Kelembagaan DAS

A. Rozany Nurmanaf

LEMBAGA INFORMAL PEMBIAYAAN MIKRO LEBIH DEKAT DENGAN PETANI

Oleh: A. Rozany Nurmanaf
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161

Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 99-109

ABSTRACT

Although it is not a single production factor for farm development, capital represents a critical factor at certain conditions. It was frequently found that less working capital will cause several constraints in organizing and developing the farm. Adequate amount of capital provided through financial aid could be used effectively to work on optimum economic of scale, in adoption of technology, and in the application of postharvest processing. The aim of this paper is to discuss several aspects related to actual credit of agricultural micro finance. A number of financial aid programs have been launched but only a small number of farmers utilize such opportunities. In general, there is a gap between financial institutions and the farmers. In one side, administrative regulations applied by formal financial support scheme are so rigid that the farmers could not approach due to several basic limitations. In the other side, it is a fact that most farmers rely on informal financial institutions as their source of capital though they should pay higher interest rate. For this reason, outstanding policy is needed to develop rural money market potential by integrating various strategic economic components and strengthening relationships between micro financial institutions and commercial finance network.

Key words: micro finance, formal, informal, institution, farmer

ABSTRAK

Walaupun bukan satu-satunya faktor produksi usaha pertanian, tapi dalam batasbatas tertentu modal merupakan faktor kritikal. Tidak jarang ditemui bahwa kekurangan biaya merupakan kendala yang menghambat petani dalam mengelola dan mengembangkan usahatani. Kecukupan modal melalui bantuan pembiayaan dapat berfungsi efektif untuk mencapai tingkat optimal dalam skala usaha dan adopsi teknologi maupun pasca panen. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan realisasi kredit pembiayaan mikro pertanian. Banyak program pembiayaan yang telah ditawarkan tapi sangat sedikit petani yang memanfaatkannya. Secara umum, seakanakan belum ada titik temu antara kedua pihak, lembaga pembiayaan dan petani pelaku usaha. Di satu sisi, aturan main pada skim pembiayaan formal bersifat rigid, sementara di sisi lain para petani dan masyarakat pedesaan memiliki keterbatasan. Pada kenyataannya, sumber-sumber pembiayaan informal lebih akrab dan menjadi alternatif bagi petani, meskipun diketahui bahwa sumber ini memungut bunga pinjaman lebih tinggi. Dari kenyataan ini, diperlukan langkah-langkah kongkrit yang mendukung pengembangan pelayanan pembiayaan mikro pertanian yang sesuai, baik dari sisi lembaga keuangan maupun dari sisi petani sebagai pelaku usaha. Tindakan nyata yang diperlukan meliputi antara lain pengintegrasikan berbagai komponen strategis untuk mengembangkan potensi pasar keuangan pedesaan dan memperkuat keterkaitan antara lembaga pembiayaan mikro dengan jaringan kerja pembiayaan komersial.

Kata kunci: pembiayaan mikro, formal, informal, lembaga, petani

PENDAHULUAN

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha pertanian. Namun, dalam operasional usahanya tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Dengan demikian, tidak jarang ditemui bahwa kekurangan biaya merupakan kendala yang menjadi penghambat bagi petani dalam mengelola dan mengembangkan usahatani.

Kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berkembang baik akibat terlalu banyaknya campur tangan yang cenderung berlebihan dari sistem birokrasi pemerintah. Tindakan ini, pada kenyataannya telah melumpuhkan sebagian kelembagaan lokal yang selama ini berkembang dan berperanan di masyarakat dalam pemerataan pendapatan, termasuk kelembagaan pembiayaan pertanian (Sudaryanto dan Syukur, 2000). Lemahnya peranan kelembagaan pembiayaan pertanian tersebut membawa konsekuensi semakin terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan (Syukur et al., 2003). Disamping itu, campur tangan pemerintah yang berlebihan juga menciptakan kondisi informasi yang tidak simetris antara sebagian besar masyarakat (dalam hal ini petani) dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini membawa implikasi yang luas berupa rendahnya aksesibilitas pelaku agribisnis terhadap sumberdaya modal, teknologi, peningkatan kemampuan, informasi pasar dan lain sebagainya (Syukur dan Windarti, 2001).

Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil masyarakat pedesaan yang akses terhadap sumber-sumber permodalan yang disediakan (Braverman dan Gausch, 1989). Padahal, akses terhadap kredit permodalan merupakan hak dasar manusia yang fundamental dalam meningkatkan usahanya, pendapatannya dan kebutuhan dasarnya (Yunus, 1981).

Di wilayah pedesaan, terdapat dua jenis pasar kredit atau pasar pembiayaan (Syukur et al., 2003), yaitu pasar pembiayaan formal dan pasar pembiayaan informal. Pembiayaan formal (khususnya untuk kegiatan non program) beroperasi di pedesaan yang dalam mekanisme pengajuan dan penyalurannya mengikuti mekanisme pasar. Artinya, kaidah-kaidah kelayakan diberlakukan secara formal, seperti tingkat bunga yang dibebankan adalah tingkat bunga komersial dan dilayani oleh lembaga formal. Selain itu, masih banyak lagi program-program serupa yang telah diimplementasikan, termasuk program pembiayaan yang mendukung pengembangan usaha pertanian di pedesaan. Dalam pelaksanaan program tersebut diakui bahwa masih banyak hambatan yang dihadapi.

Bersamaan dengan itu, lembaga pembiayaan informal juga beroperasi dalam perekonomian masyarakat termasuk masyarakat pertanian. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro termasuk lembaga pembiayaan informal merupakan langkah yang tepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat (Krisnamurti, 2005 dan Anonimous, 2006)). Sebagai penyedia dana bagi petani, lembaga informal dinilai sangat fleksibel dan relatif mudah diakses karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit seperti halnya lembaga pembiayaan formal.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan realisasi kredit pembiayaan mikro pertanian, termasuk aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan baik melalui lembaga formal dan juga lembaga-lembaga informal. Disamping itu, tulisan juga melakukan identifikasi terhadap keragaan lembaga pembiayaan mikro di pedesaan, hambatan-hambatan yang dialami dan persepsi petani terhadap pembiayaan mikro tersebut.

KERAGAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN MIKRO DI PEDESAAN

Pembiayaan mikro pertanian di pedesaan telah diaplikasikan dan disalurkan tidak hanya melalui lembaga-lembaga formal tapi juga melalui lembaga informal. Lembaga formal yang ditugasi menyalurkan dana tersebut antara lain bank-bank pemerintah dan bank swasta. Sedangkan lembaga informal yang melaksanakan penyaluran dana kredit mikro adalah pihak swasta atau lembagalembaga berasal dari lingkungan petani itu sendiri.

Lembaga-lembaga informal yang turut berperan antara lain pedagang input pertanian, pedagang hasil-hasil pertanian dan juga para pedagang yang berfungsi kedua-duanya, yaitu pedagang input dan pedagang output (Nurmanaf et al., 2006). Sementara, menurut kebiasaan atau dari segi perilaku dan pola sikap masyarakat petani, mempunyai hutang bukanlah merupakan sesuatu yang memalukan. Bahkan berhutang untuk memenuhi keperluan pembiayaan usahatani sudah merupakan hal yang biasa dilakukan. Penerapan sistem bunga umumnya dapat diterima masyarakat karena dinilai sebagai pembayaran jasa pinjaman. Sedangkan lembaga pembiayaan sistem syariah belum diterapkan di masyarakat pedesaan. Sumber permodalan yang berasal dari petani sendiri seringkali disisihkan dari hasil pertanian dan disimpan/ditabung dalam bentuk hewan ternak atau perhiasan, dan dalam bentuk-bentuk lain dengan pertimbangan bahwa jenis barang ini mudah untuk diuangkan. Sementara, alternatif sumber pembiayaan lain yaitu dengan cara meminjam pada lembaga pembiayaan yang ada juga dilakukan sesuai dengan aksesibilitas masing-masing petani.

Sumber pembiayaan lembaga formal yang menjadi pilihan dan dekat dengan masyarakat di pedesaan adalah bank pemerintah khususnya Bank BRI. Namun bank-bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BPD melalui BPR dan BKK dan lain-lain juga dapat diakses masyarakat. Meskipun di Bank BRI tingkat wilayah penyaluran kredit untuk sektor pertanian relatif kecil, tapi di tingkat Unit Desa porsi kredit mikro pertanian, di beberapa kasus terdapat dalam porsi yang relatif besar. Sementara, kredit mikro informal disalurkan melalui pihak swasta sebagai pelepas uang, seperti bank Plecit/Kangkung (di NTB) dan bank Tuyul (di Jateng). Lembaga-lembaga informal ini umumnya mudah diakses oleh siapa saja yang memerlukan, secara cepat, jarak dekat, waktu dan besar pinjaman sesuai kebutuhan, dengan prosedur sederhana dan tanpa agunan, tapi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Hubungan pinjaman demikian lebih didasarkan pada kepercayaan ketimbang jaminan seperti halnya institusi pembiayaan komersial.

Pada kenyataannya, lembaga formal pembiayaan mikro di pedesan lebih diakses oleh golongan petani yang menguasai lahan luas dan/atau pedagang secara individual. Sedangkan para petani yang menguasai lahan sempit mengalami kesulitan mengakses lembaga formal tersebut yang antara lain disebabkan belum memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan (seperti sertifikat pemilikan tanah, BPKB kendaraan bermotor dsb.). Bahkan sebagian besar di antara mereka, walaupun telah memiliki surat-surat tersebut tapi masih takut dan enggan menjadikannya sebagai penjamin pinjaman. Sementara, penyaluran kredit melalui kelompok dinilai tidak praktis, selain kepercayaan atas kemampuan dan kejujuran pengurus kelompok tidak sepenuhnya dapat diandalkan.

Setiap skim memiliki kebijakan dasar dan aturan main dalam mekanisme realisasinya. Namun demikian, dalam operasionalnya tidak lepas dari permasalahan. Pengelola institusi pembiayaan menghadapi masalah yang bervariasi, mulai dari pemilihan calon nasabah sampai pada implementasinya di lapangan. Sedang para pelaku usaha, menghadapi permasalahan yang tidak hanya pada aktivitas usaha, tapi juga permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya aksesibilitas terhadap skim-skim pembiayaan yang ada (Syukur et al., 2003).

Antara pelaku usaha dan lembaga pembiayaan terjalin hubungan yang bervariasi, antara lain bersifat independen, kooperatif atau hubungan dalam ikatan pemasaran. Bagi pelaku usaha proses transaksi memerlukan biaya (Syukur et al., 2003), antara lain biaya mencari informasi, biaya negosiasi dan biaya administrasi. Besarnya biaya-biaya tersebut sangat tergantung pada mekanisme dan prosedur yang diberlakukan oleh masing-masing skim pembiayaan. Sementara itu, para pelaku usaha memiliki penilaian terhadap lembaga pembiayaan yang dijadikan sumber permodalan. Dengan demikian mereka memiliki aspirasi dan pertimbangan tertentu dalam mengakses lembaga-lembaga pembiayaan di waktu mendatang.

Lembaga sumber pembiayaan, umumnya memiliki alat-alat dan persyaratan standar untuk melakukan seleksi terhadap calon peminjam. Cara ini ditempuh dengan maksud untuk melindungi lembaga mengingat lembaga pembiayaan merupakan bisnis yang terkait dengan risiko dan menghindari kemungkinan melayani pengguna yang tidak prospektif. Sebaliknya, lembaga pembiayaan tersebut memberikan insentif bagi peminjam yang memenuhi kewajiban-kewajiban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Dengan pemahaman secara baik dan komprehensif mengenai perilaku pihak pengguna (pelaku usaha pertanian) dan pihak lembaga pembiayaan dapat dipergunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan skim pembiayaan yang sesuai. Artinya, skim pembiayaan tersebut dapat diterima oleh kedua pihak menurut karakteristik masing-masing, baik dari pihak pengguna maupun pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana.

Kasus di provinsi Sulawesi Selatan, satu lembaga mediator yaitu IFCPensa (International Financing Corporate – Pengembangan Usaha) berperan menjadi penghubung antara pihak perbankan dan petani. Lembaga ini merupakan salah satu LSM dari World Bank Group yang mengkhususkan diri pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan peluang bisnis pada usaha kecil dan menengah (UKM)(IFC-Pensa, 2006). Di Kabupaten Bantaeng misalnya, IFC-Pensa berperan sebagai lembaga mediator antara pihak perbankan (BSM Makassar) dengan kelompok petani (usahatani jagung). Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai mediator penyaluran kredit, tapi juga bertindak sebagai technical assistance yang membantu petani dalam pengembangan SDM dan kelembagaannya (Nurmanaf et al., 2006).

Berbagai program pembiayaan mikro telah direalisasikan baik oleh lembaga perbankan maupun lembaga-lembaga pemerintah seperti Pemda/Bappeda dan Departemen Pertanian. Namun, kredit tersebut sering kali tidak terserap karena berbagai faktor, antara lain tidak tepat waktu. Selain itu adanya pandangan pihak-pihak tertentu beranggapan bahwa kredit program merupakan hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Pandangan seperti ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tunggakan. Di beberapa tempat terdapat program bantuan yang dikelola secara otonom dan disalurkan melalui kelembagaan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan transformasi dari P4K atau koperasi. Akan tetapi kiranya masih diperlukan pembinaan lembagalembaga tersebut agar dapat berperan lebih efektif. Disamping itu, diperlukan revitalisasi tenaga penyuluh dan kegiatan penyuluhan agar adopsi teknologi dapat lebih efektif sekaligus upaya pemanfaatan dana pembiayaan mikro yang disediakan.

HAMBATAN REALISASI KREDIT PEMBIAYAAN MIKRO

Permodalan untuk pembiayaan usaha pertanian, secara umum berasal dari 2 sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari pinjaman atau kredit dari pihak lain. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 99-109Dari pinjaman dapat dibagi dalam 3 jenis kredit, yakni (i) kredit program pemerintah, (ii) kredit dari lembaga formal, seperti perbankan/BPR, dan (iii) kredit dari lembaga informal, seperti pedagang, pelepas uang, kelompok dan sebagainya.

Dana Kelompok Tani yang selama ini banyak membantu petani dalam pembiayaan usahatani berasal dari bantuan pemerintah berupa program BPLM yang merupakan bagian dari Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan (P2KP). Khusus di provinsi Sulawesi Selatan program serupa sebagian berasal dari Dana Tanggap Darurat. Pengembalian pinjaman ke kelompok dilakukan setelah panen dan jasa bunga pinjaman bervariasi tapi dalam kisaran antara 1-1,5 persen. Secara umum pengembalian kredit di tingkat petani dinilai tertib dan relatif lancar.

Berbagai hambatan dalam mengakses kredit formal pada lembagalembaga yang ada yaitu kredit program dan kredit nonprogram. Kendala utama untuk mendapatkan kredit program pemerintah (misalnya sistim bergulir), karena terbatasnya dana yang sangat tergantung dari alokasi anggaran pemerintah. Lokasi yang dianggap layak untuk mendapat dana program sudah ditentukan berdasarkan pertimbangan dengan prioritas dan target tertentu. Kasus di lapangan ditemukan, walaupun memang digulirkan pada kelompok berikutnya seperti direncanakan, tapi dalam pelaksanaannya yang digulirkan, beberapa kasus, dana tersebut menjadi tidak utuh lagi jumlahnya seperti pada awal program. Hal ini terjadi akibat tidak ada ketegasan sejak awal, pengawasan dan sanksi yang tidak jelas. Akibatnya dana yang diterima kelompok berikutnya tidak memadai lagi untuk suatu tujuan yang direncanakan. Sementara kredit program yang bersifat komersial (seperti KKP), dengan syarat-syarat tertentu sulit diakses petani. Kelompok Tani nasabah KKP harus menyediakan agunan dan kelompok yang bersangkutan tidak memiliki citra buruk dan harus dengan bukti lunas KUT.

Lembaga kredit formal nonprogram (pada perbankan termasuk BPR) memiliki potensi yang besar karena lembaga ini secara legal formal memiliki wewenang untuk menghimpun dana simpanan masyarakat. Akan tetapi masih sedikit masyarakat yang mengakses lembaga ini. Hambatan realisasi kredit formal dapat berasal dari kedua pihak, perbankan sebagai penyedia dana dan petani sebagai pengguna. Namun, pihak perbankan masih menganggap sektor pertanian sangat berisiko dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Seleksi nasabah yang ketat diberlakukan dan dengan persyaratan harus memiliki agunan dirasakan memberatkan. Apalagi jika agunan dalam bentuk sertifikat tanah dianggap sebagai hal yang sulit dipenuhi petani. Sementara dari sisi petani, selain persyaratan ketat juga prosedur administrasi dinilai rumit dan memerlukan waktu lebih lama. Akibatnya, saat petani membutuhkan dana yang bersifat segera (misalnya untuk membeli obat-obatan), dana tersebut belum tersedia. Selain itu, sebagian besar petani beranggapan bahwa mekanisme pembayaran harus dilakukan bulanan. Padahal di lembaga perbankan formal disediakan skim musiman (terutama BRI) seperti per 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Informasi yang tidak lengkap tersebut kiranya masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif di masa mendatang.

Lembaga Pembiayaan Mikro Formal

Dari berbagai sumber pembiayaan pertanian, banyak ditawarkan skimskim kredit untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura sesuai kondisi masing-masing lokasi. Bagi para petani yang memiliki banyak keterbatasan, baik pendidikan maupun pengetahuan, kadang kala mengalami kesulitan dalam menilai berbagai skim kredit yang ditawarkan. Tingkat pengetahuan petani suatu wilayah terhadap keberadaan lembaga pembiayaan umumnya masih rendah yang terkait dengan aksesibilitas wilayah yang bersangkutan. Di kabupaten Lombok Timur NTB, misalnya, dengan padi sebagai tanaman dominan, dan aksesibilitas yang relatif baik, para petani lebih mengenal berbagai lembaga pembiayaan yang ada di wilayahnya dibandingkan dengan di daerah-daerah lain (seperti di wilayah yang dominan bawang merah). Sementara di wilayah yang dominan jagung dan kentang di Sulawesi Selatan dan dominan kedelai dan cabe merah di Jawa Tengah yang relatif kurang baik aksesibilitasnya, relatif kurang baik pula pengenalan petani terhadap lembaga pembiayaan yang ada (Hastuti,2006).

Masing-masing skim memiliki aturan main dan prosedur serta persyaratan yang berbeda-beda. Skim kredit program misalnya, ditujukan untuk meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumber permodalan. Demikian pula dari segi sasaran, masing-masing skim juga berbeda-beda. KKP dimaksudkan untuk petani yang berusaha pada tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar), pengembangan budidaya tebu, peternak, petani ikan dan pengadaan pangan (padi, jagung dan kedelai). Sementara sasaran Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) bersifat umum yang ditujukan untuk semua kegiatan ekonomi termasuk usaha pertanian dalam arti luas, dengan penyaluran kredit melalui koperasi.

Aturan main pada skim pembiayaan formal bagi usaha pertanian bersifat rigid yang mengakibatkan petani dan masyarakat pedesaan tidak mudah mengakses sumber-sumber pembiayaan seperti ini. Kebijakan pembiayaan yang diharapkan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian dirasakan sangat lemah dan cenderung mengabaikan sektor ini. Selama kurun waktu satu dasa warsa terakhir alokasi kredit yang disalurkan untuk sektor pertanian sangat rendah dibandingkan dengan untuk sektor-sektor lain. Sistem perbankan konvensional yang berlaku saat ini seakan-akan tidak tertarik terhadap sektor pertanian. Timpangnya alokasi kredit tersebut bukan semata-mata disebabkan rendahnya kemampuan sektor ini dalam hal mengembalikan kredit, tapi lebih disebabkan karena sangat rendah keberpihakan terhadap petani disamping aturan main (kelembagaan) yang kaku (Nurmanaf et al., 2006).

Berbagai jenis pembiayaan formal di sektor pertanian, telah diaplikasikan pada masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diakui masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, tidak hanya di pihak penyedia dana tapi juga di pihak penerima dana sebagai pelaku usaha. Di sisi lain, walaupun pemerintah secara nasional telah banyak mengintroduksi berbagai skim pembiayaan untuk sektor pertanian, namun efektivitas dan keberlanjutannya serta peranannya dalam mendorong pengembangan pertanian, masih jauh dari yang diharapkan. Pada kenyataannya, secara mikro sebagian pelaku usaha pertanian masih memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap sumber-sumber permodalan. Hal ini terkait dengan berbagai faktor di antaranya tidak dapat menyediakan agunan fisik ataupun pihak-pihak lain yang dapat menjamin di samping biaya transaksi pinjaman yang dinilai sangat tinggi.

Mayoritas petani secara umum mengetahui bahwa tingkat bunga sumber pembiayaan formal memang lebih rendah, namun prosedur administrasi dinilai sulit, waktu penyaluran lama/lambat, dan jumlah kredit yang diterima kadangkala tidak sesuai seperti yang diharapkan, baik dari segi jumlah maupun waktu realisasinya. Kasus beberapa petani nasabah kredit formal yang menerima kredit tidak tepat waktu, mengalami permasalahan permodalan untuk biaya obat-obatan yang mendesak karena adanya serangan hama, sehingga kredit menjadi tidak efektif karena diterima sudah sangat terlambat.

Terhadap pembiayaan dengan kredit program, sebagian petani beranggapan bahwa prosedur administrasi dinilai mudah, tapi sayangnya realisasi penyalurannya dinilai sangat lambat. Hal ini terkait dengan aturan dan prosedur serta sasaran program yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya selalu melibatkan kelompok-kelompok tani yang berperan aktif sebagai penanggung jawab (Nurmanaf et al., 2006). Para petani di NTB, contohnya, beranggapan bahwa sebagai anggota kelompok merasa sangat mudah mengikuti kredit program karena segala sesuatunya diurus dan diselesaikan oleh ketua dan pengurus kelompok. Hal serupa juga dialami oleh petani di Sulawesi Selatan yang tidak mengalami kesulitan dalam menerima program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM).

Lembaga Pembiayaan Mikro Informal

Di antara jenis lembaga pembiayaan yang banyak membantu petani adalah lembaga kredit informal. Kredit pada lembaga ini banyak beroperasi di kalangan masyarakat petani yang umumnya mudah diakses karena persyaratan dan prosedur administrasi sederhana. Sumber pembiayaan informal tersebut meliputi pedagang (pedagang input maupun pedagang output pertanian), pelepas uang (dikenal sebagai rentenir) dan kelompok. Kemudahan aksesibilitas tersebut karena didasarkan pada prinsip kepercayaan karena sudah saling mengenal antara debitur dan kreditur, seperti hubungan saudara, tetangga, mitra kerja dan hubungan kekerabatan yang lain. Kasus peminjam baru yang belum begitu dikenal, prinsip kehati-hatian tetap jadi pertimbangan. Bagi seorang nasabah baru diperlukan referensi dari orang-orang yang dikenal dan berfungsi sebagai penjamin, di samping jumlah pinjaman dibatasi dan dikenakan jasa pinjaman sedikit lebih tinggi. Walaupun prosedur pinjaman pada lembaga informal tersebut sederhana dan mudah, ketersediaan dana relatif terbatas dan tingkat bunga lebih tinggi dari  pada lembaga pembiayaan formal. Pendapat seorang peminjam yang memilih lembaga informal, menyatakan bahwa dengan prosedur yang rigid dan administrasi yang rumit serta waktu yang lama, biaya yang diperlukan untuk pencairan dana pinjaman pada lembaga formal menjadi lebih tinggi dibandingkan harus membayar kelebihan tingkat bunga pada lembaga informal (Hastuti, 2006).

Para petani beranggapan bahwa lembaga ini memiliki prosedur administrasi sederhana, pencairan pinjaman cepat/tepat waktu sesuai kebutuhan tapi dengan tingkat bunga lebih tinggi. Namun demikian, penilaian petani terhadap tingkat bunga sangat relatif. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa dengan kesediaan memberikan pinjaman lebih diartikan sebagai “bantuan” atau “pertolongan” terhadap mereka dalam mengatasi masalah pembiayaan usahatani (Hastuti, 2006). Sehingga tingkat bunga yang harus dibayar lebih tinggi dianggap sebagai balas jasa dan merupakan hal yang wajar dan tidak memberatkan.

Kasus di pedesaan provinsi NTB dan Jawa Tengah, mayoritas petani lebih akses terhadap lembaga informal. Sangat sedikit petani yang memanfaatkan lembaga pembiayaan formal dalam mendukung permodalan usahataninya. Di provinsi Sulawesi Selatan, walaupun jumlah petani yang memanfaatkan sumbersumber pembiayaan mikro formal terdapat dalam porsi yang relatif besar (terutama pada BRI Unit Desa dan jasa pegadaian untuk modal usahataninya) dari pada di provinsi NTB dan Jateng, namun jumlah petani yang menggunakan sumber dana informal juga terdapat dalam jumlah yang dominan (Nurmanaf et al., 2006).

PENUTUP

Banyak jenis skim kredit dan program pembiayaan yang telah diaplikasikan selama tiga dasawarsa terakhir yang merupakan realisasi keberpihakan pemerintah dalam upaya membantu pemberdayaan petani. Pembiayaan pertanian yang difasilitasi pemerintah telah dilaksanakan dalam waktu yang lama dan terus menerus. Hal ini menjadikan petani “tidak mengenal” sistem kredit komersial. Kenyataan menunjukkan bahwa aksesibilitas sebagian besar petani terhadap lembaga pembiayaan formal sangat rendah. Di pihak lembaga formal diterapkan standar perbankan komersial dengan prinsip kehatihatian. Sementara di pihak petani yang memiliki banyak keterbatasan beranggapan bahwa menjadi nasabah perbankan merupakan suatu yang sulit.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani lebih akrab dengan sumber-sumber pembiayaan informal seperti pedagang input/output, pelepas uang, kelompok dan lain-lain. Sumber-sumber ini “sangat mengerti” kondisi dan kebutuhan petani. Pinjaman diberikan tanpa agunan dan dengan prosedur sederhana. Realisasi dilakukan dengan cepat, dekat, tepat waktu dan jumlah sesuai kebutuhan, walaupun harus membayar dengan bunga yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, pengembangan pelayanan pembiayaan mikro pertanian masih terbatas dan belum ada kesesuaian antara pihak lembaga pembiayaan/ perbankan sebagai penyedia dana dan pihak petani sebagai pengguna dana/ nasabah. Pihak perbankan menerapkan standar perbankan komersial dengan persyaratan ketat dan penuh kehati-hatian. Faktanya, bank komersial secara bertahap telah mengurangi dukungan dana untuk program kredit pedesaan. Sementara pihak petani dengan berbagai keterbatasan tidak mampu memenuhi persyaratan dalam mengakses skim-skim kredit yang disediakan.

Kiranya diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk mendukung pengembangan pelayanan pembiayaan mikro di pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Pelayanan pembiayaan mikro perlu mengintegrasikan berbagai komponen strategis dari sektor keuangan secara sinergis untuk mengembangkan potensi pasar keuangan pedesaan. Untuk itu diperlukan perubahan aturan-aturan dan kerangka kerja untuk memfasilitasi lembaga keuangan mikro pertanian dan memperkuat keterkaitan antara lembaga pembiayaan mikro dengan jaringan kerja pembiayaan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2006. Using Microfinance to Move Out Poverty. Agriculture and Development, Vol.13, No.1 / 2006

Braverman, A. and J.L. Gausch. 1989. Rural Credit in Development Countries. Working Paper Series 219. The World Bank, Washington DC.

Hastuti, E.L. 2006. Kajian Sistem Pembiayaan Mikro Pertanian. Catatan Harian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Tidak dipublikasikan.

IFC-Pensa. 2006. Menjadi Wirausahawan Jagung? Mengapa Tidak?. Seputar Jagung.

Vol.2 Edisi 4, September-Oktober 2006. International Finance Corporation, World Bank Group.

Krisnamurti, B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro Bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Mret 2005.

Nurmanaf, A.R., E.L. Hastuti, Ashari, S. Friyatno and B. Wiryono. 2006. Analisis Sistem Pembiayaan Mikro Dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosek dan kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.

Sudaryanto, T. dan M. Syukur. 2000. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Mimeo. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

Syukur, M. dan H. Windarti. 2001. Karya Usaha Mandiri: Sebuah Skim Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Mimeo. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

Syukur, M., Sugiarto, Hendiarto dan Budi Wiryono. 2003. Analisis Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian. Laporan Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.

Yunus, M. 1981. Credit for Self-Employment: A Fundamental Human Right. Grameen Bank, Bangladesh.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: