PENGANTAR
Pengelolaan DAS yang dilakukan selama ini di Indonesia – yang lebih banyak memberikan penekanan pada aspek biofisik – terbukti telah gagal. Banjir dan kekeringan dengan frekwensi dan magnitud yang makin besar, yang terjadi di sebagian besar DAS di Indonesia, merupakan indikator dari kegagalan itu. Dana besar yang dikucurkan dalam berbagai proyek pengelolaan DAS, meminjam istilah Dr. Apik Karyana (lulusan Pengelolaan DAS IPB dan pejabat di Departemen Kehutanan), “seperti membuang air ke laut”. Itu karena aspek kelembagaannya tidak dibenahi.
Tapi, jika kita mendiskusikan pembenahan aspek kelembagaan dalam pengelolaan DAS, bagaimana modelnya? Seperti apa konsepnya?
Apakah aspek kelembagaan itu telah terbenahi jika instansi-instansi pemerintah yang memiliki tupoksi tentang pengelolaan DAS telah melakukan koordinasi? Apakah cukup jika telah dibuatkan matriks pembagian kerja antar instansi dan setiap instansi konsisten menerapkannya? Apakah konsep pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, sebagaimana yang dikembangkan oleh Departemen Kehutanan, sudah cukup?
Kesan yang ada selama ini, aspek kelembagaan DAS seolah-olah hanya berkaitan dengan aktifitas instansi-instansi pemerintah di berbagai level pemerintahan (pusat, provinsi, kota/kabupaten). Acuannya tentu saja berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara/pemerintah. Dari sisi kelembagaan, cara pandang seperti ini disamping tidak lengkap, juga berimplikasi pada ketidaksungguhan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
Untuk itulah, melalui blog ini, kami ingin melakukan kompilasi tulisan-tulisan berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan DAS. Ini memang terkait dengan aktivitas kami di Pusat Riset Aksi Pengelolaan DAS (PRAPeDAS). Tulisan-tulisan hasil kompilasi itu kami rencanakan akan kami gunakan untuk kepentingan sendiri.
Dalam proses kompilasi itu, kami menemukan bahwa aspek kelembagaan ini ternyata telah cukup banyak diteliti. Maka, meskipun nama blog ini “Kelembagaan DAS” namun isinya tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan DAS, tapi juga berkaitan kelembagaan dari berbagai aspek/sektor. Kami mengelompokan tulisan-tulisan ke dalam tema-tema yang tersusun secara alfabetis berikut:
- Aksi Kolektif (Collective Action)
- Analisis Kelembagaan
- Aransemen Kelembagaan
- Artikel Kelembagaan
- Barang dan Jasa DAS
- Biaya Transaksi
- Ekonomi Kelembagaan
- Ekonomi Politik Kelembagaan
- Hak Kepemilikan/Property Rights
- Imbal Jasa Lingkungan
- Imbal Jasa Multifungsi DAS
- Inovasi Kelembagaan
- Insentif
- Institutional Analysis and Development (IAD)
- Kelembagaan Agraria
- Kelembagaan Agribisnis
- Kelembagaan Agroforestri
- Kelembagaan BMT
- Kelembagaan Daerah
- Kelembagaan Desa
- Kelembagaan Gerhan
- Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan
- Kelembagaan Irigasi
- Kelembagaan Jasa Alsintan
- Kelembagaan Kawasan Konservasi
- Kelembagaan Kemitraan Pemasaran
- Kelembagaan Kemitraan Usaha
- Kelembagaan Ketahanan Pangan
- Kelembagaan Ketenagakerjaan
- Kelembagaan Keuangan Mikro
- Kelembagaan Lingkungan Hidup
- Kelembagaan LMDH / PMDH
- Kelembagaan Lokal
- Kelembagaan Lubuk Larangan
- Kelembagaan Masyarakat
- Kelembagaan Masyarakat Adat
- Kelembagaan Mekanisme Pembangunan Bersih
- Kelembagaan Metropolitan
- Kelembagaan Pasar
- Kelembagaan Pasar Lahan
- Kelembagaan Pedesaan
- Kelembagaan Pemasaran
- Kelembagaan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi
- Kelembagaan Pembangunan Berkelanjutan
- Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
- Kelembagaan Pembiayaan Mikro
- Kelembagaan Pembiayaan Pertanian
- Kelembagaan Pemerintahan Desa
- Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
- Kelembagaan Penataan Ruang
- Kelembagaan Pengelolaan Air Tanah
- Kelembagaan Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai)
- Kelembagaan Pengelolaan Hutan
- Kelembagaan Pengelolaan Lahan
- Kelembagaan Pengelolaan Sampah
- Kelembagaan Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air)
- Kelembagaan Pengelolaan Situ
- Kelembagaan Pengelolaan SLA (Sumberdaya Lahan dan Air)
- Kelembagaan Pengembangan Agropolitan
- Kelembagaan Pengembangan Kawasan
- Kelembagaan Pengembangan Perbenihan
- Kelembagaan Pengembangan Perikanan
- Kelembagaan Pengembangan Pertanian
- Kelembagaan Pengembangan Peternakan
- Kelembagaan Pengendalian Banjir
- Kelembagaan Pengendalian Hama Terpadu
- Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
- Kelembagaan Pertanian
- Kelembagaan Petani
- Kelembagaan Reklamasi Lahan
- Kelembagaan RLKT
- Kelembagaan Sanitasi
- Kelembagaan Sasi
- Kelembagaan Sektor Publik
- Kelembagaan Sertifikasi Benih dan Bibit
- Kelembagaan Sumber Informasi
- Kelembagaan Sumberdaya Alam
- Kelembagaan Tani
- Kelembagaan Tradisional
- Kelembagaan Usaha Tani
- Kelembagaan Wilayah Pengembangan
- Kondisi Biofisik dan Sosek DAS
- Mengukur Kelembagaan
- Modal Sosial
- Penelitian Kelembagaan
- Pengertian Kelembagaan
- Reformasi Kelembagaan
- Revitalisasi Kelembagaan
- Riset Aksi / Kaji Tindak (Action Research)
- Teori Agensi (Principal-Agent Theory)
- Teori Kelembagaan
- Transformasi Kelembagaan