasi ekonomi. Dengan fasilitas tanpa batas dari WTO itulah bendera pemikiran klasik/neoklasik semakin berkibar kencang sebagai suar bagi seluruh pelaku ekonomi di dunia.

Ekonomi Kelembagaan Baru

Pada saat ini para ekonom memberikan perhatian besar pada seperangkat ide yang kemudian dikenal dengan istilah “ekonomi kelembagaan baru” (new institutional economics/NIE). Ide tersebut dikembangkan oleh para penulis mulai dekade 1930-an. Namun, hanya pada waktu terakhir ini saja kesamaan ide yang mereka usung itu kemudian dipertimbangkan menjadi satu payung yang bernama NIE. Secara garis besar, NIE sendiri merupakan upaya ‘perlawanan’ terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi neoklasik. Lebih dari itu, NIE sendiri memiliki para penyumbang pikiran dari beragam pengaruh politik (political persuasions).

Ronald Coase, satu dari founding fathers NIE, mengembangkan gagasan tentang organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual kebijakan kompetisi dan regulasi industri Amerika Serikat pada dekade 1960-an, yang menganggap semua itu bisa dicapai oleh kekebasan ekonomi dan kewirausahaan (economic and entrepreneurial freedom). Tetapi, NIE sendiri juga sangat atraktif bagi sebagian pemikir ‘sayap kiri’ (left-wing thinkers), yakni mereka yang merasa NIE bisa menyediakan dasar intelektual (teoritis) untuk menggoyang dominasi mazhab neoklasik, atau ekonomi pasar bebas (free-market economics).

Dengan begitu, NIE menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (non-market institutitons) dengan pondasi teori ekonomi neoklasik. Seperti yang North ungkapkan, NIE masih memakai dan menerima asumsi dasar dari neoklasik mengenai ‘kelangkaan’ dan ‘kompetisi’, tetapi menanggalkan asumsi rasionalitas instrumental (instrumental rationality); di mana asumsi tersebut membuat ekonomi neoklasik menjadi ‘teori bebas/nir-kelembagaan’ (institution-free theory). Oleh karena itu, sebagai langkah untuk menjalankan hal itu, NIE mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar (hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner, dan lain-lain) sebagai jalan untuk mengompensasi kegagalan pasar (market failure). Dalam pendekatan NIE, kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi (production externalities), dan barang-barang publik (public goods) diidentifikasi sebagai sumber terpenting terjadinya kegagalan pasar, sehingga meniscayakan perlunya kehadiran kelembagaan non-pasar.

Sebaliknya, dalam pendekatan neoklasik, ketiga variabel di atas diasumsikan tidak eksis, sehingga biaya-biaya transaksi (transaction costs) yang diasosiakan dengan variabel tersebut dianggap tidak ada. Di samping itu, literatur NIE juga menambahkan beberapa poin penting tentang kegagalan kelembagaan (institutional failures) yang menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan di banyak negara. Kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga (rules of third party enforcement) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk dapat menjalankan transaksi pasar.

Menurut Williamson sendiri, istilah NIE digunakan untuk memisahkan dengan istilah lain, yakni OIE (old institutional economics), yang dipelopori oleh Common dan Veblen. Mazhab OIE berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci dalam menjelaskan dan memengaruhi perilaku ekonomi, namun dengan sedikit analisis dan tanpa kerangka teoritis yang mumpuni. Pendekatan ini murni beroperasi di luar pendekatan ekonomi neoklasik dan tanpa menggunakan teori kuantitatif, di mana dari pendekatan kuantitatif tersebut biasanya suatu generalisasi diambil atau pilihan-pilihan kebijakan yang tepat dapat dibuat. Ekonomi neoklasik –sebaliknya- mengabaikan secara total peran kelembagaan; diasumsikan pelaku-pelaku ekonomi beroperasi dalam ruang yang bebas nilai (vacuum). Oleh karena itu, NIE mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa dipakai dengan menggunakan kerangka ekonomi neoklasik. Dengan kata lain, di bawah NIE beberapa asumsi yang tidak realistik dari neoklasik (seperti informasi yang sempurna, tidak ada biaya transaksi/zero transaction costs, dan rasionalitas yang lengkap) diabaikan, tetapi asumsi individu yang berupaya untuk mencari keuntungan pribadi (self-seeking individuals) untuk memperoleh kepuasan maskimal tetap diterima. Selebihnya, kelembagaan dimasukkan sebagai rintangan tambahan di bawah kerangka kerja NIE.

Kunci perbedaaan antara OIE dan NIE adalah bahwa pendekatan yang pertama sangat memfokuskan kajiannya mengenai ‘kebiasaan’ (habit), Bagi para ahli OIE, kebiasaan/perilaku dianggap sebagai faktor krusial yang akan menentukan formasi dan sustenance kelembagaan. Sebaliknya, di ujung spektrum lain yang berseberangan, NIE lebih memberikan perhatian kepada kendala yang menghalangi proses Pada akhirnya, NIE (dan ekonomi biaya transaksi) membangun gagasan bahwa kelembagaan dan organisasi berupaya mencapai efisiensi, meminimalisasikan biaya menyeluruh (bukan hanya ongkos penciptaan/ pengondisian kelembagaan, dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi antarindividu.

Karakteristik dari para ahli NIE adalah selalu mencoba menjelaskan pentingnya kelembagaan, seperti perusahaan atau negara, sebagai model referensi bagi perilaku individu yang rasional dan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia. Faktor penjelasnya adalah dari individu yang berada dalam aturan main tersebut (from indviduals of institutions), dengan menganggap individu sebagai apa adanya (given). Pendekatan ini kemudian dideskripsikan sebagai ‘methodological individualism’.

produksi seperti yang disuarakan oleh pendekatan ekonomi neoklasik, tetapi juga biaya transaksi). Kadangkala beban tugas ini dipermudah oleh fakta bahwa pasar produk yang kompetitif memuat seleksi alamiah, seperti tekanan dari luar agar setiap pelaku ekonomi mencapai efisiensi; di mana korporasi dengan organisasi terbaik akan mengerjakan yang terbagus, memperoleh banyak modal, dan terus tumbuh; sementara perusahaan yang organisasinya lembek akan memicu biaya tinggi dan seterusnya akan mati dalam ekonomi pasar. Dalam realitasnya, mekanisme seleksi tersebut juga berjalan secara tidak sempurna; di mana dalam lingkungan dunia nyata yang tidak pasti dan tidak ajeg (nonstationary), sebuah perusahaan dengan struktur organisasi yang telah ada mungkin akan bekerja secara baik dan kemudian bertemu dengan kondisi baru yang menyulitkan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan adaptasi. Namun, eksistensi dari mekanisme seleksi tersebut menyodorkan beberapa kelemahan yang eksis dalam organisasi.

Penting pula untuk dicatat, bahwa NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan/institutional environment (macro level) dan kesepakatan kelembagaan/institutional arrangement (micro level). Williamson mendeskripsikan institutional environment ini sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak merupakan beberapa contoh dari kebijakan ekonomi. Sebaliknya, level analisis mikro berkutat dengan masalah tata kelola kelembagaan (institutions of governance). Singkatnya, institutional arrangement merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi. Sebuah kesepakatan kepemilikan merupakan institutional arrangement, karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah. Dengan begitu, menurut Williamson, kesepakatan kelembagaan merujuk kepada cara untuk mengelola transaksi, baik melalui pasar, pasar bayangan (quasi-market), maupun model kontrak yang memakai hirarkhi. Jadi, fokusnya adalah transaksi individu dan pertanyaan berkaitan dengan bentuk organisasi (integrasi vertikal versus out-contracting) dianalisis pula. Bagi Williamson, kesepakatan kelembagaan mungkin istilah yang paling mendekati dengan istilah yang terpopuler disebut sebagai ‘kelembagaan’.

Nabil dan Nugent mengklasifikasikan ide NIE ke dalam dua mazhab utama: aliran biaya transaksi (transaction cost school) dan aliran tindakan kolektif (collective action school). Aliran kedua ini diasosiakan dengan tulisan Mancur Olson, Eleanor dan Vincent Ostrom, serta yang lainnya; yang mencoba mengeksplorasi keadaan di mana pelaku ekonomi akan memperoleh keberhasilan bila melakukan kerjasama, baik dalam domain ekonomi maupun politik. Hal ini sekaligus dapat memberikan bukti, sebagai contoh, bahwa usaha tani yang dikontrol oleh petani lebih mungkin berhasil dalam menyediakan jasa pemasaran bagi para anggotanya. Tetapi, pandangan ini tetap akan berkonsentrasi kepada mazhab biaya transaksi, yakni merefleksikan sifat individu dari pelaku ekonomi kecil (smallholder) dan kegiatan pemasaran pedagang. Seluruh definisi tersebut, baik OIE maupun NIE, memasukkan konsep yang secara relatif lebih luas. Definisi itu bukan hanya secara sederhana berbicara mengenai organisasi, seperti korporasi, bank, dan universitas; tetapi juga mengintegrasikan dan mewujudkan sistematika sosial, misalnya uang, bahasa, dan hukum.

Akhirnya, sebagai hasil dari ekspansi ilmu ekonomi ke wilayah ilmu sosial, khususnya hukum, politik, dan sosiologi, NIE secara definitif merupakan sebuah studi multidisipliner yang memiliki beberapa cabang ilmu. Meskipun masih terdapat beberapa perdebatan tentang wilayah kajian dari NIE itu sendiri, namun setidaknya cabang-cabang dari NIE bisa dibagi dalam dua ketegori. Pertama, apa yang dikenal sebagai ‘sejarah ekonomi baru’ (new economic history, dikembangkan oleh North, Fogel, dan Rutherford) dan aliran pilihan publik (public choice school, diperkenalkan oleh Buchanan, Tullock, Bates, dan Olson), yang berfokus pada analisis makro (institutional environment). Kedua, teori ‘ekonomi biaya transaksi’ (transaction cost economics, diintroduksi oleh Ronald Coase, Oliver Williamson, dan Douglass North) dan ‘informasi ekonomi’ (economics information, dikaji oleh Akerlof, Stigler, dan Stiglitz), sekadar menyebut sebagian, yang berfokus pada analisis mikro (institutional arrangement) dan bentuk-bentuk tata kelola (forms of governance) aktivitas ekonomi (Kherallah dan Kirsten, 2002:6-7). Di luar itu, masih terdapat beberapa cabang lain yang cukup menggugah untuk menjadi bahan kajian, seperti teori ekonomi sosial (new social economics) yang dikembangkan oleh Gary S. Becker, teori tindakan kolektif (collective action theory) yang diperkenalkan oleh Mancur Olson, dan teori hukum dan ilmu ekonomi (law and eonomics) yang diusung oleh Posner.

Multispektrum

Spektrum teori ekonomi kelembagaan ini sangat luas, dan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan ekonomi yang sangat cepat. Tentu dalam kesempatan ini tidak mungkin untuk mengulas satu per satu seluruh teori yang berada dalam cabang ilmu ekonomi kelembagaan tersebut akibat keterbatasan tempat dan waktu. Secara singkat, dalam paper ini hanya akan disampaikan tiga teori penting yang selama ini menjadi pijakan para perencana pembangunan maupun pengambil kebijakan yang mencoba mengadopasi pendekatan ekonomi kelembagaan untuk mengupas persoalan-persoalan ekonomi. Ketiga teori itu adalah teori ekonomi biaya transaksi (transaction costs), teori hak kepemilikan (property rights), dan teori modal sosial. Teori-teori ini sudah diterima secara umum eksistensinya, namun di Indonesia nyaris belum pernah disentuh karena keterbatasan informasi maupun dominasi pemikiran aliran ekonomi klasik/neoklasik, baik pada level pengambil kebijakan maupun para intelektual (ekonom) yang bekerja di universitas dan lembaga studi/riset.

A. Teori Ekonomi Biaya Transaksi

Seperti diketahui, pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun karena pembeli (consumers) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (producers) saling berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah. Tetapi dunia nyata faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual-beli bisa sangat asimetris. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang sekaligus bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran.

Singkatnya, teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, sedangkan teori neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis. Berikutnya, teori ekonomi kelembagaan juga diformulasikan oleh teori Coase (Coase Theorem) yang mengklarifikasi tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan cuma akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna atau penjelasan standar lainnya, melainkan karena adanya kehadiran secara implisit biaya transaksi. Dalam kasus monopoli, misalnya, inefisiensi bukan hanya terjadi akibat struktur pasar yang terkosentrasi, namun juga oleh sebab kesulitan pihak monopolis menentukan jumlah pembeli dan harus menegosiasikan di antara mereka. Sedangkan pada kasus eksternalitas, inefisiensi terjadi jika biaya sosial produksi melebihi biaya privat produksi (eksternalitas negatif) sehingga perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi bagi tambahan biaya tersebut.

Sebenarnya untuk mendefinisikan biaya transaksi ini sangatlah pelik. Namun, sebagai upaya untuk mengerjakan investigasi konsep tentang biaya transaksi sangatlah berguna untuk mengenali bentuk dan struktur sebuah pertukaran/transaksi (Furubotn dan Richter, 1991:8). Menurut Williamson, transaksi terjadi bila barang dan jasa ditransfer melalui teknologi yang terpisah. Satu tahap aktivitas berhenti dan tahap yang lain dimulai. Selanjutnya, Coase menunjukkan bahwa ‘jika pekerja pindah dari departemen (divisi) Y ke departemen (divisi) X, dia tidak pindah karena perubahan harga relatif, tetapi dia pindah karena diminta untuk melakukannya’. Akhirnya, Commons menyatakan bahwa ‘unit terakhir dari sebuah aktivitas harus mengandung ketiga prinsip, yaitu konflik (conflict), saling menguntungkan (mutually), dan ketertiban (order). Unit itu tidak lain adalah transaksi’. Sedangkan menurut Mburu, biaya transaksi adalah: (1) biaya pencarian dan informasi; (2) biaya negosiasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan (3) biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (compliance). Secara lebih detail, proses negosiasi sendiri bisa sangat panjang dan memakan banyak biaya. Seluruh pelaku pertukaran harus melakukan tawar-menawar antara satu dengan lainnya. Serikat kerja dan pihak manajemen perusahaan, misalnya, setiap saat harus melakukan proses negosiasi baru secara periodik. Kemudian pengukuran juga dapat sangat mahal, karena menyangkut keinginan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan. Pembeli mobil, misalnya, ia bukan sekadar ingin tahu mengenai harga, melainkan juga informasi lain tentang kondisi mesin, keiritan bahan bakar, kenyamanan mobil, kelengkapan interior, dan lain sebagainya. Akibat kekurangan informasi inilah yang menimbulkan tambahan biaya transaksi. Terakhir, penegakan pertukaran juga memuncukan biaya transaksi. Jika dalam sekali proses pertukaran seluruh kesepakatan bisa dilakukan dengan baik, maka biaya transaksi berikutnya bisa ditekan. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, dibutuhkan mekanisme pemaksaan yang menjamin proses pertukaran bisa berlangsung, yang tentu saja ini menimbulkan biaya transaksi.

Furubotn dan Richter menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan (managerial transaction costs). Di samping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (political transaction costs). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi tersebut bisa dibedakan menurut dua tipe: (1) biaya transaksi ‘tetap’ (‘fixed’ transaction costs), yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (institutional arrangements); dan (2) biaya transaksi ‘variabel’ (‘variable’ transaction costs), yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Pada poin ini, sifat dari biaya transaksi sama dengan ongkos produksi, di mana keduanya mengenal konsep biaya tetap dan biaya variabel. Cuma, dalam identifikasi yang mendalam, tentu membedakan antara biaya tetap dan variabel dalam biaya transaksi tidak semudah apabila membandingkannya dalam biaya produksi.

Secara spesifik, biaya transaksi pasar (market transaction costs) bisa dikelompokkan secara lebih rinci sebagai:

  • Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara sempit bisa diartikan sebagai biaya untuk pencarian/searching dan informasi).
  • Biaya untuk mengeksekusi kontrak/concluding contracts (biaya negosiasi dan pengambilan keputusan).
  • Biaya pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak (enforcing the contractual obligations).

Biaya transaksi manajerial meliputi: (1) biaya penyusunan (setting up), pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi. Ongkos ini juga berhubungan dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal masuk dalam fixed transaction costs; dan (2) biaya menjalankan organisasi, yang kemudian bisa dipilah dalam dua sub kategori: (a) biaya informasi; dan (b) biaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah (across a separable interface).

Terakhir, biaya transaksi politik (political transaction costs) berhubungan dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiakan dengan aspek politik. Secara umum, biaya transaksi politik ini tidak lain adalah biaya penawaran barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif, dan bisa dianggap sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial. Secara khusus, biaya ini meliputi: (1) biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik formal dan informal; (2) biaya untuk menjalankan politik (the costs of running polity). Biaya ini adalah pengeluaran masa sekarang untuk hal-hal yang yang bekaitan dengan ‘tugas kekuasaan’ (duties of sovereign) [Furubotn dan Richter, 2000: 44-47].

Dari sudut pandang yang lain, biaya transaksi tersebut dapat pula dipisahkan menjadi biaya transaksi sebelum kontrak (ex-ante) dan setelah kontrak (ex-post). Biaya transaksi ex-ante adalah biaya membuat draf, negosiasi, dan mengamankan kesepakatan. Sedangkan biaya transaksi ex-post meliputi: (1) Biaya kegagalan adaptasi (maladaption) ketika transaksi menyimpang dari kesepakatan yang telah dipersayaratkan; (2) Biaya negosiasi/tawar-menawar (haggling costs) yang terjadi jika upaya bilateral dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan setelah kontrak (ex-post); (3) Biaya untuk merancang dan menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan struktur tata kelola pemerintahan (tidak selalu pengadilan) apabila terjadi sengketa; dan (4) Biaya pengikatan agar komitmen yang telah dilakukan bisa dijamin.

B. Teori Hak Kepemilikan (Property Rights)

Untuk memahami konsep dasar dari hak kepemilikan, langkah terbaik adalah dengan mula-mula mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal klasik (classical liberal state). Asumsi itu menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi (private ownership) dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan (transferable) melalui ijin menurut prinsip kebebasan kontrak (freedom of contract). Melalui konsep dasar tersebut, hak kepemilikan (right of ownership) atas suatu aset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan (right to use), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (to change its form and substance), dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset (to transfer all rights in the asset), atau beberapa hak (some rights) yang diinginkan. Dengan deskripsi ini, hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (exclusive right), tetapi kepemilikan bukan berarti hak yang tanpa batas (unrestricted right). Sedangkan Bromley dan Cernea mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman (secure) bila pihak-pihak yang lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Makna ini dengan cukup terang mendonorkan gambaran yang jelas, bahwa sesungguhnya hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset (dalam pengertian yang luas bisa berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak untuk menggunakan atau memindahkan atas yang aset yang dikuasai/dimiliki. Basis konsep ini pula yang nantinya dapat dipakai untuk memperluas cakupan dan pemahaman terhadap hak kepemilikan.

Perlu dimengerti pula, bahwa hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan (system of rules) yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yakni perilaku memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, hak kepemilikan bisa didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan (property) di sini bisa berupa kepemilikan fisik (obyek konsumen, tanah, peralatan-peralatan modal) dan kepemilikan yang tidak terlihat (intangible property), seperti ide, puisi, dan formula/rumus kimia. Namun, barangkali di antara sekian banyak hak kepemilikan yang ada, bentuk hak kepemilikan yang paling penting bagi teori ekonomi adalah tenaga kerja dan alat-alat produksi (means of production). Faktanya memang demikian, di mana kebijakan-kebijakan hak kepemilikan terus diarahkan untuk menjamin kepastian faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Faktor produksi tersebut mendapatkan prioritas untuk mendapatan kepastian hak kepemilikannya, sebab bila tidak dilindungi dipastikan kegiatan produksi (ekonomi) akan macet.

Salah satu pemikir ekonomi kelembagaan yang mengupas hubungan antara konsep hak kepemilikan dan biaya transaksi adalah Yoram Barzel. Menurutnya, dari asalnya konsep hak kepemilikan sangat dekat dengan biaya transaksi, di mana biaya transaksi didefinisikan olehnya sebagai ongkos yang diasosiasikan dengan kegiatan transfer, menangkap, dan melindungi hak-hak (transfer, capture, and protection of rights). Jika biaya transaksi diasumsikan bahwa untuk aset apapun masing-masing biaya meningkat, dan bahwa baik proteksi maupun transfer penuh dari hak-hak tersebut dicegah agar tidak muncul biaya, maka kemudian biaya transaksi itu akan mengarahkan hak-hak yang dimiliki menjadi tidak lengkap (complete), karena orang-orang tidak akan pernah menemukan hak-haknya cukup berharga untuk mendapatkan potensi keuntungan dari aset-asetnya. Agar hak-hak terhadap aset yang dipunyai berlaku secara lengkap, baik pemilik maupun individu lain yang tertarik terhadap aset tersebut harus memproses dengan pengetahuan penuh (full knowledge) terhadap seluruh atribut dari aset tersebut. Sebaliknya, ketiga hak-hak itu secara sempurna dirancang dengan baik, informasi produk harus menjadi tanpa biaya (costless) untuk memperoleh dan ongkos transaksi kemudian harus menjadi nol.

Dalam konteks kerangka kerja neoklasik, Tietenberg menerima premis yang dikembangkan oleh aliran neoklasik dan menyarankan bahwa struktur yang efisien dari hak kepemilikan dapat memproduksi alokasi sumberdaya yang efisien pula. Kemudian dia mengidentifikasi empat karakteristik dari hak kepemilikan yang penting: 1. Universalitas: seluruh sumberdaya dimiliki secara privat dan seluruh jatah (entitlement) dispesifikasi secara lengkap. 2. Eksklusivitas: seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumberdaya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penjualan atau yang lain. 3. Transferabilitas: seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan/ditransfer dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela. 4. Enforsibilitas: hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik/pembeslahan keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Pada akhirnya, bila dipilah-pilah jenis-jenis hak kepemilikan yang eksis dalam masyarakat, setidaknya terdapat tiga tipe yang penting, yakni hak kepemilikan individu (private property right/ownership), hak kepemilikan negara (state property right/ownership), dan hak kepemilikan komunal (communal property right/ownership). Hak kepemilikan individu/pribadi dimaksudkan bahwa setiap individu berhak untuk menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan, di mana dengan kepemilikan tersebut dia berhak untuk memperoleh keuntungan, entah dengan cara diolah, dijual, atau dengan jalan lain. Sedangkan hak kepemilikan negara diartikan bahwa aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/pribadi tidak diperkenankan untuk memilikinya. Sementara itu, hak kepemilikan komunal tidak lain merupakan kepemilikan yang dipunyai oleh kelompok yang telah terdefinisikan dengan baik (well-defined group) dari orang-orang (people) yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan (nontransferable asset). Di luar itu, memang masih ada beberapa jenis hak kepemilikan lain, misalnya hak kepemilikan terbuka (open access property right), namun eksistensinya saat ini semakin melemah seiring dengan intensitas modernisasi ekonomi.

C. Teori Modal Sosial

Muasal teori modal sosial pertama kali sesungguhnya dipicu oleh tulisan Pierre Bourdieu yang dipublikasikan pada akhir tahun 1970-an. Judul tulisan Bourdieu tersebut antara lain adalah ‘Le Capital Social: Notes Provisoires’, yang diterbitkan dalam ‘Actes de la Recherche en Sciences Sociales’ (1980). Namun, karena publikasi tersebut dilakukan dalam bahasa Perancis, membuat tidak banyak ilmuwan sosial (khususnya sosiologi dan ekonomi) yang menaruh perhatian. Setelah James S. Coleman mempublikasikan topik yang sama pada tahun 1993, barulah para intelektual mengunduh tema tersebut sebagai salah satu ‘santapan’ penting yang mempertemukan antardisiplin ilmu. Akhirnya, hingga saat ini, banyak pihak yang berkeyakinan bahwa Coleman merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan konsep modal sosial, seperti yang ia tulis dalam jurnal American Journal of Sociology yang berjudul ‘Social Capital in the Creation of Human Capital’ (1988).

Lepas dari misinformasi tersebut, topik modal sosial memang sangat wajar mendapatkan atensi yang besar dari para pemikir sosial karena cakupan dan relevansinya yang kasat mata. Bahkan, Poldan menyebut modal sosial ‘sangat dekat untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu sosial’ (close to becoming a joint concept for all social sciences). Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu popoler dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi (economic/financial capital) dan modal manusia (human capital), modal sosial baru eksis bila ia berinteraksi dengan struktur sosial. Sifat ini jelas berbeda dengan dua modal sebelumnya, yakni modal ekonomi dan manusia. Dengan modal ekonomi yang dimiliki seseorang/perusahaan bisa melakukan kegiatan (ekonomi) tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, demikian pula halnya dengan modal manusia. Hal inilah yang menyebabkan Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya, modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen: (i) modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial; dan (ii) modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor) – baik individu maupun perusahaan- di dalam struktur tersebut (within the structure). Dari perspektif ini, sama halnya dengan modal lainnya, modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis.

Selanjutnya, Baker mendefinisikan modal sosial sebagai ‘sumberdaya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur sosial yang spesifik dan kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya; modal sosial tersebut diciptakan lewat perubahan-perubahan dalam hubungan antarpelakunya.’ Sedangkan Schiff mengartikan modal sosial sebagai ‘seperangkat elemen dari struktur sosial yang memengaruhi relasi antarmanusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan/atau manfaat (utility). Selain itu, Burt memaknai modal sosial sebagai ‘teman, kolega, dan lebih umum kontak lewat siapa pun yang membuka peluang bagi pemanfaaat modal ekonomi dan manusia’. Demikian pula dengan Uphoff yang menyatakan bahwa modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (intangible) yang memengaruhi perilaku kerjasama. Sementara itu, Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai ‘gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan’. Seluruh definisi tersebut berujung dalam satu hal saja, bahwa modal sosial baru terasa bila telah terjadi interaksi dengan orang lain yang dipandu oleh struktur sosial.

Melalui serangkaian pengertian tersebut, akhirnya terdapat sebuah aporisme terkenal yang menyatakan bahwa modal sosial ‘bukanlah masalah apa yang anda ketahui, tetapi siapa yang anda kenal’ (it’s not what you know, it’s who you know that matters). Dengan dasar tersebut, modal sosial bisa merujuk kepada norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif. Implikasinya, makna tersebut lebih memfokuskan kepada sumber (sources) daripada konsekuensi atas modal sosial, sementara pentingnya deskripsi tentang modal sosial, seperti kepercayaan dan hubungan timbal-balik, dikembangkan dalam sebuah proses yang terus-menerus. Di luar itu, definisi ini juga mengijinkan adanya penyatuan (incorporation) dimensi-dimensi yang berbeda dari modal sosial dan mengakui bahwa komunitas bisa memiliki akses yang lebih luas atau kecil. Terakhir, meskipun definisi ini melihat komunitas sebagai unit analisis utama (ketimbang individu, rumah tangga, atau negara), namun tetap mengakui bahwa individu dan rumah tangga (sebagai anggota dari komunitas) merupakan pelaku dari modal sosial dan komunitas sendiri dibentuk sebagai bagian dari relasinya dengan negara. Realitas ini menguatkan proposisi yang sudah diterangkan di muka, bahwa jaringan dan norma merupakan unsur penting dalam formulasi modal sosial sehingga eksistensinya sangat dibutuhkan.

Coleman menyebut setidaknya terdapat tiga bentuk dari modal sosial. Pertama, struktur kewajiban (obligations), ekspektasi, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci: kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (obligation held). Dari perspektif ini, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya. Kedua, jaringan informasi (information channels). Informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan. Tetapi harus disadari bahwa informasi itu mahal, tidak gratis. Pada level yang paling minimum, di mana ini perlu mendapatkan perhatian, informasi selalu terbatas. Tentu saja, individu yang memiliki jaringan lebih luas akan lebih mudah (dan murah) untuk memperoleh informasi, sehingga bisa dikatakan modal sosialnya tinggi; demikian pula sebaliknya. Ketiga, norma dan sanksi yang efektif (norms and effective sanctions). Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu untuk memperoleh prestasi (achievement) tentu saja bisa digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting. Contoh lainnya, norma yang berlaku secara kuat dan efektif dalam sebuah komunitas yang bisa memengaruhi orang-orang muda, mempunyai potensi untuk mendidik generasi muda tersebut memanfaatkan waktu sebaik-baiknya (having a good time).

Aplikasi Ilmu Ekonomi Kelembagaan

Berikut ini secara singkat ditunjukkan 3 aplikasi pendekatan ekonomi kelembagaan (dengan memakai teori ekonomi biaya transaksi, teori hak kepemilikan, dan teori modal sosial) dalam isu-isu ekonomi. Pertama, aplikasi teori ekonomi biaya transaksi dalam industri gula di Indonesia. Kasus industri gula di Indonesia selama ini selalu ditinjau dari sisi produksi sebagai penyebab inefisiensi, entah karena benih dan pupuk yang mahal, lahan sewa makin mahal, atau mesin pabrik gula yang kuno. Tapi riset yang penulis lakukan menemukan fakta lain, bahwa sebagian sumber inefisiensi industri gula berasal dari sisi biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi di pabrik gula (PG) berasal dari manajemen yang lemah sehingga, baik secara internal maupun eksternal. Biaya transaksi yang muncul akibat menggunakan “pasar” (market transaction costs), muncul karena PG harus menanggung biaya membuat kontrak dengan petani/pihak lain, bantuan kepada APTR/KUD, proses lelang gula, dan lain-lain. Kemudian biaya transaksi yang berkaitan dengan model manajemen perusahaan (managerial transaction costs), PG dibebani ongkos yang muncul akibat hirarkhi pengambilan keputusan yang berjenjang. Pada kasus PG milik pemerintah, manajemen PG hanya memiliki otoritas terbatas untuk mengambil keputusan, misalnya, dalam pembelian mesin atau rencana investasi. Seluruh proses itu harus melewati pihak PTPN (PT Perkebunan Negara), yang tentu saja dapat mengganggu proses produksi. Akhirnya, PG juga terbebani dengan biaya yang muncul karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah (political transaction costs), misalnya pajak, polusi, keamanan, dan pungutan ilegal.

Sedangkan pada level petani tebu, terdapat ragam biaya transaksi yang banyak. Saat ini sekurangnya terdapat dua model kelembagaan yang bisa dipilih petani tebu, yakni petani tebu rakyat kredit (TRK) dan petani tebu rakyat mandiri (TRM). TRK adalah petani yang memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah, yang untuk mendapatkannya harus berhubungan dengan pabrik gula, APTR, dan koperasi. Sedangkan TRM adalah petani bebas yang tidak terikat skema kredit dari pemerintah. Masing-masing kelembagaan ini memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. TRK memiliki kelebihan menjamin kepastian usaha petani dan sistem bagi hasil, namun kelemahannya sering kali pihak KUD tidak menulis secara detail potongan yang dikenakan sehingga rawan manipulasi. Sedangkan TRM kelebihannya tidak banyak pungutan yang dikenakan, tapi keterbatasannya beberapa bagian yang menjadi hak petani (misalnya tetes) tidak bisa diterima. Akhirnya, secara umum biaya transaksi yang ditanggung oleh petani tebu adalah: pajak, tebang-muat-angkut, donasi dan fee kepada koperasi, sumbangan kepada kelompok petani, fee untuk perantara (khusus TRM), membuat kontrak, perayaan/selamatan, selisih bunga (interest margin) dari yang resmi ditetapkan pemerintah (khusus TRK), biaya oportunitas, keterlambatan penyaluran kredit, dan lain-lain.

Secara lebih spesifik hasil riset tersebut menunjukkan dua temuan berikut: (i) biaya transaksi petani tebu (baik TRK maupun TRM) menyumbangkan sekitar 42% dari total biaya, dan sisanya (58%) berupa biaya produksi. Jika variabel biaya sewa lahan dikeluarkan dari biaya produksi (karena pada umumnya petani tebu sebagian lahannya adalah menyewa), konfigurasi biaya menjadi berubah. Proporsi biaya transaksi meningkat menjadi sekitar 50% dari total biaya dan separuhnya lagi berupa biaya produksi. Jika dirinci lebih detail, 30-35% dari biaya produksi adalah sewa lahan sehingga bila ingin mengurangi biaya produksi, maka masalah kepemilikan lahan menjadi isu yang harus ditangani oleh pemerintah. Sementara untuk biaya transaksi, di samping variabel-variabel yang sudah diungkapkan di atas, masih harus ditambah dengan dugaan manipulasi rendemen, selisih bunga kredit, proses tebang angkut yang belum efisien, dan waktu giling yang belum tertangani dengan baik; dan (ii) proporsi biaya transaksi PG juga mencapai sekitar 50% dari total biaya. Biaya transaksi terbesar disumbangkan dari model manajemen perusahaan (proses pengambilan keputusan, penataan sumberdaya manusia, dan penyusunan kontrak dengan pihak lain). Dengan begitu, biaya transaksi yang muncul di PG lebih banyak disebabkan oleh aspek managerial transaction costs. Sederhananya, biaya transaksi tersebut lebih berkenaan dengan model hubungan antara PG dengan pihak PTPN (bila dimiliki oleh pemerintah) yang cenderung sentralistis sehingga bisa mengganggu proses produksi.

Kedua, aplikasi teori hak kepemilikan. Terdapat dua hal yang bisa diungkapkan: (i) melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan-penemuan baru (seperti teknologi). Dalam sudut pandang ini, negara yang bisa menjamin hak kepemilikan terhadap penemuan/inovasi teknologi (lewat paten) akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi. Logikanya sederhana, jaminan terhadap hak paten akan memberi insentif material bagi pelaku ekonomi (maupun para ahli) untuk terus menemukan inovasi baru. Bila inovasi (teknologi) tercipta, maka secara langsung akan memengaruhi pola produksi yang bisa meningkatkan produktivitas; dan (ii) melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Seperti dimaklumi, sampai hari ini ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap sumberdaya alam (SDA) masih sangat besar, khususnya di negara berkembang. Ketergantungan terhadap SDA menyebabkan terjadinya kecenderungan untuk melakukan eksploitasi sebesar-sebesarnya sehingga berpotensi merusak lingkungan (environmental degradation). Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap SDA cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan (efisiensi) ekonomi.

Sekadar ilustrasi, untuk melihat relasi antara hak kepemilikan dan inovasi teknologi, peristiwa yang sering terjadi di negara berkembang adalah banyak investor (khususnya asing) yang hengkang karena tidak ada jaminan terhadap setiap hak kepemilikan yang diproduksi, baik dalam bentuk produk maupun hak paten. Setiap muncul komoditas industri yang baru (misalnya elektronik, software, kaset, dan lain-lain) selalu diiringi dengan munculnya produk-produk bajakan yang membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya, produsen tidak memiliki insentif untuk menciptakan produk baru sehingga membuat kegiatan ekonomi lesu. Bahkan, dalam kasus yang ekstrem, produsen tersebut pindah ke negara lain yang lebih memiliki kepastian hukum, sehingga membuat negara yang ditinggalkan investasinya menjadi macet. Cerita akhirnya mudah ditebak, negara tersebut menjadi tidak dapat mempercepat kegiatan ekonomi sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Lebih naas lagi, negara itu juga kehilangan peluang untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien karena tidak ada inovasi baru akibat penegakan hukum yang lemah (lack of law enforcement).

Dari kacamata relasi antara hak kepemilikan dan kerusakan lingungan, tanpa hak milik atas sumberdaya alam yang ditegakkan, kepentingan yang berasal dari luar akan mengambil keuntungan dari akses yang terbuka dan, tanpa rasa tanggung jawab sama sekali atas perbuatan mereka, mengeksploitasi modal secara berlebihan dengan cara, misalnya, menangkap ikan secara berlebihan, menggunakan lahan perkayuan desa secara berlebihan, dan menyedot air tanah dalam jumlah berlebihan. Tetapi, bila kelompok komunal tertentu diberi hak milik terhadap sumberdaya alam, maka kelompok tersebut akan mengembangkan mekanisme untuk membatasi akses oleh orang luar, mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan, mengalokasikan hak-hak penggunaan di antara kelompok, pemantauan dan pemenuhan/pelaksanaan. Contoh-contoh dari sistem pengelolaan sistem komunal mencakup contoh untuk hutan-hutan di Jepang; perikanan di Turki; irigasi di India selatan; dan padang penggembalaan di pegunungan Alpen Swiss, Himalaya, dan Andes. Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa adanya kepastian terhadap hak kepemilikan akan mendonasikan kegiatan ekonomi dalam pengertian positif, yakni pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan.

Ketiga, aplikasi teori modal sosial. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wibisana dkk menunjukkan beberapa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang menyerap sistem dan adat setempat (BPR tradisional), di mana hal ini merupakan bagian penting dari modal sosial, justru memiliki kinerja lebih bagus, khususnya dalam mencegah terjadinya kredit macet. Sebaliknya, BPR yang menggunakan perangkat dan kelembagaan baku yang disodorkan oleh Bank Indonesia (BPR modern) banyak yang terjebak dengan persoalan kredit macet sehingga membuat kinerja BPR menjadi buruk. Kasus di wilayah Bali dan Padang membuktikan hal itu, di mana Keberhasilan LPD (Lembaga Perkreditan Desa/BPR tradisional) tidak lepas dari kedudukannya sebagai lembaga keuangan yang sarat dengan nilai adat. Ketua LPD adalah Kepala Adat (Kelian). Sedangkan pengurusnya ditentukan oleh Kepala Adat melalui musyawarah, dan yang terpilih biasanya adalah orang-orang yang jujur, rela berkorban, memiliki integritas tinggi terhadap moral, dan tidak cacat di masyarakat (meskipun sering kali tingkat pendidikannya relatif rendah). Di samping sebagai ketua LPD, Kepala Adat menguasai “awig-awig desa”, yaitu suatu komunitas yang secara turun-temurun membentuk desa adat. Dalam kepercayaan orang Bali, semua manusia akan “moksa” dan kemudian turun kembali ke dunia untuk meneruskan perjalanan hidupnya dalam wujud yang lain. Bila perangainya sewaktu hidup di dunia sangat buruk, “reinkarnasi” mereka ke dunia akan terwujud dalam bentuk yang sangat buruk seperti menjadi binatang. Masyarakat Bali percaya dengan “karma phala”, yaitu setiap perbuatan akan menuai hasil yang sepadan. Bila tidak membayar utang misalnya, mereka akan memperoleh hasil buruk pada kehidupan nantinya, termasuk keturunannya.

Contoh lain keberhasilan pembangunan ekonomi yang berbasis modal sosial adalah pengelolaan irigasi. Kasus manajemen irigasi merupakan sampel legendaris yang selalu dimunculkan untuk membuktikan bahwa pengelolaan irigasi yang bersandarkan kepada komunitas petani (irrigation communities/communal irrigation/farmer-managed irrigation systems) memiliki potensi lebih besar berhasil ketimbang dikontrol oleh lembaga pemerintah (government agencies). Studi yang dilakukan oleh Tang yang mencoba membandingkan 47 sistem pengelolaan irigasi menunjukkan secara jelas kinerja sistem irigasi yang dikelola oleh pemerintah (atau birokrasi) secara konsisten memilik kinerja yang lebih rendah daripada sistem irigasi yang dikelola oleh petani/masyarakat sendiri (local self-governing systems). Penilaian kinerja mencakup tiga aspek: (i) kecukupan ketersediaan air (adequacy of water supply); (ii) tingkat sistem perawatan (level of system maintenance), dan (iii) derajat penyesuaian aturan di antara petani (degree of rule conformance among cultivators). Temuan yang sama juga muncul dari riset di Nepal terhadap 127 sistem irigasi yang dilakukan oleh Benjamin dkk., yang menunjukkan sistem irigasi yang dikelola oleh masyarakat (self-governing) lebih cemerlang kinerjanya dibandingkan irigasi yang dikelola oleh pemerintah. Ukuran kinerja penelitian yang terakhir ini adalah intensitas tanam (cropping intensity), kekuatan teknis infrastruktur (technical efficacy of infrastructure), dan ketersediaan air (water availability).

Fakta-fakta tersebut menyodorkan pemahaman bahwa kinerja pembangunan ekonomi tidak lepas dari faktor sejarah, struktur masyarakat, dan budaya lokal. Rentang sejarah yang panjang membentuk karakter dan nilai-nilai di masyarakat, yang selanjutnya menjadi basis bagi mereka untuk mengatur kegiatan ekonomi, baik untuk kepentingan kolaborasi (co-operation) maupun kompetisi (competition). Hasilnya, aturan-aturan dan manajemen yang diterapkan merupakan derivasi dari nilai-nilai dan pola interaksi yang sudah terjalin sangat lama sehingga memudahkan bagi proses perencanaan, eksekusi, maupun monitoring. Dalam kasus pengelolaan irigasi, sistem berbasis komunitas bukan hanya murah biaya transaksinya (karena ada kepercayaan di antara anggota sehingga tidak perlu keluar biaya pengawasan), tetapi juga terhindar dari formalisasi regulasi yang justru memunculkan benih-benih konflik. Faktor ini yang luput diperhatikan oleh ekonomi klasik/neoklasik, yang melihat kegiatan ekonomi kalis dari faktor-faktor budaya, sosial, sejarah, dan lain-lain. Akhirnya, yang terbentang di depan mata kaum liberal (pemikir ekonomi klasik) adalah sistem privatisasi (misalnya: sumberdaya air) yang membuka ruang eksploitasi satu pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: