Kelembagaan DAS

Budi Santosa

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI SISTEM KEDUNG OMBO: Tinjauan Terhadap Aspek Kelembagaan

Oleh: Budi Santosa
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unika Soegijapranata

JURNAL TEKNIK SIPIL, Volume III, No. 2. Juli 2006: 49 – 59

ABSTRAK

Ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang cenderung meningkat memerlukan usaha pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan yang lebih efektif. Dalam UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa wilayah sungai digunakan sebagai basis wilayah pengelolaan sumber daya air. Salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air adalah penyusunan pola. Daerah cakupan Waduk Kedung Ombo sendiri mencapai areal yang sangat luas, yang membutuhkan adanya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tepat. Kendala utama yang ditemukan dalam koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo terutama terkait dengan aspek tindak lanjut dan kepatuhan. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu sistem dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang lebih adaptif, didukung oleh semua pihak, dan memiliki kekuatan dalam banyak aspek, mulai dari kekuatan hukum hingga kekuatan dalam pembiayaan kegiatan. Pola pengelolaan akan lebih tepat dikembangkan dalam wujud suatu lembaga baru, merujuk pada Draft Revisi PP 25/2000 ada istilah “Komisi Air”, dan di dalam UU 7/2004 ditemukan istilah “Dewan Sumber Daya Air”.

Kata kunci: pola, pengelolaan, sumber daya air, waduk, kedung ombo

PENDAHULUAN

Menurut Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), kebutuhan air dunia meningkat dua sampai tiga persen per tahun, sedangkan ketersediaan air senantiasa tetap, bahkan cenderung menurun, terutama apabila ditinjau dari segi kualitas. Di Indonesia diperkirakan total kebutuhan air akan meningkat lebih dari 200 persen pada kurun waktu 1990-2020. Dengan kebutuhan yang ada sekarang pun, beberapa sungai di Pulau Jawa pada musim kemarau sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan tersebut.

Melihat fakta ini, dikhawatirkan pemenuhan kebutuhan air yang memadai bagi masyarakat akan semakin jauh dari jangkauan. Untuk menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat, maka diperlukan suatu usaha pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan yang lebih efektif dan mampu menjawab tantangan di atas.

Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan Air di Pulau Jawa telah ditempuh melalui pembangunan waduk. Salah satu waduk yang ada di Pulau Jawa adalah Waduk Kedungombo yang terletak di perbatasan Kabupaten Grobogan, Sragen dan Boyolali, Jawa Tengah beberapa tahun terakhir telah menyusut. Titik terendah volume air itu terjadi pada tahun 2003. Pada posisi Oktober 2005 volume air waduk tersisa 260.775 juta kubik. Dan diperkirakan akan habis untuk irigasi apabila dialirkan dengan debit 50 meter kubik per detik. Hal ini menunjukkan bahwa waduk belum cukup mampu mengatasi permasalahan kekurangan air di musim kemarau.

Persoalan bencana banjir, kekeringan, polusi air dan bencana lainnya terjadi setiap tahun dengan kecenderungan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas, bencana air yang bersifat dinamis dalam lingkup ruang dan waktu menyebabkan masalah-masalah tersebut juga dinamis. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu yang hakekatnya agar pengelolaan sumber daya air dapat berkelanjutan, terpadu dan berwawasan lingkungan baik di wilayah hulu, daerah tangkapan dan daerah hilir.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengantisipasi persoalan tersebut dengan terbitnya UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wilayah sungai digunakan sebagai basis wilayah pengelolaan sumber daya air. Salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air adalah penyusunan pola . Pola disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah (pasal 11 ayat 2) dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan yang ada pada sistem Kedung Ombo, disamping pola operasi yang kurang optimum, penurunan fungsi waduk Kedungombo juga disebabkan oleh degradasi lingkungan, proses eksploitasi sumberdaya alam, baik di Waduk Kedung Ombo itu sendiri maupun di Daerah Aliran Sungai (DAS)-nya terpacu dengan cepat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan makin baiknya aksesibilitas menuju kawasan itu.

Hal ini merupakan permasalahan didaerah hulu yang salah satunya akan mengakibatkan pendangkalan pada waduk. Sedang dibagian hilir permasalahan yang dihadapi pengaturan pola tanam dan kebiasaan petani menyangkut pengoperasian pompa air liar di Kabupaten Grobogan dan Pati, sering berakibat petani yang memiliki sawah di bagian bawah tidak menerima air secara utuh.

Hal ini menimbulkan konflik diantara pemanfaat air dari waduk Kedungombo, sering terjadi benturan / konflik horizontal antara petani pemakai air di bagian hulu dalam hal ini petani dari Kabupaten Grobogan dengan petani di bagian hilir dalam hal ini petani dari Kabupaten Kudus, Demak dan Pati. Konflik lain antara kepentingan pertanian dan kepentingan air baku atau dengan kepentingan perikanan di perairan waduk.

Dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dan langkah strategis bagi pengembangan pola pengelolaan sumber daya air di sistem waduk kedung ombo, maka dapat diangkat aspek “kelembagaan” sebagai salah satu faktor keberhasilan yang utama.

KONSEP DAN DEFINISI KELEMBAGAAN

Milton J. Esman (1986) dalam “Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional” menyatakan bahwa pembangunan lembaga atau kelembagaan adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Pembangunan lembaga menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan perorangan dan hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Pembangunan lembaga tidaklah berkaitan dengan pengulangan pola-pola yang sudah ada, dengan penyimpangan-penyimpangan marjinal dari praktek-praktek masa lalu, atau dengan perbaikan-perbaikan yang sedikit saja dalam efisiensi. Tema pokok yang dominan dalam pembangunan lembaga atau kelembagaan adalah inovasi.

Pada umumnya pembangunan lembaga mengambil inovasi sosial yang bertujuan, yang dipaksakan oleh elite-elite yang berkiblat pada perubahan dan yang bekerja melalui organisasiorganisasi formal. Tujuan pembangunan lembaga adalah untuk membangun organisasi-organisasi yang dapat hidup terus dan efektif yang membangun dukungan-dukungan dan kelengkapankelengkapan dalam lingkungannya. Dukungan ini memungkinkan inovasi-inovasi untuk berakar, memperoleh dukungan, menjadi normatif dan dengan demikian dilembagakan dalam masyarakat.

Selanjutnya Milton J. Esman (1986) menyebutkan bahwa titik tolak model pembangunan lembaga atau kelembagaan berangkan dari definisi sebagai berikut: “Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Konsep-konsep yang menjadi model tersebut diringkas dalam diagram dalam Gambar 1 berikut:

0g1

Gambar 1. Model Pembangunan Lembaga (Sumber: Milton J. Esman, 1986 dalam Indrawijaya, 1989)

Berdasarkan pada model tersebut maka dapat dilakukan upaya pembangunan lembaga atau pengembangan kelembagaan pada berbagai bidang, termasuk dapat diaplikasikan dalam pengelolaan kelembagaan sumber daya air pada sistem Waduk Kedong Ombo.

DINAMIKA KELEMBAGAAN

Deskripsi tentang dinamika kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air pada sistem Waduk Kedung Ombo perlu diberikan untuk diketahui bersama dan dimanfaatkan sebagai dasar atau awal pijakan bagi pengembangan sebuah bentuk inovasi kelembagan pengelolaan  sumber daya air yang baru.

Sebagai acuan dari upaya untuk menjelaskan dinamika kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air, peneliti merujuk pada substansi pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lihat Gambar 2).

0g2

Gambar 2. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU 7/2004

Tujuan

Tujuan dari semua langkah dalam pengelolaan sumber daya air adalah terciptanya suatu kondisi pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang ideal, sinergis, terpadu dan harmonis. Sinergitas yang diharapkan akan tercipta dalam konteks wilayah, sektor dan generasi, itulah esensi yang terkandung dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk diaplikasi dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo.

Pemahaman atas tujuan ini, baik secara filosofis maupun empirik harus mampu menjiwai setiap langkah kegiatan dari setiap organisasi, kelompok, dan individu yang termasuk dalam kelompok pemangku kepentingan (stakeholders). Apabila prasyarat ini mampu dipenuhi, maka niscaya segenap harapan yang digantungkan akan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pemahaman atas tujuan pengelolaan sumber daya air juga harus dikaitkan dengan pemahaman tentang fungsi dan prinsip pengelolaan sumber daya air. Fungsi pengelolaan sumber daya air paling tidak terdiri atas tiga hal, yaitu: 1) fungsi sosial, 2) fungsi lingkungan hidup, dan 3) fungsi ekonomi. Ketiga fungsi tersebut harus diupayakan pelaksanaan secara sinergis pula, sehingga membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Prinsip pengelolaan sumber daya air yang perlu sama diketahui adalah adanya tuntutan untuk menjaga atau membentuk keseimbangan ekosistem; suatu keseimbangan dan keterpaduan langkah konservasi dan langkah pendayagunaan sumber daya air.

Satu hal yang tidak mungkin diabaikan oleh setiap stakeholders dalam manajemen sumber daya air adalah basis atau dasar prioritas pengelolaan, yaitu wilayah sungai, yang diikuti dengan langkah-langkah signifikan untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah.

Kewenangan

Dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk di sistem Waduk Kedung Ombo, melibatkan begitu banyak kewenangan dan/atau urusan pemerintahan disatu sisi dan begitu banyak kepentingan dari pihak non pemerintah disisi yang lain.

Namun, merujuk pada dokumen pembagian  kewenangan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk keperluan analisis ini, peneliti menggunakan draft revisi PP 25 Tahun 2000 yang sekarang masih dalam proses pembahasan di DPR RI, dengan judul: “Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam Lampiran Draft PP tersebut diatur bahwa urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan sumber daya air termasuk dalam bidang Pekerjaan Umum. Bidang Pekerjaan Umum memiliki sepuluh sub bidang, yaitu: a) Sumber Daya Air, b) Bina Marga, c) Jasa Konstruksi, d) Perkotaan Dan Perdesaan, e) Air Minum, f) Air Limbah, g) Persampahan, h) Drainase, i) Permukiman, dan j) Bangunan Gedung. Khusus untuk sub bidang Sumber Daya Air, terdiri atas empat sub-sub bidang, yaitu: a) Pengaturan, b) Pembinaan, c) Pembangunan/ Pengelolaan, dan d) Pengawasan dan Pengendalian.

Selanjutnya disebutkan dalam draft PP tersebut bahwa urusan pekerjaan umum, khususnya sub bidang Sumber Daya Air, ditangani secara bersama-sama sesuai dengan lingkup urusannya masing-masing oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pada umumnya hampir semua strata atau tingkat pemerintahan memiliki jenis urusan yang saling berkaitan terkait dengan empat sub-sub bidang yang ada dalam sub bidang Sumber Daya Air, hanya dibedakan menurut lingkup atau batasan urusannya saja, terutama merujuk pada dimensi kewilayahan, yaitu: lingkup antar kabupaten/kota, antar Provinsi (Urusan Nasional atau Pusat), lingkup antar kabupaten/ kota dalam Provinsi (Urusan Provinsi), dan lingkup dalam kabupaten/kota (Urusan Kabupaten/Kota).

Sebagai contoh, dalam sub-sub bidang pengaturan, pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sama-sama memiliki peranan dalam penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, namun memiliki ruang lingkup yang berbeda. Pusat terkait dengan Penetapan Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Lintas Negara, dan strategis Nasional; Provinsi terkait dengan Penetapan Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; dan Kabupaten/Kota terkait dengan Penetapan Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai dalam satu Kabupaten/Kota.

Selain kewenangan atau urusan Pekerjaan Umum, beberapa urusan lain yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya air adalah urusan: 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Penataan Ruang, 3) Lingkungan Hidup, 4)  Pertanian, 5) Kehutanan, dan lain sebagainya.

Sangat kompleksnya kewenangan atau urusan yang ditemukan dalam pengelolaan sumber daya air ini, dapat juga ditemukan pada sistem waduk kedung ombo. Kompleksitas ini bila tidak ditangani dengan langkah-langkah yang tepat maka akan sangat tidak produktif bagi peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, semua pihak harus berangkat dari kesamaan visi dan praktek pengelolaan air yang diatur dalam regulasi; agar tidak terjadi friksi dan kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

Koordinasi

Terkait dengan koordinasi, tentunya tidak akan terlepas dari adanya berbagai kepentingan yang disalurkan melalui lembaga ataupun non lembaga dalam rangka mendapatkan suatu kesatupaduan langkah dan tindakan pencapaian tujuan. Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air di lingkungan sistem Waduk Kedung Ombo, antara lain: Pusat (Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum), Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan lain-lain), dan Kabupaten/Kota.

Lembaga-lembaga non pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo, antara lain: Swasta (Industri: Agrobisnis, Listrik, Air Minum, lain-lain), Masyarakat (P3A dengan 4 strata kelembagaan (unit, gabungan, induk, dan federasi), ORARI, RAPI, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainlain).

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa sangat banyak kepentingan yang disalurkan melalui berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo. Kemudian daerah cakupan waduk kedung ombo sendiri mencapai areal yang sangat luas, meliputi: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan lain-lain.

Kondisi ini tentunya membutuhkan adanya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tepat untuk mampu tetap menjaga terciptanya sinkronisasi langkah penanganan di lapangan, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan timbulnya permasalahan secara lebih dini dan efektif dalam penanganannya.

Selama ini, langkah koordinasi telah tergalang dengan cukup baik, dan ditangani oleh suatu Balai di bawah kewenangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi ini melibatkan semua komponen yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo. Bentuk lembaga koordinasi lain yang selama ini juga telah dibangun dan dibina antara lain : Forum Peduli Banjir dan Forum Peduli Kekeringan.

Namun karena memang bukan merupakan suatu hal yang mudah, maka tidak sedikit kendala yang masih ditemukan, mengingat sumber daya air tidak hanya berdimensi fisik, namun juga berdimensi ekonomi, sosial, politik dan lain-lain yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Kendala utama yang biasa ditemukan dalam koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya air di sistem waduk kedung ombo terutama terkait dengan aspek tindak lanjut dan kepatuhan. Banyak hal-hal yang sudah diambil sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam pengelolaan sumber daya air, seperti: penyediaan biaya pengadaan alat pompa, tidak dapat langsung dipenuhi karena sikap saling menunggu, dan menganggap bukan merupakan kewenangannya; sedangkan kepatuhan tersebut terkait dengan tidak adanya sanksi atau penegakan hukum atas pihak yang melakukan kontra kesepakatan. Kondisi demikian tentunya sangat tidak kondusif bagi pengembangan komitmen yang kuat bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo.

Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang perlu kiranya dipikirkan untuk membentuk suatu sistem dan mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya air di lingkungan sistem Waduk Kedung Ombo yang lebih adaptif, didukung oleh semua pihak, dan memiliki kekuatan dalam banyak aspek, mulai dari kekuatan hukum hingga kekuatan dalam pembiayaan kegiatan.

Pemberdayaan

Dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya di sistem waduk kedung ombo, instansi yang terkait telah memberikan beberapa kegiatan pemberdayaan, baik yang diperuntukkan bagi petugas di lapangan maupun bagi kelompok masyarakat yang terkait, seperti P3A.

Pemberdayaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas operasionalisasi pelaksanaan kegiatan. Anggaran untuk kegiatan ini diambil dari pos OP, misalnya dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah.

Pemberdayaan yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air. Baik untuk petugas maupun P3A telah diberikan beberapa pelatihan, baik terkait dengan aspek teknis maupun aspek kelembagaan. Pihak yang memberikan kegiatan pemberdayaan ini berasal dari dalam maupun dari luar instansi pemerintah terkait.

Basis pemberdayaan yang diberikan oleh berbagai pihak tersebut (pemerintah dan/atau nonpemerintah) untuk berbagai kelompok sasaran (petugas maupun masyarakat) bermuara pada dua hal, yaitu: pengembangan potensi individu dan/ atau pengembangan potensi organisasi/kelompok. Kedua basis ini harus diterapkan secara simultan, karena pengelolaan sumber daya air yang efektif hanya bisa tercipta dalam sebuah wadah organisasi/kelompok yang baik dan diisi oleh manusia/individu yang baik pula.

Pada masa yang akan datang, pemberdayaan sasaran dalam pengelolaan sumber daya air ini harus lebih ditangani secara serius. Pemberdayaan ini harus mampu terkait dengan totalitas sistem atau mekanisme pengelolaan sumber daya air, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. Kemudian, perlu pula dikaitkan dengan aktivitas pokok yang ada, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.

Pemberdayaan ini akan lebih tertata baik apabila telah terbentuk dan terlembaga suatu organisasi baru yang mampu menampung semua dinamika dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo.

Pembiayaan

Setiap organisasi, apapun bentuknya, pasti membutuhkan dukungan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan organisasi, dapat berupa: man, money, material, machine, dan method. Aspek pembiayaan terkait dengan anggaran atau dana.

Selama ini, pembiayaan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam konteks pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan di sistem waduk kedung ombo telah berjalan dengan baik, merujuk pada dasar ketentuan kewenangan/ urusan yang dimiliki oleh setiap pihak (khususnya pemerintah).

Pembiayaan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air di sistem waduk kedung ombo yang bersumber dari pemerintah dilakukan oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terkait. Hal yang penting, dan sangat perlu untuk dikembangkan adalah adanya kontribusi pembiayaan atau pendanaan yang berasal dari non pemerintah.

Adanya kontribusi pembiayaan dalam rangka pengelolaan sumber daya air di lingkungan sistem Waduk Kedung Ombo yang berasal dari masyarakat merupakan suatu fenomena yang sangat penting dan membanggakan. Ternyata masyarakat bukanlah pihak yang senantiasa bergantung pada bantuan pemerintah semata, masyarakat ternyata sangat mudah digali kontribusinya (swadaya) apabila diberikan dana pancingan atau stimulan (yang tidak terlalu besar. Kontribusi yang bisa dikumpulkan, rata-rata hampir mencapai sepuluh kali lipat dari dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah.

Kondisi demikian, tingginya tingkat kontribusi/ partisipasi masyarakat dalam pembiayaan, akan sangat bermanfaat pada saat telah terbentuk suatu wadah/organisasi baru yang bersumber dari berbagai stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan air, dan sekaligus menunjukkan besarnya komitmen semua pihak untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Proses

Komponen proses dalam pengelolaan sumber daya air menekankan pada aspek transformasi atau aktivitas pokok, yang terdiri dari konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian sumber daya air.

Hal lain yang masuk dalam pembahasan proses ini adalah pembentukan pola pengelolaan sumber daya air. Inilah yang sekarang sedang akan dikaji dan ditindak lanjuti oleh berbagai pihak di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Pola pengelolaan akan lebih tepat dikembangkan dalam wujud suatu lembaga baru, merujuk pada Draft Revisi PP 25/2000 ada istilah “Komisi Air”, dan di dalam UU 7/2004 ditemukan istilah “Dewan Sumber Daya Air”.

Tanpa mengenyampingkan eksistensi lembaga pemerintah yang telah ada dan selama ini telah melaksanakan berbagai kewenangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air, demikian pula dengan keberadaan berbagai lembaga non pemerintah lainnya; maka diharapkan lembaga baru ini akan memiliki peran dan fungsi khusus, paling tidak sebagai wadah komunikasi dan koordinasi.

Lembaga baru ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kerangka perencanaanpelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo. Sehingga akan dapat meningkatkan kinerja konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian sumber daya air.

Selama ini, proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik, terutama oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam urusan tersebut. Proses ini sangat terkait dengan aspek teknis di lapangan, sehingga lebih tepat dibahas pada bagian yang lain dalam laporan ini.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo selama ini masih bersifat sangat terbatas. Data yang tersedia belum terlalu komprehensif dan hanya dapat digunakan dan diakses untuk kalangan terbatas atau internal. Data belum diinformasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat.

Pendataan kondisi air di Waduk Kedung Ombo dilakukan pada setiap hari, tepatnya dua kali, yaitu pada jam 6 pagi dan jam 6 sore. Hasil pendataan ini kemudian diteruskan menggunakan radio 2 meteran untuk dicatat oleh petugas perekam data. Data kondisi air ini tentunya sangat bermanfaat bagi penentuan langkah-langkah teknis operasional dilapangan.

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa pada musim kemarau, ketinggian air di Waduk Kedung Ombo akan terus menurun hingga dapat dangat mengganggu aktivitas kehidupan yang lain, seperti bidang pertanian, perikanan, dan kelistrikan. Sedangkan, pada musim penghujan, biasanya air waduk akan cenderung bertambah, sehingga ketinggiannyapun akan semakin meningkat; dan bila terus-menerus terjadi akan sangat berpotensi dalam menimbulkan bencana alam banjir.

INOVASI KELEMBAGAAN “DEWAN SUMBER DAYA AIR”

Sebagaimana telah disepakati bersama tentang definisi konsep dari pembangunan lembaga yang bermuara pada terbentuknya suatu “inovasi” kelembagaan, maka perlu kiranya dimunculkan suatu bentuk terobosan, atau bila perlu sebagai suatu bentuk reformasi dalam aspek kelembagaan pengelolaan sumber daya air di sistem waduk kegung ombo.

Merujuk pada berbagai sumber regulasi yang telah ada, misalnya dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu kiranya untuk dipikirkan dan dikembangkan suatu bentuk lembaga pengelolaan air yang terpadu, sinergis, dan beranggotakan semua pihak dengan kekuatan atau kewenangan yang signifikan. Bentuk lembaga tersebut adalah “Dewan Sumber Daya Air”.

Merujuk pula pada konsep teorik yang diajukan, bersumber dari pendapat Milton J. Esman, maka bentukan lembaga baru ini – Dewan Sumber Daya Air – diharapkan mampu disertai dengan berbagai variabel kelembagaan yang memadai, sehingga mampu melakukan transaksi yang efektif, didukung dengan adanya faktor keterkaitan yang efektif pula.

Penjelasan singkat hubungan antara variabel pembangunan kelembagaan dengan bentuk kelembagaan Dewan Sumber Daya Air ini adalah sebagai berikut :

  1. Lembaga baru ini harus dipimpin dengan sistem atau gaya kepemimpinan yang  lebih adaptif, tidakm terlalu menggunakan pendekatan formal yang kaku dan cenderung menggunakan aturan atau norma semata.
  2. Lembaga ini harus dibentuk dengan dasar hukum yang kuat, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang berewibawa dan dipatuhi oleh seganap anggotanya, mampu memberikan sanksi yang tepat dan dilaksanakan dengan konsekuen. Lembaga ini harus memiliki kekuatan dari sisi Doktrin, suatu nilai dan filosofis yang diterima bersama dan menjiwai setiap pemikiran dan langkah tindakan.
  3. Program-program lembaga harus dirancang secara sistematis dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air. Perlu penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, mulai dari yang bersifat makro filosofis hingga yang bersifat teknis operasional.
  4. Lembaga ini perlu memastikan potensinya dalam suplai sumber daya secara memadai.Dalam variabel ini yang terpenting adalah aspek pembiayaan/anggaran; tanpa kejelasan sumber dan besaran anggaran, maka tidak akan dapat diperoleh kegiatan dan hasil yang signifikan. Anggaran bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah maupun dari dana kontribusi masyarakat. Beberapa bentuk sumber daya lain yang patut dipertimbangkan ketersediaanya antara lain: kewenangan yang kuat, informasi/data yang memadai (valid dan akurat), fasilitas dan teknologi yang tepat guna, dan lain-lain.
  5. Setiap lembaga harus didukung dengan kejelasan struktur, sehingga akan dapat memperlancar proses hubungan, komunikasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Setelah kondisi variabel ini dapat terpenuhi dengan baik, maka dengan adanya dukungan dari berbagai bentuk keterkaitan yang ada, yaitu: keterkaitan yang memungkinkan, keterkaitan dengan lembaga fungsional, keterkaitan dengan dimensi normatif, dan keterkaitan dari masyarakat yang tersebar secara luas.

Selanjutnya diharapkan akan muncul berbagai bentuk transaksi atau pertukaran yang harmonis diantara semua pihak yang terkait dalam upaya pembangunan lembaga Dewan Air tersebut. Semua pihak akan dapat memainkan peranannya dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak lainnya.

Lingkup tugas Dewan Sumber Daya Air ini mencakup sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; yang terkait dengan tiga aspek pokok pengelolaan sumber daya air, yaitu: konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.

Sebagai rangkuman analisis, lembaga Dewan Sumber Daya Air diharapkan akan menjadi embrio “water council” seperti yang telah ada dan efektif diberbagai negara. Suatu lembaga yang bersifat independen (walaupun terdiri dari berbagai unsur stakeholders air), mampu menggalang pendanaan atau pembiayaan kegiatan (walaupun sementara bisa bersifat subsidi atau fasilitasi dari pemerintah), memiliki kekuatan atau kewenangan disertai dengan sanksi yang efektif (walaupun menjadi sesuatu yang menuntut adanya perubahan persepsi dan perilaku).

KESIMPULAN

  1. Prinsip pengelolaan sumber daya air adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem; yaitu suatu keseimbangan dan keterpaduan langkah konservasi, langkah pendayagunaan dan penanggulangan daya rusak sumber daya air.
  2. Basis pengelolaan adalah wilayah sungai, dengan mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah.
  3. Lembaga pemerintah yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo, antara lain: Pusat (Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum), Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan lainlain), dan Kabupaten/Kota.
  4. Koordinasi pengelolaan telah ditangani oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi dan Juana, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi ini melibatkan semua komponen yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo.
  5. Kendala utama dalam koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo terkait dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan pola tanam.
  6. Sesuai dengan UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA, wadah koordinasi kedepan dapat berwujud Dewan Sumber Daya Air di wilayah Sungai Jratunseluna atau nama lain.
  7. Pembiayaan kegiatan pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo bersumber dari pemerintah, baik Pusat, Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota, sertakontribusi pembiayaan dari non pemerintah.
  8. Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengelolaan sumber daya air di sistem Waduk Kedung Ombo masih sangat terbatas, dan kedepan perlu dikembangkan sesuai amanat UU No.7 Tahun 2004 tentan SDA .

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Draft Revisi PP 25/2000 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2000

Anonim, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2006 dan Nomor: 13 / PRT/M2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis/Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 2006

Anonim, Perda Jateng 3/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas 2006

Anonim, Perda Jateng 5/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, 2006

Anonim, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 2004

Anonim, Himpunan Keputusan Bupati Grobogan tentang “Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan”.

Anonim, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Mulyo Mukti, Desa Kramat, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan.

Anonim, BCEOM in association with PT. Wiratman & Ass, Water Management System For Kedungombo Multipurpose Dam And Irrigation Project, Irrigation Water Demand. 1989

BCEOM in association with PT. Wiratman & Ass, , Water Management System For Kedungombo Multipurpose Dam And Irrigation Project, Resevoir Operation Rules. 1990

Eaton, J. W, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi. Penerbit UI-Press. Jakarta., 1986

ICWE, The Dublin Statement on Water and Sustainable Development, International Conference on Water and the Environment: development issues for the 21s t century, Dublin. Ireland. UNESCO / WMO. 26-31 January 1992

Indrawijaya A. I, Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Penerbit Sinar Baru. Bandung. 1989

Takeuchi, K., Hamlin, M., Kundzewicz, Z. W., Rosbjerg, D. & Simonovic, S. P. (eds), Sustainable Reservoir Development and Management. IAHS Publ. no. 251. 1998

The World Conservation Union (IUCN), Vision for Water and Nature, A World Strategy for Conservation and Sustainable Management of Water Resources in the 21st Century, 58p., http://www.iucn.org/webfiles/doc/WWRP/Publications/Vision/ VisionWaterNature.pdf. 2000

UNCED, Agenda 21. Section. II. Conservation and management of resources for development. Chapter 18. Freshwater resources, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. UN Publication A/CONF.151/26, New York, NY, USA. 1992,

World Bank,, Water resources management. A World Bank policy paper International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK. Washington DC, USA. 1993

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: