Marwan Syaukani

KONSEPSI KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN SEKTOR PERIKANAN SEBAGAI PRIME MOVER PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh: Marwan Syaukani, C 561 030 174.

Makalah pribadi Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702), Sekolah Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, Januari 2004
Dosen : Prof.Dr.Ir. Rudy C. Tarumingkeng

Resesi ekonomi yang masih kita rasakan hingga saat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga dan menyadarkan kita perlunya pembangunan ekonomi yang terstruktur dan direncanakan dengan matang. Pemilihan sasaran dan teknologi perlu disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada (existing condition). Disamping itu, pembangunan juga harus dilakukan berdasarkan kemampuan diri sendiri, merata dan bertahap. Pembangunan yang bertumpu pada keunggulan komparatif jangka panjang namun tidak didasari fondasi yang kuat dan terstruktur, terbukti gagal membawa negara kita pada era lepas landas. Strategi pembangunan comparative advantages in the long run  (CALR) hanya menghasilkan industri yang penuh dengan fasilitas, tidak efesien dan tidak mampu bersaing dalam pasar bebas. Disamping itu pembangunan CALR menyebabkan terabaikannya pembangunan sektor yang bukan unggulan seperti industri menengah dan kecil, pertanian serta perikanan. Hingga tahun 1995, nilai nominal protective rate sektor industri mencapai 60 persen, sedangkan nilai protective sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hanya mencapai 15 % (Nuhfil H, 2001)

Syukur alhamdulillah kita telah dibukakan mata. Sekarang ini kita diberikan kesempatan menjalin kembali benang kusut. Kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menggulung benang pada tempatnya. Kita perlu memisahkan seutas benang dengan yang lainnya, mencari benang yang melilit, menyeleksi benang yang masih bisa dipakai dan kemudian mulai melakukan penggulungan. Yang menjadi pertanyaan adalah sektor mana yang siap menjadi leader pembangunan ekonomi nasional. Jawabannya adalah sektor industri yang masih bisa bertahan pada kondisi resesi ekonomi yang berkepanjangan ini. Sektor menengah dan kecil seperti sektor perikanan telah terbukti tetap eksis dalam kondisi yang carut marut ini.

Beberapa faktor yang mendukung sektor perikanan sebagai prime mover ekonomi nasional yaitu :

1. Komoditi perikanan merupakan komoditi export dimana kebutuhan ikan dunia meningkat rata-rata 5 % per tahun. Dalam tahun 2004, kebutuhan ikan dunia mencapai 140 juta ton. Disamping itu, sekarang ini sedang terjadi perubahan trend konsumsi dunia dari protein hewani ke protein ikan Komponen lokal dari industri ini besar.
2. Sektor perikanan merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga distribusi pendapatan dan multiplier effeknya luas. Resesi ekonomi berdampak pada pengalihan penyerapan kerja sektor dari industri ke sektor pertanian. Data BPS menunjukan bahwa pada tahun 1998 terjadi pengalihan penyerapan tenaga kerja dari sektor industri ke sektor pertanian sebesar 5 % untuk pulau Jawa dan 4 % untuk luar Jawa.
3. Tingkat pemanfaatan sektor perikanan masih rendah dan dapat ditingkatkan. Hingga tahun 2002, tingkat pemanfaatan sektor perikanan tangkap baru 64 % dari potensi lestari sebesar 6,2 juta ton per tahun. Budidaya tawar, payau dan laut masih jauh dibawah potensi lestari. Disamping itu, diversifikasi komoditi yang dapat meningkatkan nilai tambah masih sangat rendah.

A. Potensi Sektor Perikanan

Julukan zamrud di khatulistiwa bagi negara kita bukan merupakan peribahasa semata. Darat, danau, sungai, tambak dan laut merupakan sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Sudah sejak lama sumber daya alam tersebut menjadi daya tarik kaum penjajah negara kita. Kita sebut saja Portugis, Belanda dan Jepang yang telah memanfaatkan kekayaan alam kita selama lebih dari 350 tahun. Walaupun demikian hingga sekarang pemanfaatan SDA masih belum optimal.

Potensi sektor perikanan baik budidaya dan tangkap masih sangat besar. Potensi usaha budidaya air tawar (inland water) cukup besar. Potensi lestari perairan umum mencapai 356.020 ton pertahun dan potensi perikanan budidaya air tawar mencapai 1.039.100 ton pertahun. Potensi usaha budidaya udang berjumlah 830.000 Ha, namun yang dimanfaatkan baru dimanfaatakan 300.000 ha dengan produksi rata-rata 300 kg per musim tanam. Potensi budidaya laut kita berjumlah 3,13 juta ha untuk usaha budidaya kakap dan kerapu, 917.000 ha untuk usaha budidaya teripang dan kerang-kerangan dan 26.700 ha untuk usaha budidaya rumput laut.

Potensi lestari perikanan tangkap kita berjumlah 4,9 juta ton dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 64 %. Pada beberapa perairan tingkat pemanfaatannya tinggi dan telah mengalami over fishing, namun di beberapa lokasi masih jauh dibawah potensi lestari. Wilayah perikanan tangkap yang pengusahaan masih dibawah potensi lestari meliputi bagian  barat pulau Sumatera, selatan pulau Jawa, selatan Bali dan Nusa Tenggara, Teluk Tomini, laut Banda, laut Arafuru dan laut China Selatan.

B. Kebutuhan Pasar Terhadap Komoditi Perikanan

Kebutuhan nasional dan dunia atas komoditi perikanan sangat besar. Konsumsi ikan penduduk Indonesia saat ini relatif rendah yaitu 19 kg/kapita per tahun dan perlu ditingkatkan. Akhir tahun 2004 diharapkan konsumsi ikan rata-rata nasional meningkat menjadi 22 kg/kapita per tahun. Apabila nilai ini tercapai maka dalam tahun 2004 diperkirakan dibutuhkan 4,4 juta ton ikan.

Kebutuhan ikan dunia pada tahun 1999 berjumlah 126 juta ton per tahun dengan kenaikan rata-rata 2,8 juta ton pertahun. Tujuh puluh persen nilai tersebut diatas dikonsumsi untuk pangan. Dalam tahun 2004 diperkirakan dibutuhkan 140 juta ton. Lebih lanjut, diketahui bahwa kebutuhan ikan dalam segar dunia naik mencapai 45 % (FAO). Dari jumlah tersebut diatas, market share negara kita hanya 3,57 %.

C. Permasalahan Pembangunan Perikanan

Sekarang ini kita perlu membagi-bagikan cermin pada penyelenggara negara, dan juga masyarakat. Banyak orang yang tidak tahan kritik pada saat sekarang ini. Orang Sumatera Utara berlogat Tapanuli walaupun berkata yang benar dapat dipersalahkan, sedangkan orang Bandung berlogat Cianjur walau berkata ngawur dan menyakitkan dapat diterima dengan baik. Tapi menghadapi cermin, orang dapat melihat diri sendiri  tanpa ditegur atau dikoreksi orang lain. Sekarang ini kita perlu melihat kebijakan yang telah kita laksanakan.

Sebagaimana halnya dengan pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor perikanan masih bersifat dispersal. Pembangunan yang bersifat dispersal dicirikan oleh tidak adanya hubungan fungsional di antara tingkatan dan jaringan perikanan hanya diikat dan dikoordinasi oleh mekanisme pasar. Pelaku usaha cenderung mementingkan diri sendiri dan eksploitatif. Pelaku sektor hilir cenderung dominant dan mengeksploitasi pelaku usaha sektor hilir.

Dalam membangun sektor perikanan, paling tidak terdapat 4 kelemahan yang perlu disikapi yaitu tingkat pemanfaatan, pasar, internal dan external. Dengan mengacu pada kelemahan ini, dapat diidentifikasi delapan permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pemanfaatan potensi perikanan yaitu:

1. Rendahnya sumberdaya manusia karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
2. Keterbatasan modal dan akses permodalan
3. Keterbatasan skala usaha akibat keterbatasan kepemilikan lahan Keterbatasan faktor input akibat keterbatasan penawaran atau kemahalan harga
4. Keterbatasan prasarana dan sarana
5. Keterbatasan teknologi akibat kurangnya ketersediaan teknologi, informasi dan pemahaman teknologi
6. Rendahnya investasi baik dalam dan asing akibat rantai birokrasi, tingginya pajak dan bukan pajak, kurangnya kepastian hukum, tidak adanya kepastian tata ruang, rendahnya tingkat keamanan serta kurangnya promosi.
7. Rendahnya law enforcement

Dari sisi pasar, paling kurang ada 3 masalah utama yaitu:

1. Rendahnya diversifikasi komoditi baik bahan baku maupun bahan olahan
2. Rendahnya penguasaan terhadap pasar yang disebabkan oleh kurangnya intelejensi, strategi dan promosi pasar Distorsi pasar yang menyebabkan tidak berjalannya mekanisme pasar dan mendongkrak ongkos produksi. Distorsi pasar juga mengakibatkan harga komoditi dibawah harga yang semestinya (under value), margin produksi jauh lebih kecil dari margin market sehingga terjadi kecenderungan orang hanya berusaha hanya disektor perdagangan.

Dari sudut internal terjadi masalah yang penting :

1. Belum tersosialisasinya master plan pembangunan sektor perikanan yang secara terintegrasi
2. Pembangunan sektor perikanan masih didominasi oleh kepentingan politik bukan kepentingan ekonomi
3. Rendahnya koordinasi dan sinergi institusi terkait
4. Ego kedaerahan dan sektoral

Faktor eksternal merupakan faktor yang paling sulit dikuasai yaitu:

1. Kepentingan politik luar negeri yang mendorong terjadinya distorsi ekonomi global
2. Terjadinya perang dagang dengan dalih kesehatan dan lingkungan
3. Sindikasi perdagangan

Keempat faktor tersebut diatas mengakibatkan terpuruknya pembangunan sektor perikanan negara kita dibandingkan negara tetangga maupun negara powerful lainnya.

D. Solusi Pembangunan Perikanan

Gambar 1. Pembangunan sektor perikanan dengan pendekatan kewilayahan

Pembangunan sektor perikanan dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan berkesinambungan (sustainable develoment) dengan menggunakan pendekatan pengembangan kewilayahan. Pengembangan wilayah diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan keterkaitan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan ekonomi dalam struktur ruang wilayah terpadu. Melalui pendekatan ini diharapkan terjadinya interaksi yang saling menguntungkan antar wilayah maupun antar sektor melalui pengembangan kegiatan ekonomi strategis di daerah pusat industri/pertumbuhan (growth center) yang memiliki kemampuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian lainnya di daerah penyangga (satelit/hinterland).

Gambar 1 menunjukkan bahwa industri perikanan dengan menggunakan pendekatan kewilayahan memberikan dampak luas dan manfaat ganda pada kesejahteraan rakyat dan perekonomian nasional. Pertumbuhan sentra industri perikanan akan menghela industri faktor input dan pengolahan serta mendorong berkembangnya industri pemasaran, jasa angkutan, dan keuangan. Gambar diatas belum memasukkan usaha penunjang lainnya yaitu makanan, penyewaaan mobil/motor, dan usaha penunjang lainnya.

Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Belawan, PPS Jakarta, Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Sibolga, PPN Pelabuhan Ratu, PPN Pekalongan, PPN Cilacap, PPN Brondong (Jawa Timur) merupakan contoh sentra produksi perikanan tangkap yang dapat menggerakan usaha formal dan informal lainnya. Transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan pada pelabuhan-pelabuhan diatas mencapai Rp. 1 – 2 milyar per hari dan menyerap tenaga kerja berjumlah lebih dari 500 orang.

Pusat budidaya ikan mas di Lubuk Basung (Sumatera Barat), Argamakmur (Bengkulu) dan Sukabumi (Jawa Barat) merupakan contoh sentra usaha budidaya air tawar yang mempunyai transaksi berjumlah 2 – 10 ton per hari dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Nilai transaksi pada sentra usaha budidaya tersebut diatas berkisar Rp. 20 juta – Rp. 100 juta per hari.

Berdasarkan data yang ada, di Indonesia dimungkinkan pembangunan 39 sentra industri perikanan tangkap, 33 sentra industri budidaya perikanan air tawar dan 23 sentra industri budidaya laut (rumput laut, ikan kerapu, ikan kakap putih dan mutiara) dan air payau.

Namun sistem ekonomi diatas membutuhkan kemauan pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya melakukan reformasi sosial, ekonomi dan teknologi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hambatan  seperti yang tercantum dalam point c. deliminasi secara total, sambil membenahi sistem yang ada. Disamping itu perlu dilakukan penetrasi pasar, peningkatan koordinasi bilateral dan promosi investasi/pemasaran.

E. Pernanan Pemerintah Dalam Pembangunan Sektor Perikanan

Pemerintah memegang peranan yang besar dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Paling kurang tiga peran pemerintah dalam pembangunan perikanan yaitu pembuatan kebijakan (perencanaan), regulator dan pengawasan.

Gambar 2. Alur pembangunan perikanan

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam pembangunan perikanan. Pembangunan perikanan harus didasari dengan data yang akurat dalam menentukan pengambilan keputusan. Gambar 2 menunjukkan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dengan lembaga penelitian sebagai leader. Lembaga penelitian melakukan penelitian terapan yang kemudian disinergikan dengan lembaga lainnya yang mempunyai fungsi pembinaan sumber daya ikan (tata ruang, konservasi dan rehabilitasi), fungsi pengawasan (Fishery Control dan Fishing Inspector), pembinaan perikanan tangkap, pembinaan perikanan budidaya dan pembinaan investasi dan pemasaran dalam mewujudkan regulasi dan master plan pembangunan perikanan. Perumusan regulasi dan master plan pembangunan perikanan diserahkan tugasnya pada lembaga Kesekretariatan. Berdasarkan master plan tersebut unit pelaksana teknis atau lembaga pembinaan perikanan tangkap, pembinaan perikanan budidaya dan pembinaan investasi dan pemasaran pembangunan perikanan sesuai yang telah digariskan.

Pemanfaatan pengindraan jarak jauh dengan NOAA satelit dalam kegiatan usaha penangkapan ikan merupakan contoh aplikasi pembangunan perikanan. Hasil pengindraan jarak jauh yang menginformasikan keberadaan penumpukan khloropil dipadukan laporan fishing inspector (yang melaporkan tentang lokasi penangkapan, volume  penangkapan , jenis dan ukuran ikan) akan menghasilkan peta migrasi ikan. Berdasarkan peta tersebut kemudian dibuat regulasi pengusahaan penangkapan ikan yang meliputi tata ruang, nursery ground, waktu penangkapan dan jenis alat tangkap dan bobot kapal. Berdasarkan regulasi dan perencanaan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PK2P melakukan pembangunan perikanan tangkap.

F. Kesimpulan

Industri perikanan merupakan industri padat karya yang tergolong industri kecil dan menengah. Industri sektor ini terbukti dapat tetap eksis dalam kondisi resesi ekonomi yang panjang dan berpeluang besar menggerakkan roda ekonomi nasional.

Pembangunan perikanan yang berazaskan pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable development) dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan dengan menumbuhkan sentra – sentra industri/ekonomi. Sentra industri yang dikembangkan meliputi sentra usaha perikanan tangkap, usaha budidaya air tawar dan air payau. Dengan tumbuhnya sentra industri tersebut diatas akan tumbuh industri lainnya yaitu industri faktor input, pengolahan, pemasaran, jasa angkutan dan dan lembaga keuangan. Rangkaian usaha tersebut diatas berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut diatas, institusi sektor kelautan dan perikanan harus dapat berperan sebagai promotor pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan dengan lembaga penelitian sebagai kondaktor. Lembaga penelitian ini melakukan koordinasi dengan Kesekretariatan dan lembaga lainnya (Lembaga pembinaan SDI, pengawasan, perikanan tangkap, budidaya, investasi dan pemasaran) dalam membuat regulasi dan master plan pembangunan perikanan. Kemudian lembaga perikanan tangkap, budidaya, investasi dan pemasaran melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan perikanan sesuai dengan yang telah digariskan

Guna mewujudkan pembangunan perikanan tersebut dibutuhkan kondisi makro yang kondusif dengan menciptakan jaminan keamanan, kepastian hukum, transparansi dan kelancaran administrasi & prosedur, jaminan tata ruang, konsistensi perencanaan pembangunan & pelaksanaan dan jaminan berusaha.