Sjafri Mangkuprawira

SDM DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN PERTANIAN

Oleh: Sjafri Mangkuprawira | April 2, 2008

Sumber: http://ronawajah.wordpress.com/

Belakangan ini ketika panen raya padi sawah terjadi tetapi harga beras kok tinggi. Apakah ini artinya berita kebahagiaan bagi para petani? Nanti dulu. Yang menikmati bukannya petani tetapi para pedangang. Bahkan nilai tukar petani semakin melemah saja. Akibatnya daya beli mereka juga melorot. Lalu apa peran dari kelembagaan petani untuk membantu kaum petani marjinal?.

Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal khususnya di daerah perdesaan seharusnya memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani. Namun kinerjanya belum optimum yang dicirikan oleh masih sulitnya akses petani terhadap pelayanan lembaga-lembaga yang ada termasuk akses pemasaran. Akibatnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani relatif masih rendah. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor berikut:

1. Peran antarlembaga pendidikan dan pelatihan, balai penelitian, dan penyuluhan belum terkoordinasi dengan baik. Kualitas sumberdaya manusia pelaku lembaga dan fasilitas masih rendah. Penyediaan paket teknologi dari hasil penelitian belum merata diterima para petani. Sementara itu rekomendasi paket teknologi masih berskala nasional yang belum tentu sesuai dengan lokal spesifik.
2. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Jumlah dan tenaga penyuluh yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK relatif rendah. Akibatnya kualitas penyuluhan dalam pelaksanaan program intensifikasi relatif rendah. Partisipasi petani juga semakin rendah. Hal itu menyebabkan produktivitas pertanian khususnya di sektor tanaman pangan juga rendah.
3. Koordinasi dan kinerja lembaga-lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh daya serap plafon Kredit Usahatani (KUT) termasuk untuk produksi pangan masih rendah. Selain itu tunggakan pembayaran masih tinggi.
4. Koperasi perdesaan khususnya yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Bahkan jumlah yang masih aktif relatif sedikit atau diperkirakan hanya sekitar 15 % saja. Selebihnya berada pada posisi pasif dan cenderung akan berhenti beroperasi kalau tidak ada pembinaan. Dengan demikian fungsi koperasi untuk mensejahterakan anggotanya tidak berjalan baik.
5. Keberadaan lembaga-lembaga tradisi di perdesaan seperti lumbung desa, gotong royong dan organisasi pengairan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimum.

Untuk meningkatkan peran kelembagaan pertanian maka diperlukan pembinaan oleh pemerintah namun tanpa harus menciptakan kebergantungan pada pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah daerah dengan semangat otonomi daerahnya memegang peran sentral. Tujuan utamanya adalah agar setiap lembaga mampu melayani para petani dengan relatif mudah dan lancar secara bersinambung. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip-prinsip efisiensi fungsi-fungsi manajemen administrasi, manajemen produksi dan distribusi, manajemen pelayanan, manajemen kontrol, manajemen supervisi, manajemen sumberdaya manusia dan manajemen informasi kelebagaan. Secara terinci revitalisasi kelembagaan pertanian meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia para pelaku kelembagaan sehubungan dengan perkembangan teknologi, permasalahan dan kebutuhan para petani. Model pendidikan dan pelatihan ditekankan pada pengembangan bidang-bidang produksi primer dan sekunder, alih teknologi dan informasi, pemasaran, finansial, kelembagaan, dan infrastruktur.
2. Diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyuluhan pertanian yang mampu menyentuh langsung kebutuhan petani dengan melibatkan petani secara lebih aktif lagi. Model penyuluhan mandiri dimana petani berperan sebagai pelaku aktif perlu terus ditingkatkan peranannya. Untuk itu jumlah dan kualitas penyuluh yang memiliki kemampuan di bidang konsultasi/analisis produksi dan pemasaran serta sebagai mediator atau jembatan/mediator ke berbagai lembaga keuangan dan pendidikan/pelatihan perlu terus ditingkatkan.
3. Meningkatkan kualitas manajemen koperasi yang ada, khususnya dalam kualitas sumberdaya manusia para pengurus dan manajer, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Para petani yang tergabung dalam kelompok bisnis perlu dilembagakan dalam koperasi terutama untuk meningkatkan rebut tawar dalam memperoleh pelayanan kredit dan pemasaran hasil.
4. Meningkatkan koordinasi peran lembaga-lembaga keuangan/perbankan dengan lembaga-lembaga penyuluhan, sarana produksi, dan koperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada petani secara optimum. Diperlukan cara terbaik dalam rangka mengakses dan mengontrol distribusi kredit dan penyediaan saprodi agar sampai ke tangan petani dengan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat harga sesuai kebutuhan petani.
5. Meningkatkan peran badan penerapan teknologi dan informasi pertanian. Penelitian-penelitian berbagai aspek pertanian spesifik lokal perlu didukung dengan biaya/anggaran dan fasilitas yang memadai dan kualitas sumberdaya peneliti yang semakin tinggi kwalifikasinya. Dengan demikian alih teknologi inovatif kepada petani akan meningkat. Pada gilirannya para petani akan menerapkan inovasi baru pertanian dengan bersinambung.
6. Meningkatkan peran dari lembaga-lembaga tradisional seperti organisasi lumbung desa dan pengairan. Dalam situasi produktivitas pertanian dan penyediaan pangan khususnya di sektor tanaman pangan yang relatif rendah maka peran kedua lembaga tersebut menjadi penting. Untuk itu di setiap daerah diperlukan adanya pembinaan manajemen kelembagaan dari pemerintah daerah setempat.
7. Meningkatkan kemandirian organisasi petani. Intinya adalah suatu organisasi yang dimiliki, digerakkan dan dikendalikan oleh petani sendiri. Pemerintah daerah lebih berfungsi sebagai fasilitator saja. Untuk itu perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia para pengelola dan efektivitas manajemen kelembagaan melalui pelatihan dan pembinaan-pembinaan intensif.