Kelembagaan DAS

Wihana Kirana Jaya

PERAN INSTITUSI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Wihana Kirana Jaya

1. Pengertian dan Arti Penting Institusi

Kata “institusi” sering diterjemahkan dengan “organisasi”, namun demikian institusi memiliki definisi yang berbeda dalam New Institutional Economics (NIE). Pada literatur NIE, institusi definisikan sebagai,

Aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat (North, 1990 dan Williamson, 1985).

Berbeda dengan definisi organisasi, dimana definisi organisasi adalah,

Sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Burky dan Perry, 1998).

Organisasi dan individu mencapai kepentingan mereka di dalam sebuah struktur institusi berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak, hukum konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan, dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya). Organisasi kemudian memiliki aturan internal (yaitu institusi) untuk menangani permasalahan personalia, anggaran, pengadaan dan prosedur pelaporan, yang membatasi perilaku anggota mereka. Dengan demikian, institusi merupakan struktur insentif (pendorong) bagi perilaku organisasi dan individu.

01

2. Tingkatan Institusi

Institusi menurut Williamson (2000) memiliki 4 (empat) tingkatan yang saling berhubungan timbal balik:

  1. Tingkatan pertama berhubungan dengan social theory yang merupakan institusi informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, norma, adat dan sebagainya.
  2. Tingkatan yang kedua berhubungan dengan economics of property right atau positive political theory yang merupakan lingkungan intitusi yang terdiri dari aturan main (hukum), politik, lembaga hukum dan birokrasi.
  3. Tingkatan ketiga adalah transaction cost economics atau biaya transaksi, dimana tingkatan ini terdiri dari pelaksanaan kontrak, pengaturan dan penegakannya yang semuanya tidak terlepas dari biaya transaksi.
  4. Tingkatan keempat adalah agency theory yang terkait dengan pengaturan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

3. Konsep dasar Institusi

Ahli-ahli ekonomi telah memberikan beberapa konsep dan wawasan yang berguna untuk menganalisis dan merancang institusi yang sesuai. Beberapa konsep dasar terkait erat dengan beberapa permasalahan berikut ini (Burki dan Perry, 1998):

3.1 Ketidak sempurnaan informasi (asymmetric information) yang membawa kepada masalah hubungan principal agent.

Ketidaksempurnaan informasi terjadi bila salah satu atau lebih dari pihak yang bertransaksi memiliki informasi lebih tentang kualitas input, output, maupun tentang aspek-aspek ekonomi lain yang mana pihak lawan kesulitan untuk mengetahui informasi tersebut (misalnya terlalu mahal untuk mengakses informasi tersebut). Ketika informasi yang ada terlalu sering berubah, maka akan muncul kecenderungan terjadinya ketidaksempurnaan informasi (asymmetric information).

Jika seseorang yang memiliki kepentingan (principal) mendelegasikan suatu tanggung jawab kepada pihak lain (agent), dimana pada saat itu terjadi ketidaksempurnaan informasi, maka ada kemungkinan agent melepaskan tanggung jawabnya tanpa sepengetahuan principal, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan sumber daya oleh agent. Sebaliknya, principal dapat berlaku semena-mena terhadap agent atas kekuasaan dan kontrolnya atas sumber daya tertentu. Inilah yang dinamakan masalah hubungan principal-agent.

Permasalahan principal-agent dapat diatasi atau dikurangi dengan institusi yang menetapkan pengawasan efektif atau mekanisme feedback yang mana dapat membuat kinerja dan hasil yang dicapai lebih transparan dan terukur. Idealnya, mekanisme pengawasan harus diiringi dengan mekanisme penegakan yang efektif memberikan hukuman (punishment) bila bersikap oportunistik dan memberikan imbalan atau penghargaan (reward) bila memiliki kinerja yang baik.

3.2 Strategi keluar dan kritik (exit and voice strategy) sebagai alat untuk memberikan feedback (reaksi yang muncul akibat suatu ketidakpuasan).

Strategi keluar dan kritik merupakan bentuk strategi untuk meminimalkan kerugian akibat suatu tindakan oportunistik yang mungkin dilakukan pihak lawan dalam suatu transaksi. Strategi exit atau keluar dan mencari partner lain dilakukan bila terbukti pihak lawan bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Namun dalam beberapa kondisi seringkali pilihan exit merupakan keputusan yang mahal atau sulit untuk diambil, sehingga pilihan exit tidak dilakukan. Pilihan strategi voice kemudian diambil, yaitu dengan mengundang pihak ketiga yang netral untuk memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan masalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3.3 Hubungan antara transaksi (transaction), hak milik (property right), kontrak (contract) dan mekanisme penegakannya (enforcement mechanism)

Transaksi dalam ekonomi merupakan transfer hak milik suatu aset, barang maupun jasa. Transaksi diatur dengan agturan formal maupun informal yang menentukan bagaimana hak milik dipindahtangankan, termasuk di dalamnya terdapat kesepakatan harga, cara pembayaran, kualitas, kondisi barang/jasa dan sebagainya. Kontrak merupakan aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang mengatur bagaimana transaksi berlangsung.

3.4 Pentingnya institusi pada kebijakan publik

Institusi penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena institusi membentuk suatu struktur insentif (aturan) untuk menjalankan perekonomian dan bagi pelaku-pelakunya. Institusi yang baik akan mendorongnya transaksi dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi biaya transaksi (transaction cost) dengan memperbaiki akses dan kualitas informasi dan mendorong tegaknya aturan.

3.5 Pentingnya kredibilitas institusi dalam pembangunan sosial ekonomi

Institusi yang baik haruslah memiliki aturan yang jelas, dikenal secara luas, masuk akal atau logis, dapat diterima secara luas, dapat diperkirakan (predictable), dapat dipercaya, disusun dengan benar dan juga dilaksanakan dengan benar. Walaupun stabilitas institusi sangat penting dalam meningkatkan investasi, memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi adaptasi dan perubahan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Kemampuan untuk menyesuaikan terhadap perubahan didapat dalam struktur insentif yang mengakomodasi perubahan teknologi, preferensi sosial, faktor eksternal maupun inovasi institusional. Adanya perubahan insitusi membawa pada pertanyaan seberapa mungkin perubahan itu terjadi, bagaimana terjadinya dan bagaimana menghadapinya. Faktor ekonomi politik sering menjadi penyebab yang menentukan sifat dan tingkat perubahan institusional dalam waktu dan siklus yang berbeda.

3.6 Implikasi dari biaya transaksi (transaction cost)

Sebagian besar transaksi selalu membutuhkan biaya, yang sering disebut biaya transaksi (transaction cost). Di dalamnya termasuk biaya untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang suatu barang dan jasa (harga, kualitas, kualitas), informasi tentang partner transaksi (reputasi, track record), kualitas property rights yang akan dipindahkan, termasuk di dalamnya kerangka legalitas dan kontrak, desain biaya, pengawasan dan penegakan aturan kontrak.

Disepakatinya suatu kontrak perjanjian ditentukan oleh beberapa faktor seperti, seberapa besar biaya transaksi, informasi dan asumsi perilaku (bounded rationality atau oportunisme). Perilaku oportunistik digambarkan sebagai perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan dengan cara ilegal sekalipun.

4. Pembangunan Institusi dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi

Dalam desentralisasi, keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dipandang sebagai hubungan principal-agent. Menurut Rondinelli (1999). Dengan ketidaksempurnaan informasi dan kemungkinan adanya perilaku oportunistik, maka hubungan principal agent dalam suatu kontrak dapat mengarah kepada terjadinya adverse selection (menyembunyikan informasi) dan moral hazard (penyalahgunaan wewenang).

Bagi bangsa Indonesia, desentralisasi dan otonomi merupakan suatu momen perubahan institusional yang cukup besar bagi kehidupan. Perubahan tata pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi terjadi secara bertahap. Namun hingga sampai sekarang keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah belum sampai pada tingkat yang diharapkan. Kegagalan ini lebih disebabkan adanya masalah institusional, yang salah satunya adalaha konflik kepentingan antara pemerintah daerah satu dengan daerah lain, misalnya konflik dalam hal pendapatan daerah. selain itu permasalahan peraturan perundang-undangan sering tumpang tindih sehingga tidak menimbulkan kejelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan korupsi yang justru meningkat dan kurangnya penegakan hukum juga mendorong kegagalan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Di satu sisi peraturan perundangan yang tidak jelas dan kurangnya mekanisme penegakan peraturan dapat mendorong penyelenggara pemerintahan daerah menjadi oportunistik dan menyalahgunakan wewenang.

5. Peran Institusi dalam Pembangunan

Institusi menjadi penting bagi pembangunan ketika banyak pihak berinteraksi (bertransaksi) dalam memainkan perannya masing-masing. Permasalahan informasi dan penegakan hukum (enforcement) menjadi penyebab tingginya biaya transaksi (transaction cost) antar pihak tersebut. Sebagai ilustrasi permasalahan ini digambarkan dalam di sektor finansial. Sektor finansial sangat dipenuhi oleh sejumlah aturan penyelenggaraan yang ketat dan sangat diatur oleh pemerintah. Institusi, terutama aturan formal, sangat penting agar dunia perbankan terselenggara dengan baik mengingat sektor ini sangat krusial bagi keberhasilan perekonomian negara.

Sebagai ilustrasi, sebelum menyetujui suatu pinjaman kredit, pihak bank harus merasa yakin bahwa peminjam kredit akan mampu membayar bunga pinjaman beserta pokoknya. Bank kemudian berusaha menilai neraca keuangan peminjam dan berusaha mengetahui sejauhmana pinjaman dapat dikelola dengan baik. Bank kemudian membebankan biaya analisis dan tingkat bunga tertentu sesuai dengan analisis resiko kredit. Kredit pinjaman biasanya sangat beresiko sehingga menyebabkan bunga pinjaman dinaikkan sehingga perusahaan kecil akan sulit mendapatkan kredit dan justru sering mendapatkan kredit pada bunga yang lebih tinggi daripada perusahaan besar.

Ketika pihak peminjam memiliki reputasi yang baik dengan bank, ini akan memudahkan pihak peminjam untuk mendapatkan pinjaman. Namun ketika pihak peminjam tidak memiliki hubungan dengan peminjam, maka bank akan memeriksa dengan teliti kemampuan peminjam baik dengan melakukan survei usaha ataupun berusaha mendapatkan referensi dari pihak lain, seperti pihak bank lain yang pernah mengadakan hubungan dengan pihak peminjam. Selain itu pihak bank akan lebih mensyaratkan adanya jaminan, agar bank merasa yakin tidak akan dirugikan, karena bank dapat mengambil alih jaminan tersebut bila terjadi kegagalan bayar oleh peminjam. Adanya jaminan merupakan mekanisme penegakan (enforcement) aturan, yaitu agar peminjam kredit melakukan kewajibannya.

Baik institusi formal maupun informal sangat penting dalam transaksi kredit seperti di atas. Jika dalam masyarakat berkembang budaya “lari dari kewajiban bayar” dan jika hak pemberi kredit lemah, tidak adanya lembaga pemberi referensi, ketika jalur pengadilan memakan waktu dalam mengambil alih jaminan, maka banyak peminjam yang potensial yang mampu dan mau membayar kredit akan dimasukkan dalam daftar yang mendapatkan kredit, karena bank akan semakin sulit membedakan antara peminjam potensial yang baik dan buruk karena ketidakadaan informasi dan bank juga akan semakin enggan mengambil resiko. Ketidakcukupan Informasi dan prosedur penegakan aturan akan membuat bank berpersepsi bahwa resiko untuk menyalurkan kredit sangat tinggi.

Pada kasus ini, bank hanya akan meminjamkan pada tingkat bunga yang tinggi karena tingginya resiko. Namun pada tingkat bunga yang tinggi, hanya sedikit peminjam kredit yang mampu melakukan pinjaman. Hanya bisnis dengan potensi pendapatan yang tinggi atau usaha yang sangat beresiko atau justru mereka yang tidak berniat membayar yang akan mengajukan kredit (problem ini disebut adverse selection). Kondisi ini jika terjadi dalam skala yang besar akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, karena sektor riil akan terkena dampaknya dari sulitnya mendapatkan modal usaha.

Sebaliknya pihak penabung juga akan menghadapi permasalahan informasi terkait dengan kesehatan bank. Mereka biasanya tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi kualitas usaha bank dalam menyalurkan pinjaman. Mereka mempercayai bank hanya karena mengenalnya dan percaya pada pengelola bank. Informasi yang tidak sempurna (imperfect informations) yang diperoleh pihak penabung akan dapat menyebabkan bank pada kehilangan kepercayaan dari pihak penabung meskipun kondisi bank tersebut baik. Kepanikan pihak penabung akan membawa pada penarikan besar-besaran dananya pada bank dan kemudian bank akan mengalami krisis likuiditas sehingga bank mengalami kerugian besar.

Implikasi dari kasus ini membuat pemerintah melakukan serangkaian program dan kebijakan seperti halnya jaring pengaman (safety nets) untuk menjamin dana masyarakat pada saat perbankan mengalami krisis. Namun demikian jaring pengaman ini juga harus diiringi dengan sistem koleksi kredit yang efektif, pemonitoran peminjam, manajemen resiko. Sistem yang mampu mengatasi permasalahan informasi dan penegakan hukum menjadi penting dalam dunia perbankan. Itulah yang menjadi sebab mengapa sektor perbankan sangat dipenuhi dengan banyak peraturan

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa informasi dan penegakan aturan menekankan arti penting institusi bagi pembangunan. Ini dikarenakan institusi menentukan efisiensi dan eksistensi organisasi. Institusi sangat penting dalam produksi dan kualitas barang publik seperti air bersih dan keamanan di jalan raya. Institusi yang baik harus menyediakan aturan yang jelas, dipahami secara luas, masuk akal, berlaku bagi semua pihak, dapat diprediksi, dapat dipercaya, dan secara benar dan konsisten ditegakkan.
Bukti Empiris Peran Institusi bagi Pertumbuhan Ekonomi Sejumlah penelitian terkait dengan peran institusi bagi pertumbuhan ekonomi disajikan dalam tabel berikut ini:

02

Kesimpulan yang dapat diambil dari peneltian-penelitian di atas adalah bahwa peran institusi dan pembangunannya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sektor finansial, ketidakmerataan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat didorong dengan pembangunan institusi yang antara lain dengan:

  • memperbaiki hukum dan peraturan
  • memperbaiki kualitas birokrasi
  • pemberantasan korupsi
  • perlindungan terhadap hak kepemilikan
  • penegakan aturan kontrak
  • penegakan hukum dan peraturan.

7. Persepsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali: sebuah kebutuhan akan pembangunan institusi yang lebih baik

Propinsi Bali yang selama ini menjadi daerah tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai pengaruh dari luar daerah terutama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya telah menjadikan Bali pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal terancam. Peristiwa politik nasional dan Bom Bali telah membuat perekonomian Bali menjadi terpuruk. Bali membutuhkan pembangunan institusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat bali.

Berbagai permasalahan yang menekankan arti penting institusi tampak dalam pemberitaan terkait dengan pembangunan di Bali. Masyarakat Bali membutuhkan aturan formal dan informal (institusi) agar penyelenggaraan perekonomian masyarakat sesuai dengan keinginan rakyat bali. Beberapa persepsi yang dikemukakan para pihak yang berkepentingan di Bali menguatkan hal ini.

Seperti halnya beberapa waktu lalu sebanyak 29 pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Bali menyampaikan keresahannya ke Komisi B DPRD Bali dan meminta perlindungan hukum terkait dengan masuknya 7 Indomaret (usaha mikro ritel skala konglomerasi) di Bali. Terkait dengan hal ini, Ketua Aprindo mengatakan1:

Terus terang masuknya Indomaret menjadikan kami tak tenang berusaha, karena mereka mencaplok potensi pasar potensial. Saat ini telah terjadi kanibalisme ritel dengan pertumbuhan pertokoan melampaui kapasitas daya beli masyarakat Bali. Kondisi ini disebabkan tak jelasnya pertumbuhan swalayan maupun perusahaan ritel lainnya, karena tak didukung kajian ilmiah. Akibatnya, terjadi kesemrawutan dalam penggunaan tata ruang yang mengeksploitasi Pulau Bali yang sangat kecil ini. Pemerintah diharapkan mampu menghentikan pertumbuhan pertokoan dan supermarket dengan negatif investasi, sambil menunggu kajian ilmiah mengenai pertumbuhan swalayan dikaitkan dengan daya dukung ekonomi Bali. Pemerintah juga diharapkan bisa menghentikan ekspansi usaha sejenis yang sesungguhnya berasal dari konglomerat. Aprindo minta dilibatkan dalam kebijakan perizinan swalayan atau mall agar pertumbuhan pertokoan di Bali bisa dikendalikan. Pemerintah juga diharapkan menerapkan tata ruang yang tegas dan jelas mengenai peruntukan pertokoan dan supermarket, yang saat ini sudah tidak terkendali dan kebablasan.

——

1 Bali Post, Sabtu, 8 Juli 2006

——-

Sementara itu, terkait dengan kegiatan ekonomi di sektor perbankan terungkap bahwa pihak perbankan Bali cenderung menanamkan uangnya di SBI (Sertifikat BankIndonesia) dikarenakan bunganya lebih tinggi dan resiko relatif rendah daripada dananya dikucurkan dalam bentuk kredit. Menurut laporan hasil survei pedagang eceran dan jasa pariwisata Bank Indonesia (BI) Denpasar, sikap perbankan tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali saat ini lebih digerakkan oleh sektor konsumsi. Pertumbuhan ekonomi Bali selama ini belum digerakkan oleh sektor investasi atau sektor yang produktif, sebab sektor riil salah satu penggeraknya terperangkap dalam kondisi yang pelik, dan kondisi itu terasa setelah bom Kuta. Lebih lanjut laporan tersebut menyebutkan, para pelaku ekonomi riil di daerah ini dalam sepakterjangnya mengalami krisis pembiayaan, sementara di sisi lain penyaluran kredit perbankan kepada pengusaha sangat terbatas. Walaupun ada pihak perbankan mengucurkan pinjaman kepada masyarakat belakangan ini, lebih cenderung mengarah kepada kredit konsumtif yakni untuk membiayai pembelian barang, sedangkan para pengusaha tetap kesulitan mendapatkan dana2.

Disatu sisi, optimisme pengusaha Bali dapat didorong jika pemerintah merancang kebijakan yang tepat bagi sektor riil khususnya pada usaha mikro. Ketua BPD Kadin Bali Gede Wiratha optimis, kondisi ekonomi tidak separah yang dicemaskan banyak orang. Beliau menyampaikan3,

Pemerintah pusat tengah merancang skema penyaluran kompensasi BBM kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Skema penyaluran kompensasi BBM kepada UMKM terfokus pada dua hal. Pertama, pemberikan kompensasi subsidi BBM langsung kepada mereka. Kedua, pelaku UMKM diberi akses yang lebih luas untuk meminjam di bank milik pemerintah dengan bunga pinjaman 3% lebih rendah dari suku bunga yang berlaku di pasar. Kadin tengah menjajakinya untuk dibahas dengan Presiden.

—-

2 Republika, Senin, 30 Oktober 2006
3 http://www.perbendaharaan.go.id/modul/terkini/index.php?id=1335

——–

Sementara itu menurut Nyoman Sugawa Korry, Ketua Umum Dekompilwil Propinsi Bali, untuk menjawab segala bentuk perubahan yang terjadi, maka faktor kebijakan pemerintah di dalam mengakomodasi dan mengadopsi perubahan lingkungan strategis melalui sistem ekonomi yang dianut sangatlah penting dan mendasar. Dikatakannya bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut4,

Pertama, dari aspek makro, pemerintah daerah harus segera melaksanakan revisi terhadap strategi pembangunan ekonomi Bali yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Kedua, mengambil kebijakan-kebijakan mendasar yang mampu memberikan jalan keluar kepada masyarakat ekonomi lemah, seperti pembentukan lembaga penjamin kredit dan mengkaji kembali kebijakan pemberian bantuan melalui BUMN agar tepat sasaran dan terkontrol, serta peningkatan peran lembaga-lembaga ekonomi pedesaan. Ketiga, kebijakan anggaran yang dituangkan dalam APBD, hendaknya lebih banyak berorientasi kepada program-program yang mampu memberikan bantuan, dorongan peningkatan peran pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dari sisi kebijakan pemerintah diharapkan segera melaksanakan revisi strategi pembangunan ekonomi Bali yang bertumpu pada tiga strategi sektoral. Di mana keseimbangan peran antara sektor pertanian, pariwisata, dan sektor industri kecil dan menengah bisa dirancang dan diwujudkan ke depan. Untuk mendorong pengembangan usaha masyarakat, pemerintah hendaknya memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya dan terbuka, proses perizinan disederhanakan dan segala hambatan yang bernuansa pungutan liar ditiadakan. Jaringan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan para petani/peternak, nelayan dan perajin mesti dibantu untuk menembus akses permodalan, evaluasi pelaksanaan bantuan BUMN agar dilaksanakan sehingga bisa tepat sasaran. Juga perlu pembentukan lembaga penjamin kredit segera diwujudkan. Upaya untuk mendorong jiwa enterpreneurship atau kewiraswastaan masyarakat, khususnya generasi muda, perlu dipacu terus-menerus. Untuk membantu munculnya inovasi dan kreasi-kreasi positif dalam pengembangan pertanian dan industri kecil, pemerintah agar segera mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan.

——–

4 http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/8/6/potret.html

—–

Apa yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait dengan pembangunan di Bali membawa pada kesimpulan bahwa terdapat harapan dari masyarakat Bali tentang perlunya institusi yang dibangun berdasarkan kajian yang mendalam tentang kondisi sosial-ekonomi daerah Bali. Pemerintah diharapkan mampu mendorong menciptakan institusi yang baik dengan melakukan serangkaian kebijakan di berbagai sektor untuk mendorong perekonomian.

Referensi:

Brunnetti, A., Kisunko, G dan Weder, B, 1997, Credibility of Rules and Economic Growth, Policy Research Working Paper No. 1760, Washington, D.C. World Bank.

Burky, S.J. dan Perry, G., 1998, Beyond the Washington Consensus: Institution Matter, World Bank Latin American and Caribbean Studies: Viewpoints.

Chong, A., dan Calderon, C., 1997a, Empirical Tests on the Causality and Feedback Between Institutional Measures and Economic Growth, Mimeograph, Washington, D.C.: World Bank.

Chong, A., dan Calderon, C., 1997b, Institutional Change and Poverty, or why is it Worth it to Reform the State? Mimeograph, Washington, D.C: World Bank.

Chong, A., dan Calderon, C., 1998, Institutional Efficiency and Income inequality: Cross Country Empirical Evidence, Mimeograph, Washington, D.C.: World Bank.

Cult, R., 1998, How Deposit Insurance Affects Financial Depth, Policy Research Working Paper No. 1875, Washington, D.C.: World Bank

Demirguc-Kunt A, dan Detragiache, E., 1998, Financial Liberalization and Financial Fragility, Washington, D.C.: Development Research Group, World Bank.

Knack, S., dan Keefer, P., 1995, Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures, Economics and Politics 7(3): 207-227

Knack, S., dan Keefer, P., 1997a, Why Don’t Poor Countries Catch Up? A Cross- National Test of an Institutional Explanation, Economic Inquiry, 35: 590-602 (July)

Knack, S., dan Keefer, P., 1997b, Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, Quarterly Journal of Economics 112: 1251-1288 (November)

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., dan Vishny, R.W, 1997b, Trusst in Large Organizations, AEA Papers and Proceedings, 87(2): 333-338.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., dan Vishny, R.W, 1997a, Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52(3): 1131-1150.

Levine, R., 1997, Law, Finance, and Economic Growth, Mimeograph, Washington, D.C.: World Bank.

Mauro, P., 1995, Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics 110:681-712

North, D.,1990, Institution, Institutional Change and Economic Performance, New York: Cambridge University Press.

Williamson, O.E., 1985, The Economic Instituions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York: Free Press..

Williamson, O.E. 2000, The New Institutional Economics: Taking Stock Looking Ahead, Journal of Economic Literature 38 (September): 595-613.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: