Kelembagaan DAS

Setiasih Irawanti

KAJIAN SOSIAL EKONOMI DAN KELEMBAGAAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG DI SULAWESI SELATAN

Oleh: Setiasih Irawanti

RINGKASAN

Tujuan kajian sosial ekonomi dan kelembagaan ini adalah memperoleh data dan informasi mengenai kondisi, potensi dan permasalahan sosial ekonomi dan kelembagaan yang ada di lokasi Taman Nasional (TN) Bantimurung-Bulusaraung sebagai masukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaannya. Di kawasan TN masih ditemui pemukiman penduduk dari desa-desa sekitarnya sehingga perlu dipertimbangkan dalam proses pengukuhan khususnya penataan batas, serta dalam proses penataan hutan khususnya zonasi kawasan.

Pabrik semen Bosowa (konsesi 1.000 Ha) dan 11 industri marmer (konsesi 2,7 Ha s/d 50 Ha) di Kabupaten Maros, serta pabrik Semen Tonasa (konsesi 1.354,7 Ha), 18 industri marmer (konsesi 2,7 Ha s/d 50 Ha), dan penambangan pasir/pasir silika/batu /batu gunung/semen/emas di Kabupaten Pangkep, dapat memberi kontribusi pada Penerimaan Daerah, namun dipandang kurang sejalan dengan kebijakan penunjukan kawasan kars tersebut sebagai kawasan konservasi.

Di Kabupaten Maros 6 diantara 10 obyek wisatanya, serta di Kabupaten Pangkep 2 diantara 7 obyek wisatanya, berada di desa-desa yang berbatasan dengan TN. Keberadaan gua-gua di kawasan tersebut merupakan potensi untuk pengembangan obyek wisata alam, sehingga menjadi peluang kerja dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat serta sebagai sumber Penerimaan Daerah. Dengan menyediakan sarana prasarana fisik dan kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Maros dapat menghimpun Penerimaan Daerah dari Taman Wisata Alam Bantimurung yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Mengelola jasa wisata alam dengan baik dapat menjadikannya sebagai sumber Penerimaan Daerah yang dapat diandalkan. Selain sejalan dengan penunjukkan kawasan kars Bantimurung- Bulusaraung sebagai TN, pemanfaatan jasa wisata alam dapat menjadi alternatif pengganti pemanfaatan tambang yang kurang mendukung upaya konservasi.

Pemerintah Daerah (PEMDA) Sulawesi Selatan membuka peluang untuk berinvestasi pada usaha pariwisata alam, bahari serta budaya. Dinas Pariwisata Provinsi telah menjalin kerja sama dengan sejumlah biro perjalanan wisata dan menyediakan paket-paket wisata. Pengembangan wisata alam di Sulawesi Selatan dapat menjadi pengungkit bagi berkembangnya pemanfaatan jasa lingkungan terutama wisata alam yang ada di desa-desa sekitar TN Bantimurung-Bulusaraung.

Stakeholder primer yang perlu diperhatikan kepentingan dan partisipasinya dalam menyusun rencana pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung adalah:

  1. Pemerintah Pusat melalui Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Balai Perpetaan Kawasan Hutan Sulawesi Selatan.
  2. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata, Biro Perjalanan Wisata
  3. Pemerintah Kabupaten Maros dan jajarannya, Pabrik Semen Bosowa, Industri Marmer, Kantor Pengelola Kawasan Bantimurung, Dinas Pariwisata Kabupaten, dan penduduk desa setempat.
  4. Pemerintah Kabupaten Pangkep dan jajarannya, Pabrik Semen Tonasa, Industri Marmer, Penambang pasir/pasir silika/batu gunung /emas, pelaku usaha tambang lainnya, dan penduduk desa setempat.

Bila pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung dilakukan secara kolaboratif /kemitraan, stakeholder yang akan berkolaborasi memiliki kepentingan yang beragam sehingga perlu dibangun kesepahaman, saling percaya, adil, partisipatif, saling menguntungkan, ada peluang bagi masyarakat dan perlu pendampingan.

Kata kunci: Bantimurung-Bulusaraung, konservasi, kelembagaan

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 telah ditunjuk areal hutan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 43.750 Ha sebagai kawasan hutan, diantaranya berupa Cagar Alam (± 10.282,65 Ha), Taman Wisata Alam (± 1.624,25 Ha), Hutan Lindung (± 21.343,10 Ha), Hutan Produksi Terbatas (± 145 Ha), dan Hutan Produksi Tetap (± 10.355 Ha). Kawasan tersebut berada pada Kelompok Hutan Bantimurung – Bulusaraung di Kabupaten Maros dan Pangkep, yang merupakan ekosistem kars, memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi. Di dalamnya terdapat berbagai jenis flora, antara lain: Bintangur (Calophyllum sp.), Beringin (Ficus sp.), Nyato (Palaquium obtusifolium), dan flora endemik Sulawesi Kayu hitam (Diospyros celebica). Selain itu terdapat berbagai jenis satwa liar yang khas dan endemik seperti Kera hitam (Macaca maura), Kuskus sulawesi (Phalanger celebencis), Musang sulawesi (Macrogolidia mussenbraecki), Rusa (Cervus timorensis), burung Enggang hitam (Halsion cloris), Raja udang (Halsion cloris), Kupu-kupu (Papilio blumei, Papilio satapses, Troides halipton, Troides helena), berbagai jenis amfibia dan reptilia seperti Ular phyton (Phyton reticulates), Ular daun, Biawak besar (Paranus sp.), Kadal terbang, dan lainnya. Ekosistem kars Maros – Pangkep tersebut juga memiliki lansekap kars yang unik, gua-gua dengan ornamen stalaktit dan stalakmit, gua-gua yang bernilai historis/situs purbakala, panorama alam yang indah dan air terjun yang dapat dikembangkan sebagai laboratorium alam untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan konservasi alam serta kepentingan ekowisata. Kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air bagi kawasan di bawahnya dan beberapa sungai penting di Provinsi Sulawesi Selatan seperti S. Walanea, S. Pangkep, S. Pute, dan S. Bantimurung.

Dalam rangka perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu, tanggal 8 Oktober 2004 kawasan hutan di Kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung seluas ± 43.750 ha Ha tersebut memenuhi syarat untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Nasional. Upaya perubahan fungsi tersebut dilakukan dengan memperhatikan beberapa surat dari Pemerintah Daerah setempat, sebagai berikut.

  1. Surat Gubernur Sulawesi Selatan No. 660/27/Set, 5 Januari 2004, dan rekomendasi No 660/472/SET, 7 Pebruari 2003.
  2. Keputusan DPRD Prov. Sulawesi Selatan No. 27 Th 2003, 19 Desember 2003.
  3. Rekomendasi Bupati Maros No. 660.1/532/Set, 13 Nopember 2002.
  4. Rekomendasi DPRD Kab. Maros No. 660.1/347/DPRD/2002, 17 Desember 2002.
  5. Surat Bupati Pangkep No. 430/13/DLHK, 15 Maret 2003.
  6. Surat Ketua DPRD Kab. Pangkep No. 005/194/Sek-DPRD, 30 Juli 2003.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut-II/2004, tanggal 18 Oktober 2004, kawasan hutan pada Kelompok Hutan Bantimurung – Balusaraung seluas ± 43.750 Ha yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk sebagai Taman Nasional Bantimurung–Bulusaraung. Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Badan Planologi Kehutanan perlu mengatur pelaksanaan pengukuhannya serta Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam perlu melakukan pengelolaan kawasan hutan tersebut sebagai TN.

Mempertimbangkan hal tersebut, penyusunan rencana pengukuhan dan pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung seyogyanya dapat mengakomodasi kepentingan dan partisipasi dari seluruh stakeholder terkait lainnya. Laporan ini menyajikan data dan informasi hasil kajian sosial ekonomi dan kelembagaan di lokasi TN Bantimurung-Bulusaraung, dengan harapan dapat bermanfaat bagi proses pengukuhan dan penyusunan rencana pengelolaannya.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi

Kajian ini dilakukan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan. Instansi yang dikunjungi adalah Dinas Pariwisata Propinsi, Balai Konservasi Sumbardaya Alam (BKSDA) dan Balai Perpetaan Kawasan Hutan (BPKH) Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Pengelola Khusus Bandara dan Kawasan Bantimurung di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep serta obyek wisata Bantimurung. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan metoda konsultasi dan pencatatan.

B. Metoda Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan cara tabulasi, penjumlahan dan rata-rata. Data kualitatif dianalisis dengan cara menyajikan deskripsi tentang keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lain, keterkaitan kepentingan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) antara satu institusi/lembaga dengan institusi/lembaga lain, dan melakukan komparasi antara fakta lapangan dengan hukum positif yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut administrasi pemerintahan, TN Bantimurung-Bulusaraung terletak di Wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep dengan batas-batas Kabupaten Barru (sebelah utara), Kabupaten Bone (sebelah timur), Kabupaten Maros (sebelah selatan) serta Kabupaten Maros dan Pangkep (sebelah barat). Secara geografis kawasan tersebut terletak pada 4°33’ – 5°02’ Lintang Selatan dan 119°38’ – 119°57’ Bujur Timur.

Lokasi kawasan TN ini sangat strategis karena dibagian utara kawasan TN ini melintas jalan propinsi yang menghubungkan kota Makassar dan Pare-Pare, sedangkan di bagian timur melintas jalan propinsi yang menghubungkan kota Makassar dan Bone (Anonimus, 2004).

1. Kabupaten Maros

0t1

Wilayah Kabupaten Maros terdiri dari 12 Kecamatan, yang terbagi menjadi 80 Desa dan 23 Kelurahan. Desa dan dusun yang berbatasan dengan kawasan yang ditunjuk sebagai TN Bantimurung-Bulusaraung dapat diikuti dalam Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa di dalam kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan TN masih ditemui pemukiman penduduk dari desa-desa yang berada disekitarnya. Hal tersebut tentu perlu mendapat perhatian agar dapat dihindari timbulnya konflik dikemudian hari.

Di Kabupaten Maros juga terdapat beberapa obyek wisata yang direncanakan akan dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung agar potensinya dapat menarik kunjungan wisatawan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

0t2

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa diantara 10 obyek wisata yang dipandang potensial, 6 diantaranya berada di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan TN, sehingga terbuka peluang kerja dan usaha di bidang jasa wisata alam bagi penduduk desa setempat. Saat ini Bantimurung merupakan satu-satunya obyek wisata alam di Kabupaten Maros yang telah memiliki nilai jual. Wisata alam yang tersedia di Bantimurung antara lain air terjun, tempat pemandian, gua, dan kupukupu.

Di lain pihak, batuan karbonat di kawasan kars TN tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku tambang marmer dan semen. Di Kabupaten Maros terdapat pabrik semen Bosowa yang memiliki konsesi seluas 1.000 Ha dan 11 industri marmer yang memiliki konsesi bervariasi antara 2,7 Ha sampai 50 Ha (Anonimus, 2004). Berkembangnya industri tersebut tentu memberi kontribusi kepada Penerimaan Daerah dan pendapatan masyarakat setempat, namun pemanfaatan batuan karbonat dari kawasan kars tersebut dipandang kurang sejalan dengan upaya penunjukan kawasan kars tersebut sebagai kawasan konservasi.

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Maros dan jajarannya, serta stakeholder terkait lainnya, seperti Pabrik Semen Bosowa, Industri Marmer, Kantor Pengelola Kawasan Bantimurung, Dinas Pariwisata Kabupaten, dan masyarakat desa yang terkait, adalah stakeholder primer yang perlu diperhatikan kepentingan dan partisipasinya dalam rangka menyusun rencana pengelolaan TN Bantimurung -Bulusaraung kedepan.

2. Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep terdiri dari 12 Kecamatan yang terbagi menjadi 65 Desa dan 36 Kelurahan. Ibukota Kabupaten Pangkep adalah Pangkajene. Desa dan dusun di Kabupaten Pangkep yang berbatasan dengan kawasan yang ditunjuk sebagai TN Bantimurung-Bulusaraung dapat diikuti dalam Tabel 3.

0t3

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa didalam kawasan yang ditunjuk sebagai TN masih terdapat pemukiman penduduk dari desa-desa yang berbatasan dengan kawasan tersebut. Hal tersebut tentu perlu mendapat perhatian agar dapat dihindari timbulnya konflik dikemudian hari.

Diantara desa-desa tersebut terdapat potensi desa yang sangat beragam, terutama potensi wisata, budaya, alam dan tambang yang terkait dengan keberadaan kawasan TN sebagaimana dapat diikuti dalam Tabel 4.

0t4

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa di desa-desa sekitar kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung yang termasuk wilayah Kabupaten Pangkep teridentifikasi adanya potensi sumberdaya alam, baik berupa potensi wisata alam seperti pemandian, gua/situs, wisata purbakala, maupun sumberdaya tambang seperti pasir, pasir silika, batu, batu gunung, marmer, dan emas. Potensi tersebut sebagian telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memacu Penerimaan Daerah, namun sebagaian baru dimanfaatan secara lokal oleh penduduk setempat. Di Kabupaten Pangkep juga telah berdiri pabrik Semen Tonasa yang memiliki konsesi seluas 1.354,7 Ha, serta 18 industri marmer dengan luas konsesi bervariasi antara 2,7 Ha sampai 50 Ha (Anonimus, 2004).

Selain itu, wilayah Kabupaten Pangkep juga memiliki beberapa obyek wisata yang dewasa ini sedang dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai aset daerah, sebagaimana dapat diikuti dalam Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa diantara 7 obyek wisata yang ditawarkan oleh PEMDA Pangkep, 2 diantaranya berada di desa yang berbatasan dengan kawasan TN Bantimurung- Bulusaraung. Pemanfaatan jasa wisata alam dipandang masih sejalan dengan upaya penunjukkan kawasan TN sebagai kawasan konservasi.

0t5

Namun berbeda dengan pemanfaatan sumberdaya alam tambang yang dipandang kurang mendukung upaya penunjukan kawasan TN sebagai kawasan konservasi, karena usaha pertambangan tersebut justru dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, Pabrik Semen, Industri Marmer, Penambangan pasir/pasir silika/batu gunung/emas, Dinas Perindustrian, pelaku usaha pertambangan lainnya, Dinas Pariwisata dan penduduk desa setempat, adalah stakeholder primer yang perlu diperhatikan kepentingan dan partisipasinya dalam rangka menyusun rencana pengelolaan TN Bantimurung -Bulusaraung kedepan.

B. Pengembangan Pariwisata: Pengungkit Bagi Pemanfaatan Potensi Jasa Lingkungan Di Propinsi Sulawesi Selatan

1. Gua sebagai potensi wisata alam

Di dalam kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung banyak terdapat gua-gua yang memiliki nilai arkeologis dan historis yang sangat potensial bagi Pengembangan wisata alam. Sebaran potensi gua di kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung dapat diikuti dalam Tabel 6. Selain terdapat keindahan lorong panjang dibawah tanah, stalaktit, stalakmit, flow stone, helektit, pilar dan sodastraw, di dalam gua juga kadang dijumpai burung walet/kelelawar yang berkembang biak didalamnya. Secara historis, gua juga merupakan bekas tempat hunian manusia beribu tahun silam sebelum mereka mengenal cara membangun rumah tempat tinggal (Anonimus, 2004).

0t6

Selain itu, di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep sedikitnya terdapat 66 gua prasejarah. Situs gua yang mengandung unsur budaya dan telah mendapatkan perlindungan, tersebar dikawasan kars Maros Pangkep sebagaimana dapat diikuti dalam Tabel 7.

Gua-gua tersebut ditemukan di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros serta Kecamatan Balocci, Pangkajene, Labbakkang dan Bungoro Kabupaten Pangkep. Ciri yang menarik dari gua prasejarah adalah adanya lukisan pada dinding gua yang menggambarkan cap tangan, binatang, serta obyek lain yang merupakan lambang kegiatan religi masyarakat pada masa itu (Anonimus, 2004).

0t7

Keberadaan gua-gua tersebut merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, sehingga dapat memberi peluang kerja dan berusaha serta sebagai wahana untuk memberdayakan masyarakat desa setempat, dan sumber Penerimaan Daerah. Bentuk pemanfaatan jasa lingkungan demikian disatu pihak dipandang sejalan dengan upaya penunjukkan kawasan kars Bantimurung-Bulusaraung sebagai TN, serta dilain pihak dapat menjadi alternatif pengganti pemanfaatan tambang yang dipandang kurang mendukung upaya konservasi.

2. Kupu-kupu sebagai potensi wisata alam

Keanekaragaman warna kupu-kupu merupakan daya tarik utama bagi Taman Wisata Alam Bantimurung. Selain untuk dinikmati keindahannya di alam bebas, kupu-kupu telah dimanfaatkan sebagai koleksi dalam bentuk awetan sehingga telah diperdagangkan. Pemanfaatan kupu-kupu sebagai komoditas perdagangan ini umumnya dalam bentuk ornament atau hiasan baik dalam jumlah besar maupun kecil. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ini dapat memberikan keuntungan secara ekonomis sehingga dapat menjadi mata pencaharian untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Di dalam kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung terdapat potensi penyebaran kupu-kupu yang cukup tinggi, seperti disajikan dalam Tabel 8.

0t8

Namun peningkatan pemanfaatan kupu-kupu ini telah menimbulkan ancaman terhadap kepunahannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/1999, terdapat jenis kupu-kupu yang dilindungi di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu jenis Troides haliphron, Troides helena, Troides hypolitus dan Cethosia myrina (Anonimus, 2003).

3. Bantimurung: Pengungkit bagi pemanfaatan potensi wisata alam di desadesa sekitar Taman Nasional

Semangat mengembangkan pariwisata di Sulawesi Selatan sangat tinggi karena potensinya yang beragam. Berbagai bentuk wisata alam, wisata budaya, wisata bahari dan wisata spiritual ada di daerah tersebut sehingga memiliki peluang yang baik untuk memajukan daerah. Sejumlah objek wisata bermunculan dan biro-biro perjalanan wisata yang berkantor pusat di Jakarta berusaha membuka cabang di Makassar. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan kelancaran sarana transportasi darat, udara, laut dengan tujuan dalam dan luar negeri.

Wisata alam pemandian air terjun Bantimurung, gua Mimpi, gua Leang- Leang, Danau Tempe, akuarium laut Pulau Samalona, Pantai Pasir Putih Tanjung Bira dan perajin kapal pinisinya, wisata budaya Benteng Rotterdams, Tana Toraja, Taman Purbakala Leang Leang, perkampungan Bugis/Bajo/Kajang, Museum Lapawawoi Bone, Gojeng Benteng Balangnipa dan rumah adat Arung Lappa, serta wisata bahari Pulau Lae Lae, Kayangan, Barang Lompo dan Barang Caddi, adalah ragam bentuk wisata yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Namun untuk memajukan usaha kepariwisataan diperlukan investasi yang tidak sedikit, termasuk di antaranya dana untuk promosi. Kini PEMDA Sulawesi Selatan membuka peluang besar bagi para investor untuk menanamkan investasi di sektor usaha pariwisata alam, bahari serta budaya. Untuk menunjang suksesnya usaha tersebut,  Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah biro perjalanan wisata dan menyediakan paket-paket wisata menarik.

Paket wisata setengah hari ke Bantimurung untuk menikmati pemandian air terjun, memasuki gua Mimpi dan Taman Purbakala Leang Leang. Paket wisata 1 hari untuk mengunjungi pulau-pulau kecil Samalona, Kodingareng, Barrang Lompo dan Bone Tambu menggunakan perahu bermotor, untuk menyelam, berenang atau berjemur di pantai. Paket wisata 4 hari perjalanan Bugis-Makassar untuk menyaksikan berbagai objek wisata. Paket kunjungan lima hari di Sulawesi Selatan dimulai dari Jakarta, Sulawesi Selatan dan kembali ke Jakarta lagi. Paket wisata lain yaitu Makassar-Singapura-Bangkok-Pattaya, atau Makassar-Kuala Lumpur-Brunei Darussalam dan Manila.

Selain itu, masyarakat Sulawesi Selatan juga telah menjadikan Bantimurung sebagai salah satu tujuan wisata mereka. Setiap pekan terakhir sebelum memasuki Bulan Ramadan, yang biasa disebut minggu terakhir, benar-benar digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata yang ada di daerah ini.

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, dalam Bab XIII dicantumkan adanya Kantor Pengelola Khusus Bandara dan Kawasan Bantimurung. PERDA tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Maros No. 23/III/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelola Khusus Bandara dan Kawasan Bantimurung, yang antara lain memuat tugas pokok pengelolaan kawasan Bantimurung, pemeliharaan sarana prasarana serta pengembangan dan peningkatan pendapatan, sehingga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendapatan Daerah.

Tugas utama untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan PERDA No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama PERDA No. 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Untuk itu diperlukan dana yang cukup memadai, dimana salah satu sumber dana yang sangat diharapkan kontribusinya adalah hasil retribusi. Upaya pengembangan tempat-tempat rekreasi dan olah raga dilakukan seiring dengan tuntutan masyarakat untuk menikmati fasilitas rekreasi dan olah raga yang baik. Sesuai PERDA No. 12 Tahun 2001 tersebut, struktur retribusi dan besarnya tarif di Taman Wisata Bantimurung dapat diikuti dalam Tabel 9.

0t9

Dengan menyediakan sarana prasarana fisik maupun kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Maros dapat menghimpun Penerimaan Daerah dari Taman Wisata Alam Bantimurung sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

0t10

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa Penerimaan Daerah Kabupaten Maros dari Taman Wisata Bantimurung makin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari tempat rekreasi dan olahraga maupun parkir. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Maros dalam menggarap Taman Wisata Alam sebagai aset daerah. Sebagai insentif atas tugas menghimpun retribusi tersebut, dibangun mekanisme bahwa 10% dari penerimaan retribusi tersebut menjadi insentif bagi Badan Pengelola Khusus Bandara dan Kawasan Bantimurung. Saat ini Taman Wisata Bantimurung bahkan telah menjadi aset andalan bagi Kabupaten Maros, hal ini menggambarkan bahwa jasa wisata alam apabila digarap dengan baik dapat menjadi sumber Penerimaan Daerah yang dapat diandalkan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2002 telah menyusun Proposal Pembangunan Kawasan Wisata Bantimurung dengan harapan dapat menjadi pengungkit bagi kemajuan obyek wisata di Kabupaten Maros. Demikian pula, pengembangan pariwisata secara keseluruhan di Propinsi Sulawesi Selatan dapat pula menjadi pengungkit bagi berkembangnya pemanfaatan jasa lingkungan terutama potensi wisata alam yang ada di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung.

C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pasal 13 UU No 41/1999 menyebutkan bahwa hasil inventarisasi hutan yang diantaranya untuk memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya manusia serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, antara lain dipergunakan sebagai dasar untuk pengukuhan kawasan hutan. Sesuai Pasal 15 UU No 41/1999, pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Sementara itu dalam rangka pengelolaan hutan, Pasal 21 UU No 41/1999 menyebutkan bahwa pengelolaan hutan antara lain meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Tata hutan pada kawasan Taman Nasional sesuai Pasal 8 PP No 34/2002 meliputi:

  1. Penentuan batas kawasan
  2. Inventarisasi identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan
  3. Pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di kawasan dan sekitarnya
  4. Pembagian kawasan ke dalam zona-zona (inti, pemanfaatan, lainnya)
  5. Pemancangan tanda batas zona
  6. Pengukuran dan pemetaan

Berdasarkan hasil tata hutan tersebut, sesuai Pasal 14 PP No 34/2002 kemudian disusun rencana pengelolaan hutan (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek) dengan memperhatikan aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Keputusan Menteri Kehutanan No. 390/Kpts- II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengatur tentang kerjasama konservasi antara Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan Mitra Kerja (Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta /Koperasi/BUMN/BUMD) tanpa ada unsur komersial. Lingkup kegiatan kerjasama tersebut meliputi:

  1. Pengkajian potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
  2. Peningkatan kapasitas kelembagaan
  3. Rehabilitasi kawasan/pembinaan habitat
  4. Perlindungan/pengamanan/penanggulangan kebakaran hutan
  5. Pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
  6. Pendidikan, penelitian, penyuluhan
  7. Pemberdayaan masyarakat

Sementara itu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mengatur bahwa para pihak yang berkolaborasi perlu memiliki kesepahaman dan kesepakatan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pengelolaan Taman Nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Para pihak disini adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan kawasan Taman Nasional, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat setempat, biro perjalanan wisata, dan lain-lain. Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak dituangkan secara tertulis dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan adalah sebagai berikut.

  1. Penataan kawasan
  2. Penyusunan rencana pengelolaan
  3. Pembinaan daya dukung kawasan
  4. Pemanfaatan kawasan
  5. Penelitian dan pengembangan
  6. Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan
  7. Pengembangan sumberdaya manusia
  8. Pembangunan sarana dan prasarana
  9. Pembinaan partisipasi masyarakat

Dalam kaitannya dengan butir 6 dan 9 dari kegiatan yang dapat dikolaborasikan, terdapat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.07/Kpts/Dj-IV/1998 tentang Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan Alam mengatur tentang usaha penangkaran, permohonan izin dan penghapusan izin penangkaran. Izin penangkaran dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha dan lembaga ilmiah, terhadap species yang dilindungi dan tidak dilindungi, baik untuk tujuan komersial maupun non komersial.

Selanjutnya tentang peredaran tumbuhan atau satwa, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar mengatur tata cara mendapatkan Surat Angkut Tumbuhan dan  Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dan Luar Negeri (SATS-LN) yang tidak dilindungi dari hasil penangkaran atau alam, untuk keperluan komersial dan non komersial.

Sementara itu peredaran tumbuhan atau satwa dipasar dunia harus mematuhi kesepakatan internasional yang berlaku. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) merupakan perjanjian internasional mengenai perdagangan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kepunahan species satwa dan tumbuhan di seluruh dunia akibat kegiatan perdagangan. Jenis tumbuhan dan satwa digolongkan ke dalam tiga kategori sesuai tingkat kelangkaannya, yaitu:

Appendix I, memuat seluruh jenis flora/tumbuhan dan fauna/satwa yang terancam punah akibat perdagangan, sehingga perdagangannya dilarang atau diatur secara ketat. Appendix II, memuat semua jenis yang walau saat ini tidak terancam punah namun dapat punah apabila perdagangannya tidak diatur secara ketat, karenanya diterapkan sistem kuota. Appendix III, memuat semua jenis yang dinyatakan dilindungi oleh peraturan negara anggota CITES untuk membatasi pemanfaatan berlebihan sehingga pengawasannya memerlukan kerjasama dengan negara-negara anggota CITES lainnya. Dengan berlakunya CITES, semua species tumbuhan/satwa liar yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia baik untuk kepentingan komersian maupun non komersial harus diliput oleh dokumen yang diterbitkan oleh management authority yang ditunjuk (Anonimus, 2003).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam mengatur bahwa TN, THR, TWA merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya sehingga perlu dijaga kelestariannya namun dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata melalui pengusahaan pariwisata alam. Pengusaha pariwisata alam menyusun Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam berdasarkan Rencana Pengelolaan, memuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan yang bersangkutan. Pengusahaan pariwisata alam diselenggarakan pada zona pemanfaatan berdasarkan rencana pengelolaan, berupa usaha sarana pariwisata alam dengan jenis-jenis:

  1. Akomodasi: pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja
  2. Makanan dan minuman
  3. Sarana wisata tirta
  4. Angkutan wisata
  5. Cinderamata
  6. Sarana wisata budaya

Persyaratan usaha pariwisata adalah luas kawasan untuk bangunan sarana prasarana pariwisata alam maksimum 10% dari luas zona pemanfaatan, arsitek bangunan bergaya budaya setempat, dan tidak mengubah bentang alam yang ada. Pengusahaan pariwisata alam dilakukan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta, atau Perorangan setelah mendapatkan Izin Pengusahaan dari Menteri Kehutanan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Kepariwisataan dan Gubernur. Jangka waktu pengusahaan maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang.

Kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengusahaan pariwisata alam antara lain: Membuat dan menyerahkan Rencana Karya Pengusahaan berdasarkan Rencana Pengelolaan kepada Menteri, mengikutsertakan masyarakat sekitarnya, merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya, serta membayar pungutan atas izin pengusahaan pariwisata dan iuran hasil usaha.

Sementara itu kaitannya dengan butir 4 dan 8 dari kegiatan yang dapat dikolaborasikan, terdapat Keputusan Bupati Maros No. 23/III/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelola Khusus Bandara dan Kawasan Bantimurung, yang antara lain memuat tugas pokok pengelolaan kawasan Bantimurung, pemeliharaan sarana prasarana serta pengembangan dan peningkatan pendapatan, sehingga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan Pendapatan Daerah.

D. Stakeholder Dan Pengelolaan Kolaboratif

Pengelolaan kolaboratif adalah suatu bentuk manajemen yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan seluruh stakeholder secara adil, dan memandang harkat setiap stakeholder sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tatanilai yang berlaku dalam mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan persetujuan diantara para stakeholder yang memiliki kepentingan bersama untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan. Makna kemitraan sangatlah dekat dengan kolaborasi, namun dalam prakteknya mengalami reduksi dalam makna semantiknya.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan kolaborasi/kemitraan terdapat peran yang setara diantara para stakeholders sehingga masing-masing stakeholders memberi kontribusi, memikul tanggungjawab dan menerima manfaat yang proporsional. Supaya masyarakat dapat berperan setara dengan stakeholder lain dalam pengelolaan sumberdaya hutan, maka pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan merupakan syarat perlu agar pengelolaan kolaboratif/kemitraan dapat terselenggara dengan baik.

Stakeholder primer yang perlu diperhatikan kepentingan dan partisipasinya dalam menyusun rencana pengelolaan kawasan TN Bantimurung-Bulusaraung adalah:

  1. Pemerintah Pusat melalui BKSDA I dan BPKH Sulawesi Selatan
  2. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata, Biro Perjalanan Wisata
  3. Pemerintah Kabupaten Maros dan jajarannya, Pabrik Semen Bosowa, Industri
    Marmer, Kantor Pengelola Kawasan Bantimurung, Dinas Pariwisata Kabupaten, dan masyarakat desa yang terkait.
  4. Pemerintah Kabupaten Pangkep dan jajarannya, Pabrik Semen Tonasa, Industri Marmer, Penambang pasir/pasir silika/batu gunung/emas, pelaku usaha tambang lainnya, dan penduduk desa setempat.

Stakeholder tersebut memiliki kepentingan yang beragam, ada yang sejalan dengan upaya konservasi namun ada pula yang berseberangan. Namun dalam pengelolaan kolaboratif/kemitraan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

  1. Jika tidak terdapat pemahaman yang sama diantara para stakeholder, maka kolaborasi/kemitraan tidak akan bertahan.
  2. Kolaborasi/kamitraan harus dapat beradaptasi terhadap perubahan, baik perubahan sosial (seperti tata nilai dalam masyarakat), ekonomi (seperti harga), maupun situasi politik (seperti reformasi).
  3. Kolaborasi/kemitraan harus memiliki suatu alat untuk mengadakan negosiasi ulang di masa mendatang, agar dapat bertahan meski terjadi perubahan, seperti dalam bentuk kesepakatan bagi hasil, komposisi pemanfaatan lahan, dan lain-lain yang telah disepakati bersama.
  4. Kolaborasi/kemitraan membutuhkan pihak ketiga yang indipenden jika suatu saat terjadi perselisihan/konflik.
  5. Dalam kolaborasi/kemitraan terdapat dua opsi, yaitu dibangun melalui sistematika legal/hukum yang berlaku di negara tersebut, atau melibatkan pihak luar/negosiator yang indipenden.

Dengan demikian kata kunci dalam pengelolaan kolaboratif adalah kesepahaman, adil, partisipatif, saling percaya, saling menguntungkan, ada peluang bagi masyarakat dan membutuhkan pendampingan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Di dalam kawasan TN masih ditemui pemukiman penduduk dari desa-desa yang berada disekitarnya sehingga perlu dipertimbangkan dalam proses pengukuhan  khususnya penataan batas, serta proses penataan hutan khususnya dalam zonasi kawasan, agar dapat dihindari adanya konflik dikemudian hari.
  2. Pabrik semen Bosowa dengan konsesi 1.000 Ha dan 11 industri marmer dengan konsesi antara 2,7 Ha sampai 50 Ha di Kabupaten Maros, serta pabrik Semen Tonasa dengan konsesi 1.354,7 Ha, 18 industri marmer dengan konsesi antara 2,7 Ha sampai 50 Ha serta penambangan pasir, pasir silika, batu, batu gunung, semen, marmer, emas di Kabupaten Pangkep, dapat memberi kontribusi Penerimaan Daerah dan pendapatan masyarakat setempat namun dipandang kurang sejalan dengan kebijakan penunjukan kawasan kars tersebut sebagai kawasan konservasi.
  3. Di Kabupaten Maros 6 diantara 10 obyek wisatanya, dan di Kabupaten Pangkep 2 diantara 7 obyek wisatanya, berada di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan TN. Keberadaan gua-gua juga merupakan potensi bagi pengembangan wisata alam, sehingga menjadi peluang kerja, berusaha dan untuk memberdayakan masyarakat serta sumber Penerimaan Daerah. Selain sejalan dengan penunjukkan kawasan kars Bantimurung-Bulusaraung sebagai Taman Nasional, pemanfaatan jasa wisata alam dapat menjadi alternatif pengganti pemanfaatan tambang yang dipandang kurang mendukung upaya konservasi.
  4. Dengan menyediakan sarana prasarana fisik maupun kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Maros dapat menghimpun Penerimaan Daerah dari Taman Wisata Alam Bantimurung yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Mengelola jasa wisata alam dengan baik dapat menjadikannya sebagai sumber Penerimaan Daerah yang dapat diandalkan.
  5. PEMDA Sulawesi Selatan membuka peluang untuk berinvestasi pada usaha pariwisata alam, bahari serta budaya. Dinas Pariwisata Provinsi telah menjalin kerja sama dengan sejumlah biro perjalanan wisata dan menyediakan paketpaket wisata. Pengembangan pariwisata di Propinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi pengungkit bagi berkembangnya pemanfaatan jasa lingkungan terutama wisata alam di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan TN.
  6. Stakeholder primer yang perlu diperhatikan kepentingan dan partisipasinya dalam menyusun rencana pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung adalah:
    a. Pemerintah Pusat melalui Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Balai Perpetaan Kawasan Hutan Sulawesi Selatan
    b. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata, Biro Perjalanan Wisata
    c. Pemerintah Kabupaten Maros dan jajarannya, Pabrik Semen Bosowa, Industri Marmer, Kantor Pengelola Kawasan Bantimurung, Dinas Pariwisata Kabupaten, dan masyarakat desa yang terkait.
    d. Pemerintah Kabupaten Pangkep dan jajarannya, Pabrik Semen Tonasa, Industri Marmer, Penambang pasir/pasir silika/batu gunung /emas, pelaku usaha tambang lainnya, dan penduduk desa setempat.
  7. Bila pengelolaan TN Bantimurung-Bulusaraung dilakukan secara kolaboratif /kemitraan, stakeholder yang akan berkolaborasi memiliki kepentingan yang beragam sehingga perlu dibangun kesepahaman, saling percaya, adil, pertisipatif, saling menguntungkan, ada peluang bagi masyarakat dan perlu pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus. 1994. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taaman Wisata Alam. Departemen Kehutanan. Jakarta

Anonimus. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta

Anonimus. 2000. PERDA Kabupaten Maros No. 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Maros. Maros

Anonimus. 2001. PERDA No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama PERDA No. 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Pemerintah Kabupaten Maros. Maros

Anonimus. 2001. Sulawesi Selatan Dalam Angka 2001. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar

Anonimus. 2001. Keputusan Bupati Maros No. 23/III/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelola Khusus Bandara dan Kawasan Bantimurung. Bupati Maros. Maros

Anonimus. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Anonimus. 2003. Informasi Kawasan Konservasi: Potensi Kupu-kupu di Wilayah Kerja Balai KSDA Sulawesi Selatan. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Selatan I. Makassar

Anonimus. 2003. Keputusan Menteri Kehutanan No. 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan. Jakarta

Anonimus. 2003. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Departemen Kehutanan. Jakarta

Anonimus. 2003. Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2003. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Maros

Anonimus. 2004. Data dan Informasi Kantor Pariwisata dan Seni Budaya. Pemerintah Kabupaten Maros. Maros

Anonimus. 2004. Usulan Areal Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros dan Pangkep propinsi Sulawesi Selatan. Kerjasama Antara Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kantor Asisten Deputi Urusan Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua – BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan – Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.

Anonimus. 2004. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Pada Kelompok HutanBantimurung – Bulusaraung Seluas ± 43.750 Ha Terdiri Dari Cagar Alam Seluas ± 10.282,65 Ha, Taman Wisata Alam Seluas ± 1.624,25 Ha, Hutan Lindung Seluas ± 21. 343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 145 Hektar, Dan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 10.355 Ha, Terletak Di Kabupaten Maros Dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan Menjadi Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung. Departemen Kehutanan. Jakarta

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: